Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE/Foto : humas
TIMIKA – Melihat fakta riil dilapangan dimana penyerapan anggaran untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera (APBD) Induk Kabupaten Mimika tahun 2024 baru mencapai 23 persen, baiknya pemabahasan APBD Perubahan ditunda hingga serapan mencapai 50 persen.
Harapan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya kantor DPRD Mimika, Jalan Cendrawasih SP 2, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (1/8/2023) siang tadi.
“Dengan adanya pernyataan dari Pj. Bupati Mimika Valentinus S Sumito beberapa hari lalu dimana serapan anggaran baru mencapai 23 persen, sehingga kita usulkan saja agar pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 agar di tunda sampai dengan penyerapan capa 50 persen,”tegas Yohanis Felix Helyanan yang juga selaku ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Mimika ini.
Menurutnya, bahwa kendala dalam rencana pembahasan APBD Perubahan 2023 salah satu penyebab adalah lemahnya penyerapan APBD yang masih diangka 20 persen lebih.
“Katanya penyerapan baru 20 persen lebih, otomatis Bappeda belum bisa menyampaikan kegiatan mana yang nantinya akan dikerjakan di APBD Perubahan, jika penyerapan masih sangat rendah,”ujar politisi senior PDI Perjuangan yang akrba disapa Jhon Thie.
Padahal, keinginan awal DPRD, setelah pembahasan LKPJ tahun anggaran 2022 lalu, dapat dilanjutkan dengan Pembahasan Ranperda Non APBD, lalu kemudian APBD perubahan 2024, namun menurutnya pihak Eksekutif belum siapkan dengan KUA-PPAS nya.
“Ini karena kemarin itu ada isu rolling, jadi banyak kepala OPD takut, melakukan pelelangan. Padahal soal rolling , bukan menjadi rana pimpinan OPD, mereka hanya menjalankan, apa yang sudah ditetapkan,”katanya.
Namun Wakil Ketua II Jhon Thie berharap dalam waktu tidak terlalu lama, seluruh OPD sudah melaksanakan program sehingga serapan anggaran bisa mencapai diatas 50 persen.
“Akibat dari kurang professional pinpinan OPD, memberi dampak kepada semua sektor, terutama proyek atau pekerjaan yang tidak berjalan, menyebabkan perputaraan uang menjadi lambat.
Dikatakan Jhon Thie, seharusnya pada bulan Juni- Juli kegiatan sudah harus berjalan, tetapi diluar dari perkiraaan. Ppenyerapan terganggu, akhirnya perputaraan uang rendah, dampaknya pembamngunan di Mimika menjadi lambat.”pungkasnya. (humas)