Bupati Mimika, Johanes Rettob bersama Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng , Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan menandatangani SK penetapan RAPBD Mimika tahun 2023, Jumat (24/11/2022)/Foto : humas
TIMIKA – Tujuh fraksi fraksi di DPRD Kabupaten Mimika secara bersama sama menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.130.288.949.668. Seluruh fraksi menyetujui secara bulat dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Mimika dan penutupan pembahasan RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023, Jumat (25/11/2022) di Hotel Grand Mozza.
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.130.288.949.668, adapun rincian APBD tahun anggaran 2023 mencakup rencana pendapatan sebesar Rp 5.130.288.949.668 dan rencana pengeluaran Rp 5.125.288.949.668.
Dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III Tentang pendapat akhir fraksi dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si, didampingi oleh Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE yang dihadiri oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob,S,Sos,MM dan Plh Sekda Petrus Yumte, para pimpinan Forkopimda serta para pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika.
Ketujuh fraksi di DPRD Mimika yang menyetujui dan meminta agar RAPDB Mimika 2023 untuk di tetapkan menjadi Perda disampaikan dalam pendapat akhirnya fraksinya masing masing. Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Mariunus Tandiseno,S,Sos,M,SI, Fraksi Nasdem disampaikan oleh Herman Gafur,SE, Fraksi PDI Perjuangan oleh Yulian Salossa,S,PD, Fraksi Gerindra oleh Tanzil Azharie,SE, Fraksi PKB olh Saleh Alhamid, Fraksi Gabungan Persatuan Indonesia (Perindo-PSI) oleh Reddy Wijaya dan fraksi Demokrat oleh Lexy David Linturan.
Penetapan APBD Mimika tahun 2023 ditandai dengan penandatangan oleh Ketua DPRD Mimika, Wakil Ketua II dan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob. Selain penandatangan bersama, juga ditandai dengan penyerahan materi APBD Mimika tahun 2023 dari Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng kepada Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob,S,Sos,MM.
Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dalam sambutannya mengatakan APBD Mimika tahun 2023 ini salah satu program prioritas adalah, pemberdayaan ekonomi dengan menitikberatkan pada ketahanan pangan lokal, program tersebut sejalan dengan program nasional yaitu percepatan pemeliharaan ekonomi dengan penguatan reformasi terstruktur.
Upaya pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor penguatan pangan lokal, sektor kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat dan peningkatan SDM, infrastruktur dan sektor lainya juga tetap dilakukan. Namun, program prioritas yang telah disepakati dalam APBD 2023 ini diperhatikan.
“Kami mengharapkan program prioritas tersebut menjadi perhatian Pemda karena menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan resesi ekonomi tahun 2023,” jelasnya.
Anton mengaku, melalui sidang paripurna ini kiranya dapat dijadikan momentum untuk memantapkan langkah dan saling bersinergi dalam upaya pencapain tujuan pembangunan daerah.
Sedangkan Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya mengapresiasi kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD Mimika yang telah membahas sampai menetapkan APBD 2023 ini.
Jhon Rettob mengajak legislatif untuk bekerja bersama-sama guna melaksanakan tupoksi masing-masing demi kemajuan pembangunan dan masyarakat.
“Saya imbau agar lembaga legislatif selaku mitra kerja pemerintah yang sejajar, dalam melakukan pengawasan pembangunan senantiasa saling melengkapi, ,membenahi pembangunan di daerah ini dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat,”ungkap Johannes Rettob.
Masih kata Plt, bahwa rencana anggaran yang telah disepakati ini kata dia benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
Adapun sejumlah saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh 7 fraksi DPRD pada pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBD 2023 kata Jhon Rettob akan menjadi perhatian pemerintah.
“Hasil dari APBD diharapkan dapat dinikmati oleh segenap masyarakat. Pemerintah juga secara konsisten memperbaiki pembangunan di segala bidang. Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap APBD setiap tahun sehingga pencapaian target program dan kegiatan dapat terwujud. Kami eksekutif sangat terbuka, bapak-bapak dewan silahkan melakukan pengawasan, kita melakukan ini sama-sama,”ungkapnya.
Nantinya setelah penetapan ini, akan dilaksanakan rasionalisasi dan pembahasan APBD 2023. Evaluasi akan dikoordinasikan lagi dengan Kemendagri apakah akan dilakukan bersama dengan Provinsi Papua Tengah ataupun tetap di Provinsi Papua.
“Kami akan lakukan koordinasi untuk rasionalisasi APBD 2023 ini apakah dengan Papua Tengah atau Papua. Sebenarnya jadwal rasionalisasi APBD 2023 ini sudah harus segera dilaksanakan lagi sehingga Januari 2023 mendatang, program kerja sudah bisa dilaksanakan, maka ia juga meminta TPAD Pemda Mimika bisa segera koordinasi untuk rasionalisasi APBD 2023 ini.(humas)