Juru bicara Fraksi Demokrat, Lexy David Linturan,SE saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi tentang PP-APBD dan LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022, Kamis (27/7/2023)/Foto : humas
TIMIKA – Tujuh Fraksi di DPRD Kabupaten Mimika memberikan apresiasi terhadapap capaian pemerintah kabupaten Mimika yang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal pengelolaan Keuangan oleh BPK RI Perwakilan Papua, pada Sidang Paripurna II Masa sidang II Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2022 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD Kabupaten Mimika taun anggaran 2022, di ruang sidang kantor DPRD Mimika, kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (27/7/2023).
Rapat Paripurna II Masa SIdang II tentang Pemandangan Umum Fraksi fraksi DPRD tentang PP-APBD dan LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si, Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S,AB, dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE, serta dihadiri oleh Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito dan Plh Sekda Mimika, Pertus Yumte dan para Pimpinan Forkopimda dan seluruh pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika.
“Kami Fraksi Golkar menguapkan selamat atas pemberian Opini WTP yang ke 7 kalinya terhadap LKPJ Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022. Namun fraksi Golkar mengharapkan dalam membuat struktur anggaran harus dengan target yang terukur dan mengacu pada hasil evaluasi capaian realisasi tahun sebelumnya sehingga kondisinya realistis dan tidak terlalu berlebihan,”ucap Ketua Fraksi Golkar Mariunus Tandiseno,S,Sos,M,Si.
Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas relaisasi pencapaian target Pendpatan Daerah sebesar Rp 115,52 persen senilai Rp 4.667.566.752.900 dan terealisasi sebesar Rp 5.392.024.388.604,61.
Sementara Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) melalui juru bicaranya Herman Gafur,SE memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah kabupaten Mimika atas prestasi yang telah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ke tujuh kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2022.
“Fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi setinggitingginya atas capaian penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan senilai Rp 4.667.566.752.900 dan terealisasi sebesar Rp 5.391.272.678.852,45 atau 115,52 persen,”ungkap Herman Gafur.
Dalam pandangan fraksinya, Partai Nasdem juga menyoroti tentang bobroknya system pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten Mimika selama tahun 2022, hal tersebut dapat dilihat dari Silfa sebesar Rp 1.282.730.267.603,71, hal tersebut fraksi Nasdem meminta kepada Pj Bupati Mimika agar dapat melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip The Right Man in The Right Place agar terciptanya pemerintahan yang bersih dan akunabel.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui Yulian Salossa dalam pandangan umum fraksinya mengapresiasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah menghasilkan Suprlus sebesar Rp 966.968.523.406,14, namun pada faktanya surplus tersebut merupakan implikasi dari minimnya realisasi serapan anggaran sehingga saldo silfa tahun anggaran 2022 mencapai Rp 1.282.730.267.603,71.
“Terkait dengan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan capaian terhadapa urusan wajib pelayanan dasar, kami fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan terhadap minimnya sejumlah realisasi yang belum memenuhi target,”tegas Yulian Salossa.
Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan dua catatan, pertama urusan pendidikan yang masih menunjukkan realisasi presentase yang minim yakni hanya sebesar 62,5 persen. Kedua, urusan Sosial yang presentasenya terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan masih diangka 25 persen, sehingga hal ini perlu dievaluasi terkait dengan strategi dan kebijakan yang tepat dalam penanganan angka kemiskinan di kabupaten Mimika.
Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Muhammad Nurman S Karupukaro dalam pandangan umum fraksinya memberi apresiasi kepada pemerintah dan segenap OPD yang telah melaksanakan program dan kegiatan APBD tahun 2022 secara transparan, akuntabel sehingga mendapatkan predikat WTP dari BPK RI Perwakilan Papua.
“Pada dinas Perumahan dan Pemukiman masih minimnya pengusulan perumahan sehat untuk masyarakat yang berda di kampung-kampung, baik dipegunungan dan pesisir pantai, mohon penjelasan. Pada dinas pendidikan dan kebudayaan masih banyak sekolah yang tidak mendapatkan perhatian baik sarana dan prasarana serta pengajar dalam hal ini guru-guru yang masih banyak berkeliaran dkota khususnya PNS atau ASN, mohon penjelasannya,”ucap Nurman.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melalui Ketua Fraksinya, Miller Kogoya,S,Sos memberikan atensi terhadap realisasi kegiatan yang tidak sama sekali terpikirkan oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan indeks pembangunan Manusia (IPM), sesuai visi msi pemerintah yaitu terwujudnya masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera.
“Kami sampaikan juga kepada pemerintah daerah melalui Pj Bupati bahwa kami tidak mengoreksi tentang pencapaian, pendapatan serta kinerja pemerintah daerah yang telah mengulas tentang Pendapatan Daerah berdasarkan LKPJ APBD 2022, terutama mengenai Pendapatan daerah dengan angka yang fantastis, Belanja Daerah beserta nilainya serta Pembiayaan daerah yang sangat luar biasa,”ungkap Miller Kogoya.
Ketua Fraksi Perindo-PSI, Drs Leonardus Kocu dalam pandangan umum fraksinya memberikan apresiasi atas pencapaian laporan hasil Audit BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ketujuh kalinya.
“Catatan Fraksi Perindo atas hasil Audit BPK, walaupun kita telah 7 kali berturut-turut mendapatakn WTP namun bukan berarti pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan masyarakat sudah mencapai titik optimal. Pencapaian WTP bukan berarti kita sudah bersih dari budaya praktek korupsi kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan keuangan daerah,”tanya Leo Kocu.
Sedangkan fraksi paling akhir yang menyampaikan pandangan umumnya adalah Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh, Lexy David Linturan,SE mengakui dikala APBD Kabupaten Mimika yang sealu menunjukkan peningkatan yang siginifikan, namun fakta yang terjad, bahwa tingkat kemiskinan yang sangat memprihatinkan sebesar Rp 14 persen dari 312.387 jiwa totoal adalah 43.734 jiwa.
Tingkat pengangguran tahun 2022 sebesar 7,91 persen atau 3,949 jiwa, tingkat ketergantungan tahun 2020 sebesar 41,05 persen, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021sebesar 74,48 persen, Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,69 persen, Tingkat Inflasi 0,7 persen dan poduk domestic regional bruto sebesar Rp 343,24 juta.
“Bila dalam perhitungan secara matemati kedalam konteks pembagian kesejahteraan yang objektif sebagaia masyarakat pemiliki sumber daya alam di lokasi penambangan PT Freeport Indonesia dipuncak Pegunungan Nemangkawi, penduduk Mimika 312.287 jiwa, APBD Mimika Rp 5,3 trilyun bila dimudahkan dalam pemanfaatab akan menjadi, pembiayaan ASN melalui BPKAD sebesar Rp 635.838.022.409, pembiayaan infrastruktur (PUPR) Rp 759.673.583.943. Terjadi simulasi bahwa, Rp 5,3 Trilyun, Rp 635 milyar biaya operasional ASN dan lain lain, Rp 759 milyar biaya infrastruktur dan lain lain, sisa APBD Rp 5,3 Trilyun kurangi Rp 1,394 Trilyun sama dengan Rp 3,906 trilyun. Sehingga total Rp 3,9 trilyun dibagi 312.287 jiwa, maka setiap jiwa di kabupaten Mimika setiap bulannya mendapatkan Rp 12.488.512. Bila diperkecil lagi khusus Orang Asli Papua akan mendapatkan setiap jiwa sebesar Rp 20.814.209,”sebut Lexy. (humas)