Website Resmi DPRD Mimika

Tidak Memenuhi Quorum, Sidang Pembukaan Paripurna APBD Mimika 2020 Ditunda

Dua anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid dan Muhammad Nurman S Karupukaro bersama Sekwan Paulus Dumais saat menghadiri Rapat Paripurna yang akhirnya ditunda/Foto : Humas

TIMIKA

Karena hanya dihadiri oleh dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika masing masing, Ketua Komisi A, Saleh Alhamid dan Anggota Komisi B, Muhammad Nurman S Karupukaro dan tak satupun unsur pimpinan hadir yang artinya tidak memenuhi quorum,  Sidang Paripurna I Masa Sidang III Tentang Pembukaan Sidang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 batal dilaksanakan dan  ditunda.

Undangan Rapat Paripurna APBD tahun 2020 sesuai undangan yang disebarkan oleh Sekretariat Dewan yang sedianya dilaksanakan  , Jumat (22/11) pukul 15.00 WIT akhirnya ditunda walaupun Sekretaris Daerah Marthen Paiding yang mewakili Bupati Mimika, Eltinus Omaleng sudah hadir dan para perwakilan Forkopimda. Dari pantauan selain puluhan anggota dewan yang tidak hadir juga tiga pimpinan nampak tidak hadir.

Pembatalan Keputusan paripurna yang dibacakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Persidangan Sekretariat Dewan , Widowati,SH yang menjelaskan bahwa pembatalan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, pasal 97 ayat 9 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten dan kota. Selanjtunya paripurna ini akan dilaksanakan hingga adanya ketentuan  dari pimpinan rapat.

Ketua Komisi A DPRD Mimika Saleh Alhamid ketika diminta komentar tentang pembatalan Paripurna kepada wartawan mengakui bahwa beberapa anggota DPRD Mimika yang tidak bisa hadir dalam rapat paripurna tersebut lantaran sedang dalam perjalanan dari Jakarta ke Timika setelah mengikuti pembahasan APBD tahun 2020.

Namun menurut dia, di sisi lain disinyalir , sebagian anggota dewan tidak hadir karena ingin mendapatkan jawaban dan kepastian berkaitan dengan adanya surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Gubernur tentang status masa jabatan mereka. Sebagian anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menginginkan agar Gubernur harus menindaklanjuti surat tersebut.

“Saya hanya menduga saja sebagian teman-teman tidak hadir karena mengetahui adanya surat dari Kemendagri itu. Kalau tidak memenuhi forum, maka Paripurna penting ini tidak bisa dilaksakan dan harus ditunda. Sementara anggota DPRD baru harus dilantik tanggal 24 november,” jelasnya di Kantor DPRD.

Suasana ruang Paripurna DPRD Mimika/Foto : Humas

Isi surat dari Kemendagri kepada Gubernur Papua menurut dia, sangat penting menyusul adanya audiensi dari beberapa anggota dewan periode tahun 2014-2019 terkait masa jabatan. Surat tersebut memberitahukan kepada Gubernur Papua bahwa masa jabatan anggota DPRD adalah lima tahun terhitung sejak diambil sumpah dan janji.

Bahwa yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana kalau sampai tanggal 24 November itu, persoalan APBD tahun 2020 ini belum selesai? Karena APBD ini harus dievaluasi di Provinsi dan diparipurnakan. Dengan demikian, tidak bisa dilaksanakan oleh anggota DPRD yang baru, karena mereka harus melalui beberapa tahapan seperti pemilihan ketua sementara, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) serta  pelaskanakan bimbingan teknik (Bimtek). Tahapan-tahapan ini membutuhkan waktu satu hingga dua bulan.

Dua anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid dan Muhammad Nurman S Karupukaro saat menghadiri Rapat Paripurna/Foto : Humas

“Sebetulnya pelantikan dewan periode 2019-2024 ini bukan menjadi satu hal yang terlalu mendesak. Seharusnya kita utamakan APBD karena menyangkut beberapa program pemerintah termasuk PON,” tuturnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Mimika, Mathen Paiding mengatakan setelah adanya penundaan sidang I ini, maka  Pemkab Mimika akan menunggu undangan lanjutan dari DPRD. Selain itu, Pemkab tetap optimis bahwa pembahasan APBD tahun 2020 tetap dilaksanakan. Namun, jika selanjutnya situasi tidak memungkinkan, Pemkab akan menyiapkan opsi lain supaya APBD tetap ada. Sebab, kalau APBD tidak ada berarti tidak ada Pemerintahan karena APBD merupakan ukuran apa yang dilakukan dalam roda pembangunan.

“Karena Pemkab sudah bahas KUA-PPAS bersama DPRD. Setelah KUA-PPAS disetujui, maka kita masuk dalam sidang paripurna. Dan kita akan selalu mengikuti tahapannya sampai akhirnya ditetapkan dan evaluasi,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE ditemui usai paripurna mengatakan akan mengundang kembali seluruh anggota DPRD dan tim anggaran eksekutif dan pimpinan Forkompimda untuk membahas kapan kembali dilaksanakan paripurna. (HUMAS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *