Terkait Pencairan Dana Pilkada Mimika : Komisi A Bertemu Kabag Keuangan

 

Rombongan Komisi A DPRD Mimika bertemu dengan Kepala Bagian Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Mallisa terkait soal pencairan dana Pendukung Pemilukada Mimika, Rabu (21/3)/ Foto : humas

TIMIKA

Untuk memastikan adanya informasi simpang siur tentang pencairan dana  Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh KPUD Mimika, Komisi A DPRD Kabupaten Mimika yang membidangi pemerintahan, Hukum dan Ham bertemu Kepala Bagian Keuangan dan Asset Daerah (BKAD) kabupaten Mimika, Marthen Mallisa, pada Rabu (21/3) siang di Sentra Pemerintahan SP 3 , distrik Kuala Kencana.

Rombongan Komisi A dipimpin langsung oleh Ketuanya, Saleh Alhamid bersama  empat anggota lainnya masing-masing, Eliezer Ohee, Mathius Uwe Yanengga ,Theo Deikme dan George Deda,SE melakukan kurang lebih satu jam lebih tersebut membahas seputar proses pencairan dana pemilukada kabupaten Mimika.

Rombongan Komisi A DPRD Mimika bertemu dengan Kepala Bagian Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Mallisa terkait soal pencairan dana Pendukung Pemilukada Mimika, Rabu (21/3)/ Foto : humas

Kepala Bagian Keuangan dan Asset Daerah , Marthen Malissa kepada komisi A menjelaskan,bahwa anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan Pemilukada di Mimika yang  tertuang dalam Nota Penandatangan Hibah Daerah (NPHD) tahun anggaran 2017-2018 mencapai Rp 90 Miliar lebih.

“Total Rp 90 miliar lebih diberikan kepada penyelenggara pilkada mulai dari KPUD Mimika, Panitia Pengawas dan pihak TNI – Polri.Dengan rincian Rp 62.281.163.500 untuk KPUD, Panwas senilai Rp 10.405.953 miliar dan TNI-Polri sebesar Rp 17.589.730 miliar. Dan ditahun 2017 KPUD,Panwas dan TNI-Polri sudah dicairkan tahap pertama,”jelas Mallisa.

Marthen menjelaskan, untuk tahap kedua sampai saat ini belum diproses karena memang belum ada pengajuan dari KPUD maupun lainnya.

“Kalau ada pengajuan pasti kami proses.Tidak harus dipertanggungjawabkan dana sebelumnya bisa setelah selesai.Tapi lebih baik lagi kalau penggunaan awal dipertanggungjawabkan.Prinsipnya kami tidak punya kewenangan untuk menahan dana itu, karena itu memangnya dananya sudah ada.Kalau ada pengajuan kami pasti akan proses,”jelas Malissa.

Dua anggota Komisi A DPRD Mimika,Elizer Ohee dan Mathius Uwe Yanengga saat bertemu dengan Kabag Keuangan dan Asset Setda Mimika, Rabu (21/3) / Foto : Humas

Mendapat penjelasan dari Kabag Keuanga, Ketua Komisi A menegaskan bahwa dari penjelasan yang disampaikan Kabag Keuangan sangat jelas bahwa kendala dana untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilukada oleh KPUD tidak ada unsur kesengajaan untuk menahan atau tidak mencairkan dana pemilukada.

“Penjelasan dari Kabag tadi bahwa pemerintah tidak berniat apalagi sengaja menghambat pelaksanaan pemilukada dengan tidak mencairkan dana.Pengakuan dari Kabag jelas bahwa KPUD hingga saat ini belum menerima pengajuan atau permintaan dana.Ini juga sekaligus menepis isu yang beredar bahwa dana pemilukada sengaja di tahan.Itu tidak benar.Ini yang kami ingin klarifikasi kepada bagian keuangan sehingga semua bisa clear,”tegas Saleh Alhamid.

Menurut Saleh, kudatangan Komisi A ke pemerintah untuk mengklarifikasi terkait pencairan dana pemilukada tahap kedua yang katanya sampai saat ini belum dicairkan.

“Ternyata bukan tidak dicairkan, namun proses keuangan itu harus ada permintaan atau pengajuan baru mereka bisa proses.Hal inilah yang nanti kami sampaikan ke pihak KPUD untuk segera menyampaikan permohonan permintaan dana tahap kedua sehingga kinerja KPUD bisa berjalan normal,”jelasnya.(humas)

Berita Umum