Terkait Pembagian Dapil Pileg 2019 : DPRD Mimika Desak KPU Propinsi Kaji Ulang

 

Anggota DPRD Mimika saat mengikuti Rapat Internal membahas Pembagian Dapil Pemilu Legislatif 2019 di ruang Serba Guna kantor DPRD Mimika, Kamis (3/5) / Foto : humas

Timika

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menyepakati dalam rapat internal untuk menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua untuk mengkaji ulang pleno penetapan pembagian Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilihan Umum Legislatif pada 2019 mendatang.

Rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE dan dihadiri anggota dewan lainnya dilaksanakan di ruang Serba Guna kantor DPRD Mimika, Kamis (3/5) siang.

Dalam pembukaan rapat tersebut , Ketua DPRD Kabupaten Mimika Elminus Mom menegaskan, bahwa pembagian dapil yang awalnya lima dapil kini menjadi enam dapil adalah tidak mendasar dan harus dikaji ulang.

“Itu menjadi enam dapil dari mana. Itu ada kepentingan didalam oleh orang orang yang ingin merusak daerah ini. Ini era Otsus sehingga distrik-distrik yang banyak dihuni oleh Orang Asli Papua harus menjadi prioritas. Tidak seperti saat ini.  Kita harus satukan pikiran untuk kita usulkan agar dirubah kembali ke awal lima dapil,”tegas Elminus B Mom.

Anggota DPRD Mimika saat mengikuti Rapat Internal membahas Pembagian Dapil Pemilu Legislatif 2019 di ruang Serba Guna kantor DPRD Mimika, Kamis (3/5) / Foto : humas

Kata dia, dengan adanya penetapan Dapil yang berjumlah 6 Dapil dan pergeseran distrik ke Dapil yang lain, dinilai sangat merugikan OAP yang ingin maju dalam Pemilu legislatif, itu tidak bisa putra daerah lebih memiliki hak stop dengan rekayasa,”tegas Elminus.

“Adanya penetapan dapil tanpa melakukan koordinasi dengan DPRD ada  orang lain yang ingin mengatur daerah ini dan daerah ini bisa hancur. DPRD harus dapat melihat hal itu, seharusnya anggota DPRD itu yang membenahi hal tersebut tidak bisa mendiamkan hal tersebut karena sangat keliru.

Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi B Yulius Mom  yang mengatakan bahwa dapil yang sudah ditetapkan KPU itu berjumlah 6 Dapil yang awalnya 5 Dapil. Hal ini tentunya, sangat merugikan OAP, arena mayoritas OAP yang maju dalam Pemilu Legislatif berasal dari kawasan pesisir dan pengunungan.

“Jangan rubah- rubah sembarang. Kita sebagai dewan harus tegas dengan hal ini, kita harus upayakan bagaimana caranya agar dapat Dapil kembali ke lima Dapil.Atau kalau tidak harus tambah kursi,” katanya.

Sementara ketua Komisi A Saleh Alhamid berbeda pendapat, menurutnya apa yang sudah ditetapkan oleh KPU Mimika terkait Dapil, berpedoman pada aturan yang ada berdasarkan data dari pemerintah. Dalam penetapan Dapil, KPU Mimika mengundang pemerintah, dan instansi lainnya. Sehingga apa yang ditetapkan KPU berdasarkan wilayah.

Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom,SE saat memimpin rapat internal bahas soal Pembagian Dapil / Foto : humas

“Kita jangan tabrak aturan, karena pleno itu sudah dilaksanakan dan dihadiri oleh pimpinan partai sehingga menurut saya itu susah dirubah. Percuma kalau kita berdebat disini kalau kita tidak ambil langkah. Kita harus berjalan sesuai aturan jangan kita maju tapi akhirnya nanti tidak ada hasil apa-apa,”tegas Saleh.

“Yang bisa di lakukan adalah penambahan jumlah kursi dalam satu Dapil dan pergeseran kelurahan ke Dapil yang lain. Kalau jumlah kursi di DPRD tidak bisa ditambah tetap 35 kursi, karena menentukan jumlah kursi tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang ada dalam satu Kabupaten/Kota,”tambah Saleh.

Yohanis Kibak mengatakan, penetapan Dapil oleh KPU Mimika berdasarkan wilayah yang ada. Apa yang sudah di tetapkan itu sudah berdasarkan peta wilayah Kabupaten Mimika. Dalam penetapan Dapil oleh KPU Mimika dilakukan berdasarkan keputusan bersama dengan terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan Pemerintah Daerah (Pemda), KPU Mimika dan Provinsi, pimpinan Parpol dan sejumlah instansi yang terkait di dalamnya.

Dalam pertemuan tersebut terjadi sedikit adu argumen dari beberapa anggota dewan. Namun dari alotnya rapat tersebut kesimpulannya bahwa DPRD sepakat akan segera ,menyurati KPU Propinsi untuk segera meminta di kaji ulang pembagian dapil pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif di tahun 2019 mendatang. (humas)

Berita Umum