Studi Banding ke Aceh, DPRD Mimika Dalami Soal Penerapan Otsus

Suasana pertemuan antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan DPRD Mimika di Aula Pertemuan kantor Walikota Banda Aceh-Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Kota Aceh, Rabu (25/4)/ Foto : Humas

TIMIKA

Selama kurang lebih lima hari kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika ke Propinsi Nangroe Aceh Darrusalam (NAD) sejak , Selasa (24/4) hingga (28/4) bertujuan untuk mendalami bagaimana penerapan dan keberhasilan Otonomi Khusus (Otsus) propinsi Serambi Mekkah julukan dari propinsi paling barat Nangroe Aceh Darrusalam.

Rangkaian Studi banding dari DPRD Mimika diawali dengan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kotamadya Banda Aceh, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan melihat secara dekat beberapa penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan otonomi khusus di Aceh, pembentukan partai politik lokal serta penerapan hukum atau pemberlakukan hukum syariat tentang kehidupan sosial kemasyarakat.

Rombongan anggota DPRD Mimika melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Madya Banda Aceh yang berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Walikota Banda Aceh pada, Rabu (25/4) pagi hingga siang. Selain melakukan pertemuan, pada kesempatan tersebut pemerintah Kotamadya Banda Aceh memberikan presentase soal keberhasilan propinsi Aceh dalam menjalankan Otonomi Khusus secara lengkap.

Suasana pertemuan Pemerintah Kota Mada Banda Aceh dan DPRD Mimika dalam kegiatan study banding, Rabu (24/4)/ Foto : humas

Dalam pertemuan antara pemerintah Kota Madya Banda Aceh yang dipimpin oleh Asisten 1 Setda Kotamadya Aceh H.Backtiar,S.Sos didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para Kabag dan Kasubag di lingkup Pemkot Banda Aceh. Diawali dengan doa bersama dan penyampaian maksud dan tujuan studi banding serta pemaparan selayang pandang kabupaten Mimika dari DPRD Mimika yang diwakili oleh Muhammad Nurman S Karupukaro.

Sambutan dan selayang pandang kabupaten Mimika yang disampaikan oleh Muhammad Nurman Karupukaro mewakili pimpinan DPRD  menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Walikota Band Aceh H.Aminullah Usman ,SE.Ak ,MM dan Walikota Drs H.Zainal Arifin yang sudah menerima rombongan DPRD Mimika untuk bertemu dan berbagi pengalaman dalam rangka kegiatan studi banding.

 

Tukar Cinderamata dari DPRD Mimika kepada Pemerintah Kotamadya Banda Aceh, Rabu (24/4)/ Foto : humas

“Kami atas nama pimpinan DPRD Mimika beri apresiasi kepada pemerintah Aceh yang sudah berkenan menerima kami sekaligus kami ingin belajar dan menimba ilmu di Banda Aceh berkaitan dengan penerapan otsus karena sesungguhnya Papua dalam hal ini Mimika dan Aceh memiliki kesapaan yaitu menerima program Otonomis Khusus untuk bisa mengatur daerahnya masing-masing,”ungkap Nurman.

Nurman mengakui bahwa dalam studi banding ini kami ingin mendapatkan beberapa input dan penjelasan bagaimana pelaksanaan pembentukan partai politik lokal di Aceh, soal keagamaan, perda soal minuman keras dan secara umum soal otonomi khusus.

“Papua dan Aceh memiliki status yang sama yaitu senasip dan sependeritaan dimana diberikan program Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat.Tersisa hanya lima tahun Otsus di Papua, sehinga kami datang untuk belajar dan paling tidak mendapatkan informasi dan juga bisa melihat secara dekat kehidupan masyarakat dan pengelolaan birokasi pemerintahan di Aceh,”katanya.

Suasana pertemuan Pemerintah Kota Mada Banda Aceh dan DPRD Mimika dalam kegiatan study banding, Rabu (24/4)/ Foto : humas

Walikota Banda Aceh H.Aminullah Usman ,SE.Ak ,MM yang diwakili oleh Asisten I Setda Kota Banda Aceh, H.Backtiar,S.Sos kepada rombongan anggota DPRD Mimika menyampaikan permohonan maaf karena Walikota tidak bisa hadir karena adanya tugas-tugas dimana saat ini sedang sibuk karena dalam rangkai kegiatan Hari Jadi Kota Banda Aceh dan meminta saya untuk mewakilinya.

“Kami atas  nama pemerintah dan seluruh masyarakat kota Banda Aceh menyampaikan terima kasih dan selamat datang ditanah rencong.Ace dan Papua punya kemiripan karena mendapatkan Otsus.Karena punya kekhususan sehingga mendapatkan keistimewaan untuk bisa mengurus dan memajukan daerahnya walaupun masih banyak kewenangan yang sepenuhnya belum diserahkan pemerintah pusat,”ungkap Asisten.

Asisten Backtiar mengakui, otonomi khusus bagi Nangroe Aceh Darussalam  berdasarkan UU No  18 tahun 2002 dan Papua  UU No  21 tahun 2001.Menurutnya , tidak ada perbedaan antara Aceh dan Papua. Visi Misi Walikota Banda Aceh adalah Gemilang dalam Bingkau Syariat karena Aceh diberikan keistimewaan dengan dikeluarkannya UU nomor 44 tahun 1999 yang memiliki keistimewaan untuk mengatur soal pendidikan Adat Istiadat,Agama dan peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintahan di Aceh.

Suasana pertemuan Pemerintah Kota Mada Banda Aceh dan DPRD Mimika dalam kegiatan study banding, Rabu (24/4)/ Foto : humas

“Berkaitan dengan turunnya Undang undang Nomor 11 tahun 2006 disebutkan pada pasal 75 sampai 79 dimana pemerintah Aceh dapat membentuk partai politik lokal . Atas dasar UU tersebut sehingga lahirlah PP Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai lokal di Aceh dan sudah terbentuk saat ini dan atas dasar PP keluarlah KANUN kalau di Aceh sama dengan Perda.Saya harap di Timika atau Papua segera bisa didorong oleh pemerintah propinsi karena kewenangan itu diberikan kepada Aceh dan Papua,”jelasnya.

Ia menambahkan, terkait adanya perjanjian Helsinky antara pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam penyelesaian konflik di Aceh dimana disepakati beberapa hal yaitu GAM bersedia menyerahkan senjata dan setuju penerapan Hukum Syariat di Aceh.

“Atas dasar perjanjian Helsinky pada 15 Agustsus 2005 itulah pemerintah Aceh mulai memberlakukan Hukum Syariat. Hukum Syariat di Aceh itu ada pemberlakuan hukum cambuk bagi orang muslim yang melakukan tindakan melanggar syariat Islam seperti, berzina,mabuk,berjudi, narkotika dan lain lain. Namun hukum syariat itu dilakukan setelah adanya proses pembuktian di pengadilan apakah benar dia salah atau tidak, dan itu khusus untuk orang muslim tapi kalau non muslim bila bersalah tidak wajib dicambuk bisa memilih hukum penjara atau hukum denda,”terang Backtiar.

Ia menjelaskan, hukum syariat muslim di Aceh itu hanya berlaku bagi warga muslim di Aceh, untuk non muslim dihimbau untuk menghormati. Kehidupan toleransi antar umat Bergama di Aceh sangat baik dan selama ini kebebasan beragama di Aceh selama ini sangat baik karena adanya Forum Komunikasi Antar Umat Beragam (FKUB).

Suasana pertemuan Pemerintah Kota Mada Banda Aceh dan DPRD Mimika dalam kegiatan study banding, Rabu (24/4)/ Foto : humas

“Selama ini banyak kabar diluar kalau di Aceh itu terjadi diskriminasi soal kebebasan beragama dan itu adalah tidak benar.Di Aceh semua pemeluk agama non muslim bebas beribadah dan semua rumah ibadah agama lainnya ada. Karena Aceh diberikan keistimewaan dalam hal penerapan syariat Islam sehingga semua umat muslim di Aceh sejak dari dulu menjalankan aturan bukan baru sekarang.Jadi untuk memperbaiki dan menegakkan aturan itu kembali kepada diri masing-masing.Salah satu contoh selama bulan puasa aktifitas warga muslim dan non muslim berjalan seperti biasa dan tidak ada pelarangan atau pembatasan.Yang dilarang itu adalah berjualan makan siap saji diijinkan berjualan pada jam 4 sore.Kalau dari pagi hingga malam semua pasar,tokoh dan aktifitas perkantoran tetap berjalan normal.Hal ini kalau dikaji bisa diterapkan seperti di Papua pada Hari Minggu, dimana pada jam ibadah hari Minggu bisa dihentikan sementara tapi setelah ibadah selesai bisa kembali normal,”jelasnya.

Tentang pemberlakuan pelarangan miras, menurut Asisten pemerintah telah membuat Perda yang melarang, mengkomsumsi, membuat, mengedarkan dan menjual bagi seluruh masyarakat yang tinggal dan menjadi warga Aceh.

“Miras memang dilarang di Aceh kalau ada yang terbukti maka hukum cambuk bagi muslim diberlakukan sementara non muslim bisa memilih hukuman.Pemerintah terus menghimbau agar tidak menjual miras, kalau kedapatan hotel atau tokoh berjualan miras dengan kadar alcohol diatas 2 persen maka akan disita dan diproses. Miras walaupun dilarang tapi tetap juga ada satu doa orang yang melanggar. Perilaku dan kebiasaan buruk mengkomsumsi miras itu kembali ke pribadi masing-masing orang,”ungkap Backtiar.

Suasana pertemuan Pemerintah Kota Mada Banda Aceh dan DPRD Mimika dalam kegiatan study banding, Rabu (24/4)/ Foto : humas

Sementara itu, Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom usai pertemuan, mengakui studi banding ke Aceh merupakan studi banding dan sudah dijadwalkan oleh pimpinan. Maksud dan tujuan studi banding ke Aceh untuk melihat secara dekat tentang keberhasilan pemerintah Aceh dalam penerapan program Otonomi Khusus.

“Kami  ke Aceh untuk melihat secara dekat pembentukan partai politik lokal,program Otsus, Soal Keagamaan program-program lainnya termasuk beberapa Perda menyangkut adat istiadat,”tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dapat menjadi input dan pengalaman yang didapat dari presentase soal penerapan program-program yang diakomodir dalam Otsus. Selain pertemuan dengan Pemkot Banda Aceh dengan DPRD Mimika yang ditandai dengan tukar cinderamata.

Usai melakukan pertemuan dengan Pemkot Banda Aceh, rombongan anggota DPRD Mimika melakukan kunjungan dan meninjau beberapa OPD dilingkup Pemkot Banda Aceh serta melakukan pemantaun dan pengamatan di masyarakat dengan berkunjung ke beberapa Kampung dan pemukiman masyarakat.

Rombongan studi banding anggota DPRD Mimika masih hingga saat ini masih berada di Aceh sampai beberapa hari kedepan. (humas)

Berita Umum