Website Resmi DPRD Mimika

Sesuai Amanat Otsus, Kursi Legislatif DPRD Harus Dikuasai OAP

Anggota DPRD Mimika Komisi A, Theo Deikme/ Foto : Humas

Timika

Sesuai Amanat Udang Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 bahwa Orang Asli Papua harus menjadi tuan dinegerinya sendiri, maka 35 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika harus lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) terlebih Suku Amungme dan Kamoro.

“Undang Undang Otsus itu harus dilindungi dan diproteksi sehingga memberikan kesempatan kepada anak anak asli Papua terlebih dua suku Amungme dan Kamoro untuk duduk sebagai perwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Kenapa harus orang dari luar yang banyak,”tanya anggota DPRD Mimika, Theo Deikme, Selasa (14/5) di ruang kerjanya kantor DPRD Mimika.

Menurutnya Theo, putra daerah seharusnya diprioritaskan untuk duduk sebagai anggota DPRD Mimika serta memegang jabatan strategis di  pemerintahan di daerahnya sendiri, karena selama ini OAP  tidak memiliki kesempatan untuk bisa membangun daerahnya sendiri karena di kuasai orang dari luar.

“Kami menyayangkan sekali karena meskipun adanya undang-undang Otsus untuk Papua umumnya Kabupaten Mimika sama sekali tidak berlaku. Bukan kami tidak memperbolehkan para pendatang ini tapi tolong menghargai kami  sebagai anak negeri untuk bisa terlibat langsung dalam membangun daerah ini,” pinta Theo.

Dirinya meminta kepada Bupati Eltinus Omaleng selaku juga putra daerah untuk melihat hal tersebut agar jangan sampai adanya kepentingan putra daerah menjadi terpinggirkan dan dikuasai saudara saudara dari luar Papua.

“Di  OPD mayoritas pendatang, sekarang di DPRD juga malah didominasi oleh sekelompok suku tertentu. Semua anak daerah harus sadar dengan apa yang terjadi sekarang dimana kita  hanya jadi penonton,”ungkap Theo.

Hal senada juga dilontarkan anggota DPRD Mimika lainnya, Yohanis Wantik  yang mengatakan bahwa saudara saudara yang datang dari luar juga harus memberikan ruang kepada OAP untuk menduduki jabatan baik di eksekutif maupun di parlemen.

“Kami tidak larang pendatang tapi benar-benar bekerja untuk membantu kami untuk bangun daerah ini tetapi yang kami lihat saat ini adalah ambisi sehingga OAP merasa tersingkirkan dan menjadi penonton saja. Ini menjadi persoalan saat ini sehingga MRP, DPRP dan Pemerintah pusat harus melihat ini secara serius karena OAP akan tersingkirkan dan tidak akan ada tempat,”ungkapnya.

Sementara anggota DPRD Mimika Eliezer Ohee dari Partai Amanat Nasional menyayangkan minimnya keterwakilan OAP yang nanti menduduki kursi DPRD Mimika periode mendatang.

“Perbandingan OAP dan Pendatang itu harus jelas prioritas bagi kami. Perolehan suara yang mencapai angka ribuan juga itu sangat tidak normal dan terindikasi adanya permainan dengan menghalalkan segala cara untuk bisa meraih suara. Cara cara begini yang menghancurkan dan tidak memberikan kesempatan bagi kami untuk bersaing,” aku Ohee.

Ohee menilai dalam Pemilu 2019 ini banyak kepentingan terutama dari para pendatang yang berambisi. Sehingga Pemilu 2019 dinilai rawan terjadinya money politik sehingga putra daerah yang yang tidak memiliki apa-apa dan ingin membangun daerahnya harus tersingkirkan .

“Bawaslu tidak jalankan fungsinya dengan baik mustahil ada satu orang suaranya ribuan pasti itu tidak jujur. Penyelenggara tingkat bawah tidak menjalankan tugasnya dengan jujur. Saya minta penyelenggara harus melihat dengan baik kepada Bupati juga harus melihat masalah ini,”ungkapnya.(humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *