Ketua Fraksi Partai Nasdem, Anton Palli,SH saat menyampaikan rekomendasi atas LPKJ Bupati Mimika dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2022, Jumat (28/7/2023)/Foto : humas
TIMIKA, (timikabisnis.com) – Tujuh Fraksi di DPRD kabupaten Mimika menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun anggaran 2022 dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang II tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022.
Sidang Paripurna IV Masa Sidang II, yang digelar di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPrD Mimika, Jumat (28/7/2023), dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si, didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S,AB, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE dan anggota DPRD Mimika serta dihadiri oleh Pj. Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito,S,IP,M,Si. Juga hadir Plh Sekda Petrus Yumte, Pimpinan Forkopimda, Para Asisten dan Staff Ahli Bupati dan para pimpinan OPD dan undangan lainnya.
Adapun rekomendasi dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Rizal Pata’dan,ST diantaranya, Dinas PUPR agar pembangunan infrastruktur peningkatan jalan lingkungan lebih di prioritaskan disertai dengan penataan drainase dan normalisasi kali/sungai.
“Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, sebagai salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang dan papan oleh karena itu kami fraksi golkar meminta dinas pemukiman untuk membangun rumah masyarkat layak huni diperutuhkan kepada masyarkat yang ada di pesisir maupun di pegunungan,”tegas Rizal Pata’dan.
Sementara untuk Dinas Kesehatan, Rizal Pata’dan meminta perlu di tingkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarkat terlebih khusus masyarakat yang ada di pedalamankarena dari kunjungan fraksi golkar masih banyak tenaga medis yang tidak ada di tempat tugas. Dan untuk Dinas Pendidikan sebagai ujung tombak peningkatan sdm harus lebih meningkatkan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik- serta pengawasan disiplin tenaga pendidik serta peserta didik baik dikota maupun di kampung, dan sejumlah rekomendasi lainnya.
Sementara Fraksi Nasdem 11 rekomendasi yang disampaikan oleh Anton Palli,SH beberapa diantaranya meminta kepada PJ Bupati Mimika agar dapat memaksimalkan resapan anggaran pada tepat sasaran sehingga tidak lagi mengalami surplus sebagaimana yang terjadi pada tahun anggaran 2022.
Kedua, Fraksi Partai Nasdem merekomendasikankan kepada pj bupati mimika agar dapat melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip The Right Man In The Right Place agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntable. hal ini bertujuan untuk meminimalisir besarnya silva ditahun-tahun berikutnya.
Ketiga, Fraksi Partai Nasdem merekomendasikan kepada PJ.Bupati Mimika untuk mempertimbangkan kembali dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembiayaan daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pada Badan Usaha Milik Daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui azas manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah, dan sejumlah rekomendasi lainnya.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, melalui Thobias Alberth Maturbongs menyampaikan enam rekomendasi, diantaranya mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti sejumlah temuan pada laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2022 sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kedua, terkait dengan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mimika Abadi Sejahtera, fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perusda untuk memastikan pemanfaatan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan analisis bisnis yang tepat dan detail dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah,”sebut Thobias Maturbongs.
Rekomendasi lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan kepada pemerintah adalah untuk menaikan anggaran insentif berupa tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai yang bertugas di distrik-distrik pesisir dan pedalaman, dengan tetap memperhatikan kehadirannya di tempat bertugas, serta rekomendasi lainnya.
Lima Rekomendasi dari Fraksi Gerindra disampaikan oleh Muhammad Nurman S Karupukaro diantaranya, Pertama untuk kebutuhan masyarakat berupa perumahan yang berada dikampung-kampung pesisir dari kampung Nakai serta daerah pegunungan mengusulkan perumahan 100 unit perkampung lengkap dengan isi perabotan rumah tangganya.
“Kedua, untuk dana otonomi khusus fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk tidak lagi membangun proyek fisik menggunakan dana otsus. Sebab hanya akan menguntungkan beberapa oknum saja. Ketiga, fraksi Gerindra juga mendorong untuk segera menindaklanjuti pemekaran Kabupaten Mimika Barat dan kabupaten Agimuga yang telah masuk dalam DOB sejak lama,”pinta Muhammad Nurman.
Selanjutnya, rekomendasi lainnya adalah, agar pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk memperkuat Lembaga Masyarakat Kamoro ( Lemasko) dan Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa), dalam menjaga dan melestarikan budaya adat serta tanah yang menjadi kehidupan bagi kedua suku besar pemilik hak ulayat di kabupaten Mimika.
“Fraksi Gerindra juga mendukung peningkatan anggaran kampung yang semula berjumlah Rp 1 miliyar menjadi Rp 2 miliyar serta distrik dan kelurahan di kabupaten Mimika,”katanya.
Sedangkan lima rekomendasi dari Fraksi PKB disampaikan oleh Miller Kogoya,S,Sos, pertama, memberikan catatan agar kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah kabupaten Mimika, kedepannya dapat ditingkatkan. Karena masih ditemukan adanya kelemahan dan realisasi kegiatan serta program yang belum rampung serapan anggaran tahun 2022.
“Kedua, Fraksi PKB juga memberikan rekomendasi kepada saudara bupati selaku pimpinan daerah, yang salah satu tugas utamanya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan menjalankan startegi kemajuan daerah berdasarkan kebijakan-kebijakan strategisnya, segera merapikan seluruh aspek dan kewenangan baik administrasi maupun tata kelolanya,”tegas Miller.
Ketiga, Fraksi PKB meminta sebelum pelaksanaan sidang paripurna LKPJ seperti sekarang ini, anggota DPRD wajib untuk menerima draft hasil audit BPK minimal 3 bulan sebelum paripurna. Anggota DPRD wajib juga menerima DPA tahun 2022 sebelum masuk paripurna.
Keempat, Fraksi PKB juga memberikan rekomendasi kepada saudara penjabat bupati kiranya dalam rencana pembahasan APBD Perubahan tahun 2023, segera dilakukan sebelum tanggal 17 Agustus 2023, kelima, Fraksi PKB juga memberikan catatan dan menyoroti tentang waktu yang diberikan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan jawaban atas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten Mimika setiap tahun anggaran.
Sementara Fraksi Perindo melalui Sekretaris Fraksinya, Reddy WIjaya menyampaikan beberapa tanggapan diantaranya, Tengan Pendapatan Daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah Mimika lebih khusus rumpun bidang ekonomi dan keuangan daerah yang terus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari waktu ke waktu sehingga trend pendapatin kita terus meningkat.
“Kualitas perencanaan pendapatan keuangan daerah perlu dievaluasi kembali karena terjadi penyimpangan yang besar antara perencanan dan realisasi pendapatan yang cukup besar presentasinya, ini bukan hanya prestasi tetapi juga masalah kualitas perencanaan atau startegiperencanan yang tidak tepat.
Tentan Belanja Daerah, Reddy Wijaya menyebutkan, Fraksi Perindo memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah merealisasi belanja mencapai 88% lebih ini menunjukkan trend positif diharapkan terus ditingkatkan atau dipertahankan pada waktu mendatang.
“Dengan sisa anggaran Belanja atau Silpa tahun 2022 Rp 2,1 trilyun ini menggambarkan hal positif atau negatif. Positif karena kita bisa hemat dan selektif dalam belanja hal-hal yang prioritas.Negatif karena kita gagal realisasi belanja karena waktu kemampuan SDM dan ketersediaan sumberdaya lainnya,”terang Reddy.
Sedangkan Fraksi Demokrat dalam rekomendasikan yang disampaikan oleh Marthinus Walilo diantaranya, soal pendapatan APBD Rp 5.392.024.388.604.61, perlu adanya necara keuangan untuk mengetahui kondisi dari APBD. Perlu pemanfaatan yang optimal atas apbd guna tidak terjadi silpa yang signifikan.
“Kedua, soal Belanja Rp 4.425.055.865.198, 47 perlu uraian dan pembuktian yang jelas atas pengeluaran belanja, peran pengawasan, kunker, hearing, RDP dewan agar penjelasan yang transaparan dan mendapatkan pembuktiannya. Ketiga, soal penerimaan pembiayaan perlu uraian pembiayaan apa saja yang dikeluarkan,”katanya.
Keempat soal Silpa Tahun anggaran 2022 Rp 1.282.730.267.603, 71, bila terjadi silpa yang signifikan maka perlu alokasi yang lebih tepat maupun terhadap objek yang pelru penambahan anggaran. (humas)