Saleh : PPKM dan Kebijakan Satu Arah Budi Utomo Semakin Menyulitkan Warga Mimika  

Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Saleh Alhamid

TIMIKA – Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Saleh Alhamid menegaskan bahwa dengan pemberlakuan kebijakan Satu Arah (One Way) di Jalan Budi Utomo dan akan diberlakukannya penyekatan di beberapa ruas jalan di kota Timika dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) semakin meresahkan dan menyulitkan masyarakat Mimika, yang berdampak kepada ekonomi dan kelancaran aktifitas masyarakat.

“Pemberlakuan kebijakan satu arah di Jalan Budi Utomo yang banyak dikeluhkan masyarakat Mimika dan ditambah lagi dengan akan dilakukannya penyekatan di beberapa ruas Jalan di kota Timika selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan semakin menyulitkan dan menambah masalah bagi warga Mimika. Saya kira dengan pemberlakuan satu arah dan penyekatan beberapa ruas Jalan pukul 18.00 Wit keatas ini sangat berlebihan, mohon pemerintah dan yang berkepentingan melihat persoalan dan dampak yang dialami masyarakat, “keluh Saleh Alhamid kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (12/7).

Saleh menegaskan, bahwa sebuah kebijakan sebelum dikeluarkan atau diterapkan harusnya berkonkunsultasi dan berkoordinasi dengan DPRD sebagai representatif seluruh masyarakat di kabupaten Mimika, salah satu contohnya kebijakan satu arah di Jalan Budi Utomo dan pemberlakuan penyekatan beberapa ruas jalan di Timika selama PPKM.

“Penyelenggaran pemerintah daerah adalah DPRD dan Bupati, regulasi atau kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD itu mewakili seluruh masyarakat Mimika, sehingga wajib untuk berkonsultasi dan berkoordinasi dengan wakil rakyat. Sebab kebijakan yang dikeluarkan itu untuk masyarakat dan dirasakan langsung oleh warga, kalau itu menimbulkan masalah dan protes dari warga harus ditinjau ulang, bukan dipaksakan,”tegasnya.

Kebijakan pemerintah memberlakukan penyekatan di beberapa ruas jalan karena adanya PPKM demi mencegah penularan Covid-19, menurut Saleh sangat berlebihan dan tidak memikirkan dampak dampak yang dirasakan seluruh masyarakat Mimika. Dengan penyekatan beberapa ruas Jalan  dipastikan akan semakin menutup ruang gerak masyarakat Mimika dalam beraktifitas, dan menghambat perputaran roda ekonomi keluarga yang mata pencahariannya diwaktu malam hari.

“Saya sangat menyesal karena kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak pernah berkonsultasi dengan DPRD, kita hanya ketemu Bupati ketika sidang paripurna saja. Walaupun kebijakan itu dari jenjang yang lebih tinggi tapi kebijakan daerah perlu mempertimbangkan berbagai hal tergantung situasi dan kondisi daerah salah satunya pemberlakuan penyekatan ruas ruas jalan yang akan mulai dilaksanakan sore hari ini,”keluh Saleh.

Dirinya mendukung langkah pemerintah daerah dalam rangka pencegahan virus Covid-19, namun juga perlu mempertimbangkan dampak yang dirasakan masyarakat. Penghasilan ekonomi keluarga akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali, aktifitas warga dalam berbagai urusan akan terkendala. Padahal pemerintah pusat tidak lagi ingin memberlakukan Lockdowan dan hanya memberlakukan PPKM, demi menjaga dampak ekonomi.

“Saya kira langkah pencegahan memerangi penularan Virus Covid-19 sudah jelas sesuai juga imbauan WHO, yaitu Pakai Masker, Jaga Jarak dan Cuci tangan sudah cukup. Lalu mengapa harus ada kebijakan penyekatan dan pembatasan aktifitas warga di malam hari. Pernyataannya, apakah virus itu hanya bergentanyangan di malam hari. Virus corona ini sudah jelas tidak ada obatnya dan tidak tahu kapan berakhirnya, dan Virus Corona ini harusnya tidak lagi disebut Covid-19 tapi sudah menjadi Covid-21. Jadi hentikan untuk menakut-nakuti atau membuat warga trauma, perlu ada kebijakan yang memperhatikan kesulitan warga,”katanya.

Saleh menambahkan, keluhan yang disampaikan adalah datang dari warga dan masyarakat sehingga ia sebagai wakil rakyat wajib menyuarakan atau mempejuangkan.

“Yang merasakan dan menerima dampak itu masyarakat, lebih khusus warga masyarakat yang punya tingkat ekonomi paspasan. Sebuah kebijakan dari pemerintah itu harusnya melindungi dan mengayomi warga, bukan malah menekan dan membuat masyarakat semakin resah dan sulit,”pinta Saleh.

Sesuai hasil kesepakatan bersama bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kabupaten Mimika, bahwa mulai Sore ini Pukul 18.00 Wit, Tim Satgas Covid-19 dengan Aparat Keamanan TNI-Polri akan melakukan penyekatan di beberapa ruas jalan dalam kota Timika yang meliputi, Pertigaan dan perempatan sepanjang Jalan Yos Sudarso, Perempatan Jalan Hasanudin Jalan Budi UtomomPertigaan Diana, Jalan Petroses, Sepanjang Jalan Cendrawasih SP2, Irigasi, Jalan Perempatan Kuala Kencana Mile 32. (humas)

Anggota DPRD