Sekretaris Fraksi Perindo, Reddy Wijaya/Foto : humas
TIMIKA – Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo dan PSI) DPRD Kabupaten Mimika menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika Tahun anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, Jumat (28/7/2023).
Sekretaris Fraksi Perindo, Reddy WIjaya dalam Paripurna tersebut menyampaikan rekomendasi dan beberapa catatan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut, Pertama Pendapatan Daerah, bahwa Fraksi Perindo memberikan apresiasi kepada pemerintah lebih khusus rumpun bidang ekonomi dan keuangan daerah yang terus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan daerah dari waktu ke waktu sehingga trend pendapatin kita terus meningkat.
“Berkualitas perencanaan pendapatan keuangan daerah perlu dievaluasi kembali karena terjadi penyimpangan yang besar antara perencanan dan realisasi pendapatan yang cukup besar presentasinya, ini bukan hanya prestasi tetapi juga masalah kualitas perencanaan atau startegi perencanan yang tidak tepat,”tegas Reddy Wijaya.
Terhadap Belanja Daerah, Fraksi Partai Perindo memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah merealisasi belanja mencapai 88% lebih ini menunjukkan trend positif diharapkan terus ditingkatkan atau dipertahankan pada waktu mendatang.
“Sisa anggaran belanja atau silpa tahun 2022 Rp. 2,1 triliun ini menggambarkan hal positif atau negatif. Positif karena kita bisa hemat dan selektif dalam belanja hal-hal yang prioritas. Negatif karena kita gagal realisasi belanja karena waktu kemampuan sdm dan ketersediaan sumberdaya lainnya,”ucapnya.
Ketiga, tentang pelaporan pemerintah, kami memberikan apresiasi atas dokumen laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh pemerintah.
“Kualitas laporan sudah memenuhi standar, memperhatikan ketepan, kesesuaian, penguasaan system laporan,”katanya.
Rekomendasi dan catatan keempat, tentang hasil audit BPK RI, bahwa hasil audit BPK RI tahun anggaran 2022 memberikan 8 point rekomendasi. Dan harapan kami agar tahun-tahun medatang BPK RI tidak lagi memberikan banyak catatan karena kualitas laporan yang belum maksimal
Rekomendasi kelima, soal bidang investasi daerah, Fraksi Perindo sangat apresiasi atas pemerintah daerah yang telah alokasikan dana untuk mendirikan Perusahaan Daerah (perusda). Harapan kami agar proses perijinan -penetapan komisaris-direksi tidak berbelit-belit
“Tentang belanja daerah, Fraksi Perindo memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah merealisasi belanja mencapai 88% lebih ini menunjukkan trend positif diharapkan terus ditingkatkan atau dipertahankan pada waktu mendatang. Sisa anggaran belanja atau silpa tahun 2022 Rp. 2,1 triliun ini menggambarkan hal positif atau negatif. Positif karena kita bisa hemat dan selektif dalam belanja hal-hal yang prioritas. Negatif karena kita gagal realisasi belanja karena waktu kemampuan SDM dan ketersediaan sumberdaya lainnya,”sebut Reddy.
Tentang pelaporan pemerintah, Fraksi Perindo memberikan apresiasi atas dokumen laporan pertanggungjawabn yang telah dibuat oleh pemerintah. Kualitas laporan sudah memenuhi standar, memperhatikan ketepan, kesesuaian, penguasaan system laporan. (humas)