Thobias Alberth Maturbongs menyampaikan rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan/Foto : humas
TIMIKA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)) DPRD Kabupaten Mimika menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika Tahun anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, Jumat (28/7/2023).
Melalui juru bicaranya Thobias Alberth Maturbongs, F-PDI Perjuangan menyampakan sejumlah rekomendasi yang meliputi, Pertama, mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti sejumlah temuan pada laporan hasil pemeriksaan Badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun anggaran 2022 sebagai wujud nyata tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kedua, terkait dengan pembiayaan daerah yang dianggarkan sebesar Rp.4.000.000.000,00 kepada Perusahaan Daerah (Perusda) PT. Mimika Abadi Sejahtera, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja perusda untuk memastikan pemanfaatan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan analisis bisnis yang tepat dan detail dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah,”tegas Thobias Maturbongs.
Ketiga, bahwa Ffraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pemerintah untuk menaikan anggaran insentif berupa tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai yang bertugas di distrik- distrik pesisir dan pedalaman, dengan tetap memperhatikan kehadirannya di tempat bertugas.
“Keempat, Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah pemerintah untuk meningkatkan jumlah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dikabupaten Mimika khususnya diwilayah pesisir dan pedalaman,”sebutnya.
Rekomendasi kelima, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah melalui dinas terkait untuk segara membangun rumah sakit jiwa dikabupaten Mimika.
“Dan keenam, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera melakukan pemekaran kampung, kelurahan dan distrik untuk menuju pada pemekaran kotamadya Mimika. Terkait dengan pemaparan pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka dengan ini fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan (PP-APBD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022,”ungkap Thobias. (humas)