Ketua Fraksi Partai Nasdem, Anton Palli,SH/Foto : humas
TIMIKA – Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-Nasdem) DPRD Kabupaten Mimika menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika Tahun anggaran 2022, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, Jumat (28/7/2023).
Fraksi Nasdem melalui Ketua Fraksinya, Anton Palli,SH dalam rekomendasinya terhadap Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kabupaten Mimika tahun anggaran 2022mengatakan, bahwa materi muatan rekomendasi DPRD menurut PP Nomor 13 tahun 2019 pasal 20 ayat 2; bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.
Menurutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah. untuk itu, dengan mencermati gambaran umum pidato penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, oleh PJ Bupati kabupaten Mimika, maka fraksi partai nasdem memberi masukan konstruktif.
Pertama, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pj bupati kabupaten Mimika agar dapat memaksimalkan resapan anggaran pada tepat sasaran sehingga tidak lagi mengalami surplus sebagaimana yang terjadi pada tahun anggaran 2022.
“Kedua, Fraksi Partai Nasdem merekomendasikankan kepada Pj Bupati Mimika agar dapat melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan mengedepankan prinsip The Right Man In The Right Place agar tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir besarnya silva ditahun-tahun berikutnya,”sebut Anton Palli.
Selanjutnya, rekomendasi ketiga dari Fraksi Partai Nasdem merekomendasikan kepada Pj Bupati dan pemerintah kabupaten Mimika untuk mempertimbangkan kembali dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pembiayaan daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00, yang dialokasikan untuk penyertaan modal atau investasi pada badan usaha milik daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui azas manfaat terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Keempat, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pj. Bupati kabupaten Mimika agar dapat maksimalkan resapan anggaran sebesar Rp 559.628.599.835,21, sehingga telah mengalami surplus,”ungkapnya.
Masih kata Anton Palli, bahwa Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pj. Bupati dan pemerintah kabupaten Mimika agar dapat memaksimalkan pencapaian pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp.50.417.717.925,00 turun sebesar 16.83 % dari tahun sebelumnya.
Keenam, Fraksi partai Nasdem meminta kepada Pj. Bupati dan pemerintah kabupaten Mimika, agar tidak lagi mengulagi kesalahan sama dalam penetapan bphtb, yang mana tahun ajaran 2022 telah mengakibatkan pemerintah kabupaten mimika kehilangan kesempatan memperoleh potensi pendapatan pajak BPHTB yang salah ditetapkan sebesar Rp.1.792.947.528,00.
Rekomendasi ketujuh, bahwa Fraksi Partai Nasdem meminta kepada pemerintah kabupaten Mimika memaksimalkan retribusi daerah yang telah mengalami penurunan sebesar Rp 1.042.881.269,00, turun sebesar 94.17%. yang tahun sebelumnya (thn 2021) sebesar Rp 1.830.919.434,00.
“Kedelapan, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pj. Bupati Mimika sesuai rekomendasi bpk menginstruksikan kepada kepala dinas pupr memproses pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan pembangunan jembatan selamat datang oleh PT PM sebesar Rrp 625.565.000,00,sebut Anton Palli.
Kesembilan, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pj. Bupati dan pemerintah kabupaten Mimika agar menginstruksikan kepada para kepala SKPD selaku pengguna anggaran memerintahkan ppk memproses kelebihan sebesar Rp8.531.974.000,00 nyetorkan ke kas daerah dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut; pekerjaan jasa konsultasi RS Banti, pekerjaan gedung kantor DPMK, pekerjaan lampu penerangan jalan umum, dan pekerjaan perbaikan jalan masuk pelabuhan rakyat Poumako.
Kesepuluh, bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK RI Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pj Bupati kabupaten Mimika menindaklanjuti pertanggung jawaban bantuan operasional pendidikan daerah belum memadai di dinas pendidikan yaitu; a. yang mana oleh bendahara pengeluaran dinas pendidikan yang belum mempertanggungjawabkan pengelolahan uang menjadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada BUD sebesar Rp.27.331.003.000. b. mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban Bopda pada sekolah negeri. SMP Negeri II Mimika sebesar Rp 280.200.000, tidak melengkapi bukti
Masih kata Anton Palli, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, SD Inpres Timika II sebesar Rp.93.767.670, tidak melengkapi bukti pertanggungjawaban kegiatan yang sebenarnya atas pelaksanaan kegiatan.
“Kesebelas, Fraksi Partai Nasdem mendorong agar Pj Bupati kabupaten Mimika dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kabupaten Mimika mengakomodir dan mendorong adanya penyelesaian mogok kerja pekerja PT Freeport Indonesia, privatisasi, contractor dan sub- contractor yang mogok kerja sejak 1 mei tahun 2017 sampai saat ini. Perlawanan pekerja sebagai akibat dari kebijakan perusahaan yang bertentangan peraturan perundang-undangan pada saat perebutan disvestasi saham PT FI dan pemerintah Indonesia,”tegas Anton Palli. (humas)