Website Resmi DPRD Mimika

RDP Dewan Soal Ganti Rugi Tanah, Pemkab Akan Libatkan Tim Ahli

Pimpinan dan Anggota DPRD Mimika saat menggelar RDP dengan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan serta sejumlah OPD tehnis soal Ganti rugi Tanah di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Rabu (3/7)/ Foto : humas

Timika

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika soal ganti rugi tanah, sebelumnya akan terlebih dahulu melibatkan tim ahli

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Frits Hombore saat RDP dengan Pimpinan dan anggota DPRD Mimika di ruang Serba Guna Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Rabu (3/7).

“Mohon ijin saya jelaskan bahwa terkait pembayaran tanah tujuh titik tersebut, pihaknya akan menurunkan tim ahli  terlebih dahulu pada bulan Juli ini. Tim tersebut akan melakukan identivikasi terkait tanah-tanah tersebut kemudian jika sudah di kaji lebih dalam kemudian dikeluarkan Legal Opening (LO) sebagai dasar pembayaran lahan tersebut,”jelas Hombore.

Karena itu kehadiran disini terkait adanya permintaan dari DPRD Mimika untuk k menjelaskan kejelasan kapan pembayaran ganti rugi tanah tanah tersebut namun kami harus menunggu ahli yang kami akan hadirkan di Timika untuk mengidentifikasi siapa pemilik dan lokasinya dimana.

“Mudah mudahan mereka minggu depan turun. Mereka turun untuk identivikasi perlokasi siapa-siapa yang punya tanah. Mereka akan tanya bagaimana riwayat tanah, buktinya apa dan segala macam. Selain itu tim juga nanti melihat dari risalah dari pejabat yang lama untuk dipelajari dan dikaji ulang untuk mendapatkan hasil bagaimana kemudian di sampaikan kepada Kejaksaan selaku pengacara negara kemudian Pak kejari secara internal menyampaikan kepada Bupati  bahwa lokasi tersebut bisa diselesaikan berdasarkan putusan DPRD tadi,” jelasnya.

Kepala  Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Frits Hombore saat RDP dengan Pimpinan dan anggota DPRD Mimika di ruang Serba Guna Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Rabu (3/7)./Foto : humas

Hombere berharap bahwa untuk penyelesaian tujuh titik sesuai dengan jadwal yang ada pada Dinas Perumahan kawasan pemukiman dan pertanahan selesai pada bulan agustus 2019. Diharapkan nantinya penyelesesaian tanah tersebut tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah di jadwalkan oleh pemkab Mimika.

“Jadwal kami dikantor memang harus selesai bulan agustus tapi biarkan tim bekerja kalau sudah ya kita kejar waktu  sampai agustus,”tuturnya

Sementara itu Ketua DPRD Mimika saat ditemui usai menutup RDP menjelaskan bahwa penyelesaian tanah di tujuh titik tersebut dalam proses penyelesaian mulai tahun 2013 sampai tahun 2019 belum juga diselesaikan. Dengan demikian pihak DPRD Mimika mendesak pihak Pemda Mimika untuk segera menyelesaikan masalah teresbut kerana anggaran sudah dianggarkan pada APBD 2019 ini.

“Setelah kami mengundang Pemkab Mimika untuk melakukan RDP ini selanjutnya kami tau kenapa belum di bayarkan, dan akhirnya mereka menyampaikan akan di selesaikan pada bulan Agustus 2019 ini,” kata Elminus.

Para anggota DPRD Mimika saat mengikuti RDP/Foto : Humas

Elminus mengungkapkan untuk sementara penyelesaian sengketa dilakukan di tujuh titik terlebih dahulu karena anggarannya sudah ada. Sedangkan untuk titik-titik lainnya juga akan diselesaikan dengan memgguanakan anggaran perubahan atau APBD 2020 yang akan didorong oleh DPRD Mimika .

“Yang sudah ada anggarannya diselesaikan terlebih dahulu yang belum pasti akan kita dorong di perubahan atau APBD Induk 2020 biar selesai semua. Masyarakat tidak ada lagi gugat menggugat lagi sehingga tidak  ada lagi ada masalah tanah,” ungkapnya.

Para anggota DPRD Mimika saat mengikuti RDP/Foto : Humas

Pada kesempatan RDP tersebut sejumlah anggota DPRD memberikan saran dan pendapat bahkan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah melalui OPD tehnis atas terhambatnya pembayaran pembayaran ganti rugi tanah warga.

Sejumlah anggota dewan mendesak agar dinas atau OPD yang bertanggungjawab soal ganti rugi tanah untuk serius membayarkan ganti rugi tanah tersebut secepatnya sehingga semua program yang terhambat selama ini akibat status tanah bisa segera berjalan. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *