Prihatin Kondisi 125 Warga Relokasi Pasar Damai, Fraksi Mimika Bangkit Audens Dengan Disperindag

Pertemuan antara lima anggota dewan dari Fraksi Mimika Bangkit  yang digelar, Senin (17/2) di ruang pertemuan akntor Disperindag di Jalan Poros Timika Sp 5, masing masing Ketua Fraksi Leornardus Kocu  didampingi Wakil Ketua Fraksi  Ancelina Beanal, Sekretaris Reddy Wijaya dan dua anggota lainnya, Marthinus Walilo dan Luther Wakerkwa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes, SH , Sekretaris Disperindag Inocentius Yoga Pratama dan sejumlah staff dan ASN/Foto : humas

 

TIMIKA

Merasa prihatin dengan kondisi kehidupan sehari hari 125 warga yang direlokasi dari Pasar Damai , Sempan  ke lokasi yang baru di Kelurahan Wonosari Jaya SP 4, Fraksi Mimika Bangkit (F-MB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) kabupaten Mimika melakukan audens atau pertemuan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika.

Pertemuan antara enam anggota dewan dari Fraksi Mimika Bangkit  yang digelar, Senin (17/2) di ruang pertemuan akntor Disperindag di Jalan Poros Timika Sp 5, masing masing Ketua Fraksi Leornardus Kocu  didampingi Wakil Ketua Fraksi Ancelina Beanal Sekretaris Reddy Wijaya dan tiga anggota lainnya, Marthinus Walilo, Semuel Bunai dan Luther Wakerkwa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes, SH , Sekretaris Disperindag Inocentius Yoga Pratama dan sejumlah staff dan ASN

Ketua Fraksi Mimika Bangkit, Leonardus Kocu menyampaikan bahwa maksud kedatangannya ke Disperindag ingin mengecek dan sekaligus berkoordinasi tentang masalah hasil temuan dalam kunjungan ke lokasi pemukiman baru warga yang direlokasi dari Pasar Damai Timika yang kondisinya sangat memprihatinkan.

“Kami Fraksi Mimika Bangkit saat kunjungan ke lokasi tempat relokasi 125 warga dari Pasar Damai kondisinya sangat memprihatinkan dan kehidupan mereka sangat tidak layak. Terutama, perumaha dan kesehatan yang butuh perhatian dari pemerintah.Kami dengan dari warga bahwa ada tim terpadu yang seharusnya menangani mereka dan ada kesepakatan sebelum mereka dipindahkan. Kami ingin mencek apakah benar kesepakatan itu ada dan apa poin poinya serta ada dana Rp 100 juta setiap warga. Hal ini kami perlu informasi dan data yang jelas sehingga ketika kita di demo kita punya dasar dan argumen yang jelas,”tegas Leonardus Kocu kepada Kadisperindag.

Kocu mengakui, melihat kondisi mereka yang tinggal dirumah yang tidak layak tersebut kami sangat prihatin dan menyayangkan hal itu karena mereka itu adalah warga masyarakat yang butuh perhatian dan bantuan dari Pemerintah daerah.

“Mereka itu manusia dan sebagai  warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia juga perlu kita hargai dengan dan mereka layak mendapatkan perhatian pemerintah tentang  kebutuhan  dasar yang layak bagi mereka. Kalau melihat kondisi mereka saat ini sebenarnya bukan menyelesaikan masalah dengan relokasi tetapi malah akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari,”keluh Kocu.

Foto bersama usai pertemuan, lima anggota dewan dari Fraksi Mimika Bangkit  yang digelar, Senin (17/2) di ruang pertemuan akntor Disperindag di Jalan Poros Timika Sp 5, masing masing Ketua Fraksi Leornardus Kocu  didampingi Wakil Ketua Fraksi  Ancelina Beanal, Sekretaris Reddy Wijaya dan dua anggota lainnya, Marthinus Walilo dan Luther Wakerkwa dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kabupaten Mimika, Bernadinus Songbes, SH , Sekretaris Disperindag Inocentius Yoga Pratama /Foto : Humas

 

Ia mengakui, setelah bertemu mereka dan mengaku kalau mereka direlokasi karena dipaksakan, padahal mereka masih meminta waktu untuk mencari membangun rumah yang layak untuk mereka tinggali.

“Kalau memang mereka dipindahkan dan tidak disediakan rumah yang layak, lalu siapa yang bertanggungjawab. Mereka itu tidak boleh diterlantarkan karena mereka manusia dan aalah warga Mimika perlu dihargai,”katanya.

Anggota Fraksi Mimika Bangkit lainnya, Marthinus Walilo bahwa kedatangannya bersama rekan lainnya bertemu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena hasil dari kunjungan kerja bertemu warga langsung di lokasi relokasi di SP 4.

“Saat kami berkunjung ke kantor Distrik Wania dan kami mendapatkan informasi dari Kadistrik bahwa warga yang direlokasi di Sp 4 dengan kondisi yang sangat tidak layak sehingga kami putuskan untuk meninjau dan bertemu langsung dengan warga.  Dari sisi kemanusian kami sangat prihatin dan tidak sampai hati, rumah yang sederhana dengan bahan apa adanya,”tuturnya.

Walilo juga menuturkan, bahwa kondisi kehidupan mereka saat ini sangat memprihatinkan terutama air bersih, bahan makanan dan sisi kesehatan.

“Mereka tinggal dirumah apa adanya, kekurangan sembako dan kebutuhan air bersih. Kondisi mereka banyak yang sakit  karena mungkin mereka kesulitan ekonomi, sehingga bagaimana pemerintah melihat mereka sebagai warga kabupaten Mimika. Kalaulah memang mereka tidak dapat bantuan pembangunan rumah mungkin nanti pemerintah lewat OPD lainnya bisa mencarikan solusi,”harap Walilo.

Walilo khawatir kalau 125 warga tersebut dibiarkan dengan kondisi yang ada saat ini ada yang sakit dan berlarut larut bisa kesan warga bahwa pemerintah tidak ada tindak lanjut.

“Kami datang ke dinas oni untuk bersama sama Disperindag mencari solusi agar kondisi ini tidak berlarut larut. Kondisi mereka emergency sehingga perlu adanya solusi untuk mereka,”seru Walilo.

Wakil Ketua Fraksi  Ancelina Beanal, Sekretaris Reddy Wijaya  dan Luther Wakerkwa saat melakukan pertemuan dengan Kadisperindag/foto : humas

 

Sementara Luther Wakerkwa mengakui kalau sampai saat ini pemerintah melalui Disperindag tidak memiliki anggaran sangat dipahami sehingga perlu  komunikasi  Dewan dan Pemerintah untuk mencarikan solusi.

“Fraksi Mimika Bangkit konsen dengan masalah ini. Kalau Kadis akui bukan lagi tanggungjawabnya untuk membangun rumah warga lalu, OPD mana yang harus bertanggungjawab, supaya bisa didorong untuk bisa ada solusi sehingga kondisi warga disitu tidak dibiarkan hidup dalam kondisi seperti itu,”ungkap Luther.

Semuel Bunai menuturkan, setelah melihat kehidupan warga yang direlokasi di SP 4 yang sangat rumit dengan berbagai keterbasan sehingga inisiatif untuk datang berkoordinasi ke Disperindag.

“Disana kondisi mereka sangat rumit, buang air saja susah. Kami datang kesini mau cek dan sekaligus berkomunikasi dan sekaligus memastikan apakah benar ada kesepakatan sebelum direlokasi. Lalu dari informasi dari Disperindag ini kemudian langkah selanjutnya apa yang bisa dilakukan dewan untuk mencarikan solusi.

Menanggapi persoalan 125 warga relokasi Pasar Damai di SP 4  yang disampaikan oleh anggota DPRD dari Fraksi Mimika Bangkit, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Mimikam Bernadinus Songbes , SH menjelaskan bahwa warga yang direlokasi dari Pasar Damai Sempan sebenarnya berjumlah 155 warga , dengan rincian 125 warga biasa dan 30 adalah merupakan pedagang.

Ketua Fraksi Mimika Bangkit Leornardus Kocu (baju putih)  , Marthinus Walilo dan Semuel Bunai dan  Sekretaris Disperindag Inocentius Yoga Pratama /Foto : Humas

“Kami mendapatkan perintah dari pimpinan agar kami segera memindahkan 155 warga yang selama hampir 20 tahun tinggal di Pasar Damai. Dengan rincian 125 warga kami relokasi di SP 4 dengan menyediakan tanah ukuran 5 x 15 meter, sementara 30 pedagang sudah kami sediakan tempat di pasar Sentral, namun mereka tidak menempati tempat yang sudah disediakan pemerintah,”tegas Songbes.

Ia membantah kalau ada pengakuan dari warga kalau ada bantuan Rp 100 juta setiap warga dan ada kesepakatan adalah tidak benar.

“Untuk pembangunan rumah warga itu anggarannya tidak ada, tidak benar kalau bilang ada tim lalu mengaku akan dibangunkan rumah. Kami Disperindag tidak memiliki dana untuk membangun rumah warga, kami hanya ditugaskan untuk membongkar dan merelokasi warga. Setelah itu sudah bukan menjadi kewenangan Disperindag lagi, mungkin OPD lain yang punya kewenangan untuk mengusulkan pembangunan rumah,”tegasnya.

Songbes juga menegaskan, bahwa pemindahan warga dari Pasar Damai itu sudah melalui proses yang sangat panjang dengan berbagai cara sosialisasi dan pendekatan agar warga meninggalkan Pasar Damai tersebut.

“Dengan sosialisasi berkali kali, melakukan pendekatan juga sudah kami upayakan, bahkan kami sering diancam untuk tidak merelokasi mereka. Karena lokasi Pasar Damai itu ada di pusat kota sehingga perintah pimpinan harus kita pindahkan apapun resikonya. Sebab mau habiskan biaya berapa besarpun tapi kalau pemukiman warga di situ masih tetap ada maka wajah kota Timika akan rusak,”katanya.

Karena itu, Songbes menyarankan terkait bantuan perumahan 125 warga yang ada di SP 4 untuk bisa diusulkan oleh OPD lain yang memang memiliki kewenangan.

“Dewan tentunya bisa berkoodrinasi dengan OPD lain yang memang punya kewenangan untuk mengurusi hal tersebut, dan DPRD bisa mengawal dan mendorong sehingga bisa diakomodir. Terus terang bahwa saya pernah usulkan di APBD Perubahan pembangunan tiga toilet, tiga sumur Bor dan listrik namun karena hanya tiga meteran sehingga PLN masih belum menyetujui karena minimal harus lebih dari tiga meteran,”jelasnya. (humas)

Suasana Pertemuan Fraksi Mimika Bangkit dengan Kadisperindag soal relokasi 125 warga di Kelurahan Wonososari Jaya Distrik Wania/Foto : humas
Berita Umum