Website Resmi DPRD Mimika

Pemerintah Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tentang APBD 2020

Pjs Sekda Mimika, Jenny O Usmani saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait APBD Perubahan 2020 pada Sidang paripurna III Masa Sidang III, Kamis (15/10) pagi / Foto : Humas

TIMIKA

Pemerintah Kabupaten Mimika menyampaikan jawaban atas Pandangan Fraksi Fraksi DPRD Mimika  pada Rapat Paripurna III Masa Sidang III Tentang Pembahasan  Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Perubahan  (APBD-P)  tahun anggaran 2020, Kamis (15/10)  di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Mimika.

Dalam Paripurna III masa Sidang III tersebut, jawaban pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi di sampai oleh Pjs Sekda, Jenny O Usmani.

Dalam jawaban pemerintah, Pjs Sekda Jenny O Usmani  menyampaikan terima kasih kepada DPRD Mimika yang telah menerima dan membahas LUPA dan PPAS Perubahan APBD Perubahan 2020 , yang pembahasannya dalam suasana saling mendukung sebagai Mitra sejajar antara legislatif dan eksekutif serta menyepakati sejumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan di kabupaten Mimika.

Menurut Sekda, bahwa sesuatu peran dan tanggung jawab baik eksekutif selalu Pelaksana pembangunan maupun legislatif selalu pengawas pembangunan di daerah, dapat melaksanakan dan mengawal seluruh proses pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tahun ²005 sampai dengan 2025 yakni ‘Terwujudnya Mimika Menjadi Pusat Jasa Dan Industri Global Berwawasan Lingkungan’ dan Visi dan Misi Pembangunan jangka menengag daerah tahun 2019 sampai dengan 2023 yakni ‘Mewujudkan Mimika Cerdas Menuju Masyarakat Aman, damai dan Sejahter’.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Golkar, Pjs Sekda  menguraikan, bahwa tentang keburuhan pokok masyarakat yang merupakan dampak pandemi  Covid-19. Tentang alokasi dana yang memadau untuk penanggulangan Covid-19 khususnya untuk harus kebutuhan tenaga medis baik fasilitas maupun unsur unsur pendukung guna kelancaran penanganan  Covid-19.

Tentang pelunasa  utang pemerintah terhadap pihak ketiga yang kegiatannya telah selesJ agar tidak membebani APBD tahun berikutnya.

Terhadap Pemandangan Fraksi Nasdem, pemerintah menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran san kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi Nasdem pada pemandangan umum.

Beberapa hal terjadi disampaikan Fraksi Nasde dapat kami jelaskan, bahwa dari sisi pendapatan kami senantiasa melakukan optimalisasI Pendapatan Daerah meliputi, dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah terus melakukan koordinasi dengan kementiran keuangan dan kementrian dalam negeri untuk memaksimalkan dana dana bagi daerah.

Tentang Pendapatan Asli Daerah, pemerintah kabupaten Mimika terus melakukan intensifikasi dan ektensifikasi dengan aktif melakukan penagihan piutang, melakukan pemeriksaan pajak daerah melalui satgas pajak daerah. Bersama OPD terkait melakukan pungutan retribusi baru seperti retribusi parkir tempat khusus di pasar Sentral oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan.

Sementara terkait tentang Pengadaan tanah dapat dijelaskan, bahwa untuk pengadaan tanah yang berlokasi di jalan Cendrawasih dalam rangka pembangunan kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah (BKAD) sudah direncanakan sejak tahun 2019 dan tim apresiasl (tim Indipenden) sudah dua kali melakukan penilaian, akan tetapi karena keterbatasan anggaran pada waktu itu sehingga dianggarkan pada perubahan tahun ini.

Sedangkan untuk persoalan pengadaan tanah di mile 32 rencana pembangunan sekolah dasar dan pusat kebugaran atau olahraga siswa, bahwa lokasi dimaksud untuk menjawab kebutuhan sekolah dalam rangka menampung anak anak pengungsi dari Banti, dengan tujuan melayani masyaraat dalam segi pendidikan.

Pjs Sekda Mimika, Jenny O Usmani saat menyampaikan jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi terkait APBD Perubahan 2020 pada Sidang paripurna III Masa Sidang III, Kamis (15/10) pagi / Foto : Humas

Sementara terhadap pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dapat dijelaskan bahwa, terkait soal belanja hibah perlu kami klarifikasi bahwa untuk belanja refocusing dan relokasi anggaran terdapat penambahan, tetapi apabila melihat belanja dari APBD induk ke APBD Perubahan mengalami pengurangan sebesar Rp 126.168.077.000 dan kami mengucapkan terima kasih atas saran dan kerjasamanya yang baik dari fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan atas pandangan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapat dijelaskan, bahwa dari sisi pendapatan sudah dijelaskan pada jawaban pandangan umum fraksi padtai Nasdem. Dalam hal penyertaan modal pada PT papua Divestasi Mandiri pada perubahan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 1.400.000. Dan untuk Penyertaan Modal pad PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp 2.5000.000, hal ini sesuai dengan badan pembentukan Perda DPRD Kabupaten Mimika.

Untuk pandangan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit, pemerintah dapat dijelaskan bahwa tentang menghindari hutang proyek yang bukan bersifat emergency yang akan membebani APBD pada tahun berikutnya akan menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat edaran bupati tentang langkah langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Terkait dengan pelaksanaan tender pekerjaan online melalui LPSE yang terkesan dikerjakan oleh kontraktor dari luar Timika, adalah bahwa proses pengadaan barang dan jasa sudah melalui mekanisme sesuai Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pjs Sekda menambahkan, bahwa pemerintah kabupaten Mimika mendapatkan bantuan hibah dimana alokasi anggaran bantuan hibah untuk pariwisata  sebesar Rp 28.209.750.000, sesuai dengan Surat Kementrian Keuangan Nomor : S-24/MK.7/2020 tertanggal 12 Oktober 2020. Bantuan ini diperuntukkan untuk kegiatan pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata  dan bantuan ini belum tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan tahun anggaran 2020. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *