Anggota Komisi A DPRD Mimika, Mariunus Tandiseno,S.Sos,M.si/Foto : humas
TIMIKA – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Mariunus Tandiseni,S.Sos,M.Si yang akrab disapa Pong Clavin berharap agar pelaku pencabulan terhadap dibawah umur yang terjadi di salah satu panti asuhan di Timika untuk diproses dan dihukum berat sehingga ada efek jera dan peringatan bagi semua orang tua untuk selalu mengawasi dan memantau anaknya.
Dalam beberapa tahun belakangan ini khususnya di kabupaten Mimika, menurut anggota DPRD Mimika dari Fraksi Golkar ini marak terjadinya kasus kasus pencabulan yang menimpa anak anak dibawah umur, salah satunya seperti yang terjadi di salah satu panti asuhan di Kelurahan Wonosari Jaya (SP4), distrik Wania kabupaten Mimika.
“Untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencabulan maka hukuman yang dijatuhkan juga harus hukuman berat, lagipula trauma yang dialami anak sebagai korban dan keluarga sangatlah dirasakan. Berkaca dari kasus yang terjadi, bagi orang tua harus selalu memastikan dan mengawasi anaknya, termasuk memastikan panti asuhan yang membina anaknya adalah benar benar legal dan tidak sekedar modus untuk kepentingan sekelompok orang,”tegas Pong Calvin kepada wartawan, di kantor DPRD Mimika, Kamis (2/6/2022).
Masalah pelecehan di Timika kini harus menjadi atensi kita semua, karena kurangnya perhatian dan pengawasan secara ketat dari orang tua dan dari pihak panti asuhan, sehingga kasus pencabulan setiap saat bisa menimpa anak anak dibawah umur.
“Panti asuhan jangan sampai itu hanya dijadikan modus saja untuk kepentingan tertentu sekelompok orang, karena kurang adanya perhatian dari orang tua, pihak pengelola panti asuahan sehingga menjadi korban anak anak dibawah umur. Pihak keamanan juga harus menindak tegas untuk memberikan hukuman berat bagi pelaku, jangan sampai masalah hanya lewat perdamaian saja, tapi harus benar – benar ditangani sampai tuntas. Jangan sampai dibiarkan, kalau dibiarkan, maka dianggap ini masalah biasa saja, sehingga memicu mereka (pelaku) bisa buat lagi,”katanya.
Politisi Partai Golkar ini meminta kepada pemerintah melalui dinas – dinas terkait harus aktif memantau panti asuhan yang ada di Timika.
“Kira – kira mana yang legal dan tidak, kalau ada yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada ijinya, sebaiknya ditutup saja. Jangan dijadikan modus saja. OPD tehnis untuk melakukan pengontrolan, tentu harus didukung dengan anggaran. Jangan hanya OPD – OPD yang lain anggaranya tinggi sedangkan ada OPD bersentuhan langsung dengan ini, tidak ada apa – apanya. Ini harus ada keseimbangan,”pintanya. (humas)