Website Resmi DPRD Mimika

Paripurna II MS III : Enam Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Atas Raperda Non APBD

Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Mimika Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Non APBD Mimika 2020, tentang pembahasan Ranperda non APBD Pemkab Mimika untuk disahkan menjadi Perda adalah terkait penyertaan modal  Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera. /Foto : humas

TIMIKA

Enam fraksi yang ada di DPRD Mimika fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Mimika Dalam Rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Non APBD Mimika 2020, tentang pembahasan Ranperda non APBD Pemkab Mimika untuk disahkan menjadi Perda adalah terkait penyertaan modal  Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera.

Dari seluruh pandangan umum fraksi, sebagian mengiusulan dan mengigninkan Ranperda Non APBD tersebut harus berpihak dan melindungi hak seluruh masyarakat  Mimika.

Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika terhadap rancangan peraturan daerah non APBD Kabupatrn Mimika 2020 yang dirangkai dengan Jawaban Pemerintah Terhadap Rancangan Perda Non APBD  yang sampaikan oleh Pjs Sekda Jeny O Usmany, dilangsungkan di ruang Sidang Paripurna kantor DPRD Mimika, pada Senin (12/10)

Dalam pandangan Fraksi dan Jawaban Pemerintah Terhadap Rancangan Perda Non APBD, fraksi Golkar melalui, H. Iwan Anwar,SH,MH bahwa Bupati Mimika dalam sambutanya di Paripuna I Masa Sidang III telah menjelaskan bahwa tujuanya untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi fraksi Golkar.

Fraksi Golkar tetap mengedepankan landasan logis atas Perda, Perda ini dibuat bedasarkan amanat dari peraturan daerah provinsi Papua No 7 tahun 2018 sebagai mana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi Papua Nomor I Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Papua Nomor 7 Tahun  2018 tentang perseroan terbatas Papua Disventasi Mandiri.

Hal ini tentunya, Frakasi Golkar melihatnya secara serius, karena, penyertaan modal ini sumber dananya di ambil dari APBD, sehingga pastinya  akan mempengaruhi porsi anggaran

Bahwa modal yang disertakan oleh pemerintah Kabupaten Mimika dalam perusahaan daerah adalah sebesar Rp 2.100.000.000  dengan rinciain sebagai berikut, Tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.400.000.000 dan tahun anggaran 2021 sebesar Rp 700.000.000.000 (tujuh ratus juta rupiah)

Sedangkan Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Kabupaten Mimika kepada PT Mimika Abadi Sejahtera (Perseroda) bawa Kabupaten Mimika telah mempunyai aturan daerah yaitu nomor 15 tahun 2019 tentang perusahaan perseroan daerah Mimika Abadi Sejahtera, maka atas dasar itulah Pemeirntah Kabupaten menyertakan modalnya dalam perusahaan daera ini sebesar Rp 10.000.000.000  yang dialokasikan selama tiga tahun dengan rincian sebagai berikut, tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.500.000.000. tahun anggaran 2021 sebesar Rp 4.000.000.000 dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.500.000.000

“Golkar berharap agar Pembahasan Perda Non APBD penyertaan modal dapat ditindak lanjuti  dalam paripurna berikutnya,” kata Iwan.

Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Yustina Timang, mengapresiasi pemerintah yang sudah berinisiatif mencari tambahan PAD melalui dua Ranperda ini. Namun, fraksi Nasdem berharap agar ada Perda-Perda insiatif yang dirancang untuk melindungi kearifan lokal yang dapat diusulkan eksekutif ditahun –tahun berikutnya.

Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Yulian Salossa, menerangkan bahwa dalam pasal 33 Undang—Undang 45 menjelaskan bahwa air dan kekayaan dikuasi oleh negara ,  diperuntuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, telah diberikan seluas – luasnya kepada daerah untuk mengelolahya sumber daya alam yang ada didaerahnya masing-masing,  bedasarkan hal tersebut kami memberikan apresiasi atas upaya dan usaha Pemda, untuk meningkatkan pendapatan dari kekayaan yang dimiliki daerah

“Selama opersasi PTFI, kita hanya menjadi objek saja, namun atas kerja keras Pemda,  maka  saat ini, kitapun akhirnya bisa menjadi subjek yg turut mengelolah kekayaan kita sendiri, pencapaian ini patut kita apresias. PDIP berharap, agar penyertaan modal dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sedangkan fraksi Gerindra, yang dibacakan oleh Nurman S. Karopukaru meminta agar deviden yang lima persen ini difokuskan kepada lima persen Amugme Kamoro , sedangkan dua persen lainya baru digunakan untuk masyarakat Mimika.

Fraksi Gerindra juga meminta agar segera dibentuknya Jajaran komisaris yang berkompeten, mewakili dua suku besar, yakni Amungme Kamoro, serta dibentuknya tim pengawas. Selain itu,diharapkan agar deviden ini bisa langsung menyentuh kepada masyakat melalui bantuan usaha, atau bantuan langsung tunai serta diharapkan tidak adanya sistim monopoli.

Fraksi  PKB yang dibacakan oleh Miler Kogoya berharap agar Pemkab , Pemrov dan juga Pemerintah pusat, untuk dapat mensosialiasi kepada masyarakat, apa itu saham tujuh persen.

“PKB berharap, denfan adanya disventasi masyarakat bisa lebih sejahterah lagi,” kata Miler.

Sedangkan pandangan Frakasi Mimika Bangkit, yang dibacakan oleh Ancelina Beanal berharap agar Pemda dapat mengevaluasi sejauh mana, pengelolahan Pesawat Caravan dan helikopter milik Pemkab Mimika.

Foto bersama Pimpinan DPRD dan Anggota bersama Para Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Mimika/Foto : humas

Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Fraksi Fraksi di DPRD

Terhadap pandangan fraksi-fraksi ini pemgaung diberi jawaban oleh Pemkab Mimika dalam Paripurna III Masa Sidang III DPRD dalam Rangka mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi -fraksi DPRD atas rancangan persturan daerah Non APBD Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.MH Melalui Pj Sekda, Jenny Ohestin Usmani mengaku sangat mengapresiasi kepada semua fraksi yang telah menyampaikan pandangannya.

Pemkab berterima kasih kepada fraksi Golkar, Nasdem, PDIP yang sudah mendukung Ranperda Non APBD  tentang  penyertaan modal  Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera.

Sedangkan jawaban pemda atas pandangan fraksi Gerindra, bahwa pembentukan komisaris sesuai arahan dari Gerindra ini, masih akan dipertimbangan dan akan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah.

Pemda juga menegaskan, bahwa dalam pengelolaan ini, dipastikan tidak ada sistem monopoli dan itu dijamin penuh oleh Pemda.

Jawaban atas pandangan Fraksi PKB, saham tujuh persen ini diperuntukan bagi masyarakat  dalam bentuk program pembangunan, berarti bukan membagi-bagi –bagi dalam bentuk saham, tetapi dinikmati masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Mengenai sosialiasi, sejauh ini pemda telah melakukan sosialiasi hingga kedaerah-daerah. Hal ini juga guna sekaligus menjawab pandangan Fraksi Mimika Bakngkit. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *