Website Resmi DPRD Mimika

Paripurna II Masa Sidang III PP APBD  Tahun 2018 : Fraksi Fraksi DPRD Mimika Sampaikan Pemandangan dan Catatan Kepada Eksekutif

Foto bersama Wakil Bupati Mimika, Yohanis Rettob,S.Sos,MM dan Pimpinan DPRD serta Anggota dan seluruh Pimpinan Forkopimda dan Pimpian OPD di lingkup Pemkab Mimika, Usai Paripurna, Rabu (11/9)/Foto : Humas

TIMIKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika pada, Rabu (11/9) di Ruang Sidang Utama Paripurna di kantor DPRD menggelar Rapat Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika Tentang Pemandangan Umum Fraksi  Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  Pertanggungjawaba Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2018, lima fraksi secara resmi menyampaikan pemandangan fraksinya dan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah kabupaten Mimika.

Rapat Paripurna II Masa Sidang III dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD, Nathaniel Murib serta pula dihadiri oleh Wakil Bupati, Yohanes Rettob,S.Sos, MM dan dihadiri pula oleh sejumlah Pimpinan Forkompimda dan pimpinan serta wakil setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup kabupaten Mimika.

Setelah Ketua DPRD Mimika membuka skorsing sidang, Fraksi yang pertama menyampaikan pemandanganya adalah Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) dengan Juru Bicarannya Markus Timang.

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) , Markus Timang saat menyampaikan Pemandangan Umum/ Foto : Humas

Fraksi Gerindra dalam pemandangan umum Fraksinya menanggapi tanggapan terhadap Hasil kerja Bupati melalui PP APBD 2018 yang menyoroti Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemberdayaan Kampung, dan Dinas Pendidikan Dasar.

Beberapa catatan Fraksi Gerindra terhadap kwalitas Pembangunan Jalan Hotmix di Jalan Cendrawasih yang belum setahu sudah hancur. “Banyak yang ditambal sulam dan banyak lagi yang mulai hancur di Jalan Cendrawasih,”keluh Markus.

Selain Kwalitas Proyek Jalan Cendrawasih, Fraksi Gerindra juga menyoroti Dinas Pendidikan Dasar tentang penarikan guru guru PNS di sekolah sekolah swasta dan Pengelolaan Sentra Pendidikan yang tidak maksimal.

“Fraksi Gerindra meminta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi mengenai pengelolaan Sentra Pendidikan dengan mengusulkan pengelolaannya diberikan kepada pihak ketiga,”pinta Markus.

Ketua Fraksi Bulan Bintang (F-BB), Gerson Harold Imbir saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi/Foto : Humas

Pemandangan Fraksi Bulan Bintang (F-BB) disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi sekaligus Juru Bicaranya, Gerson Harold Imbir. F-BB mengatakan bahwa pemerintah kabupaten Mimika harus menjalankan segala potensi untuk bisa mencaai tujuan yaitu dengan APBD yang ada harus pro kepada rakyat.

“Gambaran tentang PP APBD 2018 ini merupakan gambaran tentang hasil kinerja keuangan tahun anggaran 2018 berupa laporan keuangan daerah berbasis aktual yang telah diaudit oleh BPK,”tegasnya Gerson.

Selain itu F-BB juga mendorong untuk Sumber Daya Alam (SDM) perlu ada pembenahan diantaranya, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan Sumber Daya Fiskal agar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target pembangunan.

“Kami Fraksi Bulan Bintang berharap adanya peningkatan pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum yaitu, infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, infrastruktur pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil,”tegasnya.

Juru Bicara Fraksi Amanat Hati Rakyat (F-AHR), Eliezer Ohee/ Foto : Humas

Sementara Fraksi Amanat Hati Rakyat (F-AHR) dalam pandangan umum fraksi dibacakan oleh anggota Fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eliezer Ohee menyoroti soal Dana Hibah Bupati yang disalurkan namun tidak dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme perundang undangan yang berlaku.

Menurut F-AHR, banyak dana hibah yang diberikan pemerintah tidak dapat melakukan evaluasi kesesuaian atas penggunaan dan belanja hibah. Dengan uraian Belanja Hibah senilai Rp 10,8 miliar, Belanja Bantuan Sosial Rp 16 miliar dan Belanja Tidak Terduga Rp 5,5 miliar.

F-AHR juga menyoroti soal Aset Tetap Tanah yang belum seluruhnya didukung dengan bukti kepemilikan oleh Pemkab Mimika, sehingga banyak tanah tanah aset Pemkab yang telah rampung dan berdiri tetapi digugat oleh Hak Ulayat.

“Ini menjadi masalah masalah yang berkepanjangan dari tahun ke tahun karena tidak ada inisiatif dari OPD terkait untuk berperan aktif dalam penyelesaiannya sesuai ketentuan dan terkesan selalu menunggu perintah atau petunjuk pimpinan,”tegas Ohee.

Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Hadi Wiyono,SE saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi/ Foto : Humas

Hadi Wiyono,SE yang tampil sebagai Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menegaskan bahwa sesuai dengan konstitusi bahwa Lapran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) merupakan Laporan Pelaksanaan Tugas atau Progress Report dari Buapati kepada DPRD selama satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Daerah (RKPD) yang merupakan Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD).

Menurut F-KB untuk Bidang Pemerinatahan bahwa sesuai Visi  Pemerinta Kabupaten Mimika, “Terwujudnya Rasa Aman, Damai dan Sejahtera Berbasis Potensi Sumber Daya Strategis,” dan salah satu Misinya adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bai Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Responsive sesuai RPJMD 2014-2019.

“Pelibatan masyarakat dalam Musrenbang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupateb perlu ditingkatkan.Sebagaimana rekomendasi tentang wacana Smart City harus benar benar tepat sasaran dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan desainnya,”ungkap Hadi Wiyono.

Selain Bidang Pemerintaha, F-KB juga menyoroti Bidang Kesejahteraan Rakyat. Menurutnya bahwa dari hasil dan indikator dari Monitoring DPRD dalam berbagai kunjungan diantaranya dari sektor Pendidikan, Kesehatan,Ketenagakerjaan, Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ekonomi serta keluarga berencana.

“F-KB memberikan apresiasi kepada pemerintah namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan yaitu, Bidang Pendidikan dimana mutu harus beih baik. Pengelolaan Asrama Sentra Pendidikan dan Bidang Kesehatan meliputi Tenaga Sukarela Pegawai Kesehatan yang bertugas di pedalaman yang tidak punya gaji pokok,”harapnya.

Juru Bicara Fraksi Mimika Bersatu (F-MB), Anus Jikwa/ Foto : Humas

Fraksi paling akhir dalam menyampaikan Pemandangan Umumnya adalah Fraksi Mimika Bersatu yang dicacakan oleh, Anus Jikwa. Dalam pemandangannya, F-MB berharap agar dokumen APBD dan APB Perubahan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi penumpukan proyek proyek pembangunan menjelang akhir tahun.

“Sebagai salah satu daerah penghasil Pertambangan, dukungan terhadap program program lingkungan hidup masih sangat kecil bila dibanding dengan daerah lain yang bukan penghasilan pertambangan,”tegas Anus.

Selain itu, F-MM bersatu mengapresiasi terhadap program yang sudah di Jalan Pemkab Mimika  dalam rangka turut mendukung suksesnya pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX tahun 2020 yang akan digelar di kabupaten Mimika serta pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XI  yang akan mampu mempersatukan Suku Bangsa dan Negara dari Perbedaan yang selama ini.

Setelah kelima FraksiFraksi di DPRD menyampaikan pemandangannya dan menyerahkan secara langsung kepada Pimpinan DPRD, Paripurna III Masa Sidang III tentang Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi rencananya akan dilaksanakan pada, Kamis (12/9) besok.

Sidang Paripurna diakhiri dengan foto bersama Wakil Bupati Mimika, Yohanis Rettob,S.Sos,MM dan Pimpinan DPRD serta Anggota dan seluruh Pimpinan Forkopimda dan Pimpian OPD di lingkup Pemkab Mimika. (humas)

Wakil Bupati Mimika, Yohanes Rettob,S.Sos,MM (Paling Kiri), Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE (Kedua dari Kiri) dan Wakil Ketua II Nathaniel Murib (Paling Kanan) saat mengikuti Rapat Paripurna II Masa Sidang III/ Foto : Humas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *