Website Resmi DPRD Mimika

Paripurna II Masa Sidang III 18 Ranperda Non APBD : Lima Fraksi Sampaikan Pandangan Umum  

Juru Bicara Fraksi Gerindra Muh Nurman S Karupukaro/Foto : Humas

Timika

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika melaksanakan Rapat paripurna II masa sidang III DPRD Kabupaten Mimika tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan daerah (ranperda) non APBD Kabupaten Mimika tahun 2019.

Hadir dalam Rapat paripurna II masa sidang III Ketua DPRD Mimika Elminus B Mom, SE, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, S. Sos. M.M, Wakil Ketua I DPRD Mimika Yonas Magal, Wakil Ketua II DPRD Mimika Nataniel Murib, Forkopimda, serta pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Mimika dan tamu undangan.

Pandangan Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh M Nurman S Karupukaro yang mana menyampaikan agar Pemkab Mimika bisa melihat peluang untuk mendatangkan PAD dari sektor pertambangan, serta meminta pihak Pemkab agar mengaktifkan kembali trayek yang sudah tidak aktif juga optimalkan angkutan pedesaan dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di pinggiran kota.

Sementara itu terlepas dari itu, pihaknya juga menyoroti pengelolaan lingkungan hidup yang dianggap kurang khususnya pada pengolahan sampah akhir yang terletak di Distrik Iwaka, yang mana fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan pembuangan sampah dekat dengan sungai, memberikan upah kepada petugas kebersihan sesuai dengan UMK Mimika.

Fraksi Bulan Bintang Viktor Kabey/Foto : Humas

Sementara itu terkait pemberian nama jalan harus dilakukan kajian, namun pemerintah tidak boleh merubah nama jalan protokol dan nama-nama jalan yang sudah ada karena akan mengganggu sistem data penduduk sistem informasi digital dan juga yang sudah terupdate jalan, informasi, data Telkomsel e-ktp, data pendidikan kesehatan dan data keamanan nasional.

“Yang perlu dilihat kembali ialah, sumber PAD, nama jalan, dan pengelolaan sampah, dan mengaktifkan kembali trayek yang sudah lama tidak aktif,” kata Nurman.

Fraksi Bulan Bintang yang dibacakan oleh Viktor Kabey mengatakan, dinas perikanan dinas meninjau kembali Perda yang ada namun tidak berjalan maksimal, juga terkait kelima perda perubahan dan mendorong percepatan pembangunan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada agar membawa manfaat bagi masyarakat.

“5 Perda yang ada harus dilihat kembali, agar bermanfaat bagi Kabupaten Mimika,” ungkapnya.

Fraksi Amanat Hati Rakyat yang dibacakan oleh Saleh Alhamid berisikan dua point, Raperda yang diusulkan untuk meningkatkan pendapatan bagi daerah. Juga pemberian nama jalan menggunakan nama tokoh-tokoh yang berjasa bagi Mimika. Hal tersebut dilakukan untuk menghargai para tokoh telah yang berjasa untuk Mimika

“Raperda yang diusulkan oleh Pemerintah sangat baik, cuma pemberian nama jalan harus ada nama Bapak Uskup dan Bapak Titus Potereyauw,” kata Saleh.

Saleh Alhamid membacakan Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Hati Rakyat/Foto : Humas

Sementara itu fraksi Kebangkitan Bangsa yang dibacakan oleh Hadi Wiyono menyampaikan  bahwa wewenang untuk membentuk membahas dan menyetujui Raperda diajukan oleh pemerintah, yang mana sebanyak 18 Raperda.

Lima diantaranya merupakan perubahan Raperda yang telah dibahas bersama dan telah diharmonisasi dengan pihak kementerian hukum dan HAM provinsi Papua, Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 30 tahun 2010 tentang retribusi izin usaha perikanan, Raperda tentang tempat pelelangan ikan, Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 23 tahun 2012 tentang retribusi penjualan produksi usaha, Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Mimika nomor 23 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dalam

Sementara itu, Raperda larangan pemasukan hewan penular rabies, untuk mengantisipasi penyakit rabies dan pemberian sanksi, Perda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Raperda tentang pembuangan limbah oli dan pemberian nama jalan.

“Ada 5 Raperda yang merupakan perubahan yang sudah diharmonisasi bersama Kementrian Hukum dan HAM provinsi,” katanya.

Sama halnya dengan fraksi Mimika Bersatu yang dibacakan oleh Aser Gobay mana tanggapan berisikan, yaitu tiga Raperda yang diusulkan Dinas Perikanan tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah, Raperda pelelangan ikan dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 30 tahun 2010 tentang retribusi ijin usaha perikanan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa Juru Bicara Hadi Wiyono,SE/Foto : Humas

“Kami harap dengan dasar aturan ini maka potensi perikanan dapat dikelola secara maksimal,” ujarnya.

Terhadap Raperda tentang HIV-AIDS dan IMS di Kabupaten Mimika, Fraksi Mimika Bersatu menyarankan kepada dinas kesehatan agar melaksanakan secara baik supaya penanggulangan hiv/aids dan ims di Kabupaten Mimika dapat tercapai.

“Substansinya ini sudah memenuhi ketentuan namun perlu ditambahkan subyeknya harus jelas cara penanggulangannya,” kata Aser.

Terhadap raperda tentang larangan pemasukan hewan penular rabies ke wilayah Kabupaten Mimika maka Fraksi Mimika Bersatu berpendapat bahwa rabies merupakan penyakit berbahaya yang ditularkan melalui hewan anjing, kucing dan monyet, walaupun Kabupaten Mimika belum ada yang terjangkit rabies namun hal tersebut perlu diantisipasi pencegahannya, dan dengan di ajukan Raperda ini maka perlu mendapat perhatian bagi semuanya.

tentang sanksi pidananya bahwa dalam ketentuan persaturan daerah tidak boleh ada double sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. jadi perlu perbaikan mengenai sanksl namun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Tambahnya, terhadap raperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten mimika nomor 22 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan bahwa perhubungan memiliki peran yang penting dan merupakan urat nadi dalam pembangunan daerah baik pada sektor perhubungan darat, sektor perhubungan laut dan sektor perhubungan udara, sehingga dengan dilakukan perubahan atas perda ini maka hendaknya dalam pemungutan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan di sesuaikan dengan perubahan tarif yang mengacu pada peratuaran pemerintah nomor 22 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, agar harga di pasaran tidak mengalami kenaikan.

Fraksi Mimika Bersatu, Aser Gobay saat membacakan Pandangan Umum Fraksi /Foto : Humas

Lainnya, pemerintah daerah Kabupaten Mimika telah membangun fasilitas pelabuhan angkutan sungal, angkutan danau pelabuhan (ASDP), namun dalam satu lokasi ada beberapa pihak yang mengelola untuk itu fraksi mimika bersatu menyarankan agar pengelolaannya disesuaikan dengan tugas tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

“Setelah ditetapkan perda, dinas perhubungan sebagai instasi teknis agar segera menyusun peraturan bupati sebagai kesiapan untuk mengimplemantasikan perda ini. Agar disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait penegakan hukum juga harus jelas agar dapat diterapkan secara baik,” kata Aser.

Lanjut Aser, terhadap raperda tentang pedoman pemberian nama jalan, disampaikan bahwa masyarakat Mimika menyambut baik tentang pedoman dimaksud karena pemberian nama jalan hendaknya disesuaikan dengan nilai-nilai budaya serta kehidupan sosial masyarakat berdasarkan sejarah dan kearifan lokal setempat dan untuk mengenang nama-nama pahlawan, flora dan fauna, benda lain yang memiliki nilai sejarah , keistimewaan dan keunikan lain.

Mencermati susunan raperda di dalam pasal 4 tentang ketentuan pemberian nama jalan, dan pasal 8 tentang tata cara pemberian nama jalan agar diperjelas dalam peraturan bupati nanti bahwa dinas terkait berkewajiban untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian usulan pengajuan nama jalan

“Terhadap raperda tentang penyesuaian tarif air minum perusahaan daerah air minum kabupaten mimika sesuai dengan usulan dprd pada saat pra pembahasan maka judulnya diganti dengan penetapan tarif air minum kabupaten mimika,”tuturnya.

Anggota DPRD Mimika saat mengikuti Rapat Paripurna tentang Pemandangan Umum Fraksi Fraksi/Foto : Humas

Masih Aser Fraksi Mimika Bersatu, terhadap raperda tentang pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di kabupaten mimika, jika dilihat dari maksud dan tujuanna raperda inl sangatlah baik, agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan sosial, kepastian perlindungan dan kesejahteraan guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju masyarakat papua yang sejahtera.

“Namun raperda tersebut berimplikasi terhadap APBD kabupaaten Mimika karena pembebanan biaya yang tidak sedikit, sementara kabupaten mimika perlu dana besar untuk persiapan pon ke xx dan pesparawi jadi kamiberpendapat raperda ini belum perlu diajukan dalam tahun ini,” ungkapnya.

Rapat paripurna akan dilanjutkan, Kamis (24/10) dengan agenda rapat Paripurna II masa sidang IV tentang jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi, serta pandangan akhir fraksi terhadap jawaban pemerintah dan pentutupan. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *