Website Resmi DPRD Mimika

Paripurna I Masa Sidang III Ranperda NON APBD 2019: DPRD Mimika Terima 18 Ranperda Dan Siap Dibahas Dan Sahkan

Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika tentang Ranperda Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 diruang Paripuran Utama Kantor DPRD Mimika, Rabu (16/10)./Foto : Humas

Timika

Sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) secara resmi diserahkan oleh pemerintah kabupaten Mimika (Eksekutif) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika untuk dibahas selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Penyerahan tersebut berlangsung pada Rapat Paripurna I Masa Sidang III DPRD Mimika tentang Ranperda Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 diruang Paripuran Utama Kantor DPRD Mimika, Rabu (16/10).

Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH yang diwakili oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob,S.Sos, MM dalam pengantar Pembahasan Non APBD tahun 2019 mengatakan, pemerintah 18 Ranperda untuk dibahas dan ditetapkan DPRD.

18 Ranperda tersebut antara lain :

Pertama,   Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika nomor 22 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kepelabuhan. Bahwa Ranperda tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena melalu Perda ini dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengembangkan ekonomi daerah dari sektor perikanan.

Kedua, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika nomor 30 tentang retribusi izin usaha perikanan. Perda ini bertujuan sebagai salah satu upaya peningkatan PAD sehingga perlu ditertibkannya tempat pelelangan ikan dan dapat ditetapkan menjadi perda.

Penyerahan Materi 18 Ranperda Non APBD 2019 dari Wabup Johanes Rettob kepada Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom/Foto : Humas

Ketiga, Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika nomor 23 tahun 23 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.Perda ini dapat mengoptimalkan PAD dari sektor yang dikelola dari Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan.

Keempat , Raperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Mimika nomor 23 tahun 2012 tentang retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Perda ini dapat meningkatkan PAD melalui sektor aset daerah Gedung Eme Neme Yauware , sewa Cold Storgae,Pabrik Es dan SpeedBoat.

Kelima, Raperda tentang Larangan Pemasukan Hewan Penualr Rabies Kewilayahan Kabupaten Mimika. Bahwa penyakit rabies merupakan penyakit fatal yang menyerang sistem saraf pada semua hewan dan manusia sehingga perda ini melarang kepada setiap orang memasukkan hewan penular rabies ke wilayah kabupaten Mimika.

Keenam, raperda tentang pengendalian dan penanggulangan HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS). Ranperda ini untuk memperhatikan tentang pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS karena di kabupaten Mimika penyandang HIV-AIDS paling tinggi sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistimatis, komprehensif, partisaspi dan berkesinambungan.

Ketujuh, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Mimika Tentang Perda Nomor 22 tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Perda ini untuk mewujudkan pelaksaan Otonomi daerah yang digali melalui sumber dari perluasan obejk pelayanan jasa kepelabuhanan.

Para anggota Dewan saat mengikuti Paripurna I Masa Sidang III Soal Ranperda Non APBD 2019/Foto : Humas

Kedelapan, Raperda tentang Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan. Perda ini agar Lalulintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan., keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalulintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan, pengembangan ekonomi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kesembilan, Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa Mimika mengalami berbagai macam permasalahan kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesepuluh, Raperda tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan. Sehubungan dengan perkembangan pembangunan maka pembangunan Jalan juga turut berkembang, sehingga perlu diberikan nama jalan untuk mendukung terciptanya pelayanan jasa informasi yang jelas dan transparan. Bahwa pemberian nama jalan harus disesuaikan dengan kehidupan berbangsa , bernegara, nilai nilai budaya dan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan sejarah dan kearifan lokal.

Kesebelasa, Ranperda tentang pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh. Bahwa untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat tentang tempat tinggal yang layak dan lingkungan hidup yang baik maka diperlukan aturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas hidup. Agar semua tahapan berjalan dengan baik, maka dalam Peraturan Bupati nantinya secara jelas dan rinci dicantumkan hal hal yang mempermudah pengajuan dan pelaksanaannya.

Keduabelas, Ranperda tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan daerah kabupaten Mimika. Mengharapkan penyesuaian tarif air minum perusahaan daerah di Mimika di ubah judulnya menjadi Penetapan Tarif Air Minum perusahaan daerah kabupaten Mimika.Penyesuaian tarif air minum ini agar dapat meningkatkan perluasan cakupan pelayanan, peningkatan, kualitas layanan air bersih, mendorong terciptanya nmasyarakat penyediaan air bersih bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan untuk tarif air minum perusahaan daerah, sesuai dengan pasal 25 Permendagri Nomor 71 tahun 2016 dilimpahkan kewenangannya kepada Bupati karena setiap tahunnya tarif air minum di tinjau kembali dan dilakukan penyesuaian tarif.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat menyampaikan pidato/Foto : Humas

Ketigabelas, Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Jom’O Mimika kabupaten Mimika. Bahwa air minum merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat terhadap kebutuhan air sehingga pemerintah membentuk perusahaan perseroan daerah yang diberi nama Jom ‘O yang diambil dari bahasa Amungme yang berarti “Air Ada Disini”.

Keempatbelas, Ranperda tentang Pinjaman Daerah. Ranperda ini sangat penting untuk membiayai belanja daerah, serta untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang nantinya setelah dibangun memiliki atau mempunyai potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah sepertipembangunan pelabuhan, melengkapi sarana dan prasarana bandara yang nantinya kita mendapatkan pendapatan dari pembangunan tersebut.

Kelimabelas, Ranperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Timika tahun 2017-2037. Dengan Ranperda tersebut dibagi dalam hal seperti tata ruang wilayah khususnya kawasan perkotaan perlu disusun secara rinci dan detail agar terwujud ruang yang aman , nyaman, serasi, selaras seimbang , produktif dan berkelanjutan. Termasuk dalam pembahasan dengan pejabat pendamping hukum dan Ham propins Papua, maka Ranperda ini perlu ditambahkan rumusan agar dicantumkan secara tegas tentang ketentuan pidana, disamping itu Ranperda, ini perlu disosialisasikan kepada pihak pihak terkait.

Keenambelas, Ranperda tentang Perusahaan Daerah Mimika Abadi Sejahtera. Ranperda ini untuk meningkatkan PAD dan taraf hidup masyarakat sehingga Pemkab telah menandatangani perjanjian pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia bersama pemerintah RI dan pemerintah Propinsi Papua dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Wakil Bupati, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD dan Forkopimda foto bersama/Foto : Humas

Ketujuhbelas, Ranperda tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah dan pekerja jasa konstruksi di kabupaten Mimika.

Ranperda ini dimaksudkan agar setiap pekerja mendapatkan perlindungan sosial karena setiap pekerja berhak atas jaminan sosial yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Papua yang sejahtera.

Kedelapanbelas, Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dalam rangka penegakan hukum bagi pegawai negeri sipil, maka perlu dibuat dasar aturan tentang penyidik PNS. Dan sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pejabat PNS tertentu diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik sesuai bidang tugasnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang undangan yang menjadi dasar hukum sehingga ranperda ini perlu ditetapkan. (Humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *