Mimika Dapat Mencontoh Penerapan Otsus di Aceh

Anggota DPRD Mimika saat mendengarkan penjelasan dari Pemerintah Kota Madya Banda Aceh soal Penerapan Otonomo Khusus di Kantor Walikota Banda Aceh,Rabu (25/4) / Foto : Humas

Banda Aceh

Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika mengakui  perlu mencontoh penerapan dan implementasi  Otonomi Khusus pemerintah Provinsi Nangroe Aceh (NAD) untuk diterapkan atau di jalankan di kabupaten Mimiika, Papua.

“Dalam studi bandiing dewan ke Kota Madya Banda Aceh , kami mendapatkan banyak input dan ilmu dari sistem penerapan otonomi khusus di Aceh, dimana pemerintah propinsi aceh lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya bagi kampung. Seperti contoh seluruh dana desa itu untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dikampung dengan membuat perda atau di Aceh disebut dengan nama  Kanun,”tegas anggota DPRD dari Komisi B Muhammad Nurman Karupukaro di Banda Aceh,Kamis (26/4).

Nurman mengakui, untuk memberikan penyadaran dan taat aturan dari masyarakat di Aceh perlu peran tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dimana penerapan hukun syariat di Aceh dibuatkan perda untuk mengatur dan wajib ditaati.

Rombongan anggota DPRD Mimika saat melihat secara dekat salah satu pemukiman warga di     Kota Banda Aceh / Foto : Humas

“Di Aceh peran tokoh masyarakat dilibatkan dan memberikan masukan dan pertimbangan untuk mengatur kebijakan pemerintah termasuk para ulama menjadi penentu kebijakan.Seperti perda miras, dan soal adat istiadat dan kebijakan anggaran dibuat dalam sebuah Perda. Karena di Aceh mereka memanfaatkan Otsus yang diberikan kewenangan pemerintah pusat melalui perda khusus yang bisa mengatur kewenangan Wali Nangroe kalau di Papua seperti MRP untuk memberikan pertimbangan dan pendapat sebelum kebijakan ditetapkan oleh pemerintah,”ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan anggota Komisi C Muhammad Asri,SE bahwa  setelah melakukan studi banding dan melihat secara langsung kondisi Aceh apa yang terbayangkan bahwa pemberlakuan hukum syariat disana terkesan ada unsur pemaksaan ternyata sama sekali tidak terjadi,bahkan kehidupan toleransi antar umat beragama disana berjalan baik walaupun disana 98 persen penduduknya adalah beragam muslim.

Rombongan anggota DPRD Mimika saat melihat secara dekat salah satu pemukiman warga di     Kota Banda Aceh / Foto : Humas

“Perda hukum syariat disana itu hanya berlaku untuk orang muslim dan bagi non muslim hanya diminta dihormati atau dihargai. Kalau hari Jumat, aktifitas warga tetap jalan sejak pagi hanya mendekati waktu sholat Jumat semua aktifitas ekonomi terhenti dan setelah Sholat Jumat roda ekonomi tetap kembali berlangsung.Kalau bulan puasa pemeintah hanya melarang warga berjualan makanan siap saji dan hanya boleh setelah jam 4 sore. Jadi bulan puasa aktifitas warga sejak pagi tetap berjalan seperti biasa. Jadi apa yang terjadi di Aceh banyak orang sengaja menciptakan kondisi yang membuat orang enggan ke Aceh,”ungkapnya.

Muh Asri menegaska, untuk perda soal Miras di Aceh sangat tegas karena hukum syariat melarang orang mengkomsumsi,menjual atau membuat.Barang siapa yang melanggar maka akan ada hukumam cambuk jadi tegas sehingga warga Aceh memiliki kesadaran sendiri untuk menjauhi segala larangan dari pemerintah.

“Perda Miras sudan jelas ada sehingga pemrintah tegas memberlakukan.Bagi warga muslim kalau terlibat miras akan dihukum cambuk dan bagi warga non muslim memilih hukuman sendiri dan tidak semua harus di cambuk. Nyatanya di Aceh banyak orang China namun mematuhi perda dan mereka sanagat takut menjual miras,”katanya.

Sementara anggota Komisi A lainnya,Antonius Kemong mengatakan, sistem penerapan Perda Miras di Aceh sebelum di jadikan perda terlebih dahulu di bahas dan digodok oleh pemerintah,Wali Nangroe dan badan musyawarah kampung atau disebut dengab Mukim atau di Aceh disebut Dewannya Aceh.

Rombongan anggota DPRD Mimika saat melihat secara dekat salah satu pemukiman warga di     Kota Banda Aceh / Foto : Humas

“Wali Nangroe Aceh itu DPRD nya pemerintah di tingkat kabupaten sementara Mukim itu merupakan kumpulan tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat Kampung.Mereka perwakakilan ini dilibatkan dalam penerapan kebijakan soal adat istiadat dan soal keagamaan karena mereka di ikat dengan sebuah perda,”ungkap Anthon.

Ia mengakui, soal perda miras di Mimika sebenarnya sudah ada namun implementasinya yang belum maksimal.Karena itu, bisa saja perda soal miras itu jalan kalau kewenangan sepenuhnya ada di Papua atau Timika agar tidak berbenturan dengan atura  yang lebih tinggi di pemerintahan pusat.

Asisten I Setda Kotamadya Banda Aceh ,H. Backtiar,S.Sos memgakui bahwa perda soal Perda Miras di Aceh adalah implementasi dari kebijakan Otonomi khusus melalui Hukum Syariat  dan juga sudah ada sejak jaman nabi Muhammad dan melalui peran pemerintah untuk tetap konsisten memberlakukan perda tersebut.

“Karena pemerintah Aceh diberikan kewenangan khusus melalui Otsus dan adanya Perda (Kanun) yang dibuat pemerintah daerah sehingga semua mematuhi. Larangan miras di Aceh itu tegas dan sebenarnya itu sudah kebiasaan dan budaya warga Aceh untuk tidak berurusan dengan miras. Jadi untuk memberikan penyadaran soal miras itu kembali dari masing masing. Memerangi miras itu harus melalui pendekatan agama dan pemerintah hanya terus menghimbau melalui perda.Karena miras itu dampaknya banyak termasuk riskan akan terjadinya konflik atau kasus kriminal,”ungkapnya. (humas)

Agenda Kegiatan