Timika – Jabatan pimpinan daerah gubernur, bupati bahkan presiden sekalipun adalah jabatan politis yang didapat dari adanya dukungan partai politik. Demikian rilis dari Ketua DPC Hanura Kabupaten Mimika, Saleh Al Hamid, Kamis (28/04/2022).
Seberapa banyak dukungan dan dana yang mereka miliki tidak berguna sama sekali, jika tidak mendapat dukungan partai politik. Banyak pejabat negara diangkat oleh presiden dari partai pendukung yang memenangkan tujuan akhirnya menjadi presiden, gubernur maupun bupati. Maka semua pimpinan partai politik terlebih khusus yg memiliki kursi di DPR RI, DPRP dan juga DPRD, mempunyai kedudukan yang sangat signifikan dalam perpolitikan. Kedudukan yang signifikan itu membuat tak jarang terjadi perebutan yang tidak sehat, dalam memperebutkan jabatan sebagai ketua partai baik di tingkat pusat sampai ke daerah.
Namun jabatan yang begitu strategis sayangnya sangat tidak mendapat perhatian yang khusus pada pimpinan partai politik di daerah. Hal ini disebabkan karena telah menjadi rahasia umum oleh para calon pimpinan daerah, bahwa rekomendasi untuk mendapatkan dukungan partai politik, merupakan kewenangan pimpinan partai politik di tingkat pusat.
Para kandidat yang ingin bertarung memperebutkan jabatan politik di tingkat daerah cukup membawa uang ( mahar) ke pimpinan partai politik di tingkat pusat kemudian menerima rekomendasi. Namun yang tidak disadari oleh para calon pimpinan daerah itu bahwa Komisi Pemilihan Umum di daerah, hanya mau menyatakan bahwa calon tersebut memenuhi syarat untuk maju sebagai calon, jika memiliki rekomendasi dari pimpinan parpol di daerah, yakni provinsi untuk provinsi rekomendasinya oleh ketua partai di tingkat provinsi dan kabupaten oleh pimpinan partai di tingkat kabupaten/kota.
Rekomendasi yang dikeluarkan langsung oleh pimpinan partai politik di tingkat pusat, kepada pasangan calon kepala daerah tanpa berkomunikasi dengan pimpinan partai di tingkat daerah, biasanya berakibat tidak lolosnya pasangan calon yang di usung karena perbedaan pandangan antara pimpinan partai di tingkat pusat dan daerah terhadap calon yang diusung.
Banyak pasangan calon setelah memenangkan pemilu kepala daerah, mengabaikan partai pengusungnya di daerah ini disebabkan karena merasa, bahwa partai politik hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara dukungan massa adalah usaha para paslon itu sendiri.
Mereka para paslon hanya membutuhkan identitas partai pengusung di samping poster mereka, dengan mengabaikan massa simpatisan partai. Tentu hal ini sangat merugikan paslon, karena mesin politik partai di daerah bekerja tidak maksimal, karena pimpinan parpolnya tidak secara total mengarahkan simpatisannya, akibat perbedaan pandangan dengan pimpinan parpol di tingkat pusat.
Pimpinan partai di daerah terkadang mempunyai pilihan yang sulit, yakni menang jadi arang kalah jadi debu. Menang tidak dihargai, kalah lebih lebih lagi tidak di hargai juga dibenci dan dimusuhi.
Maka menjelang pesta demokrasi 2024 yang kurang lebih tinggal setahun lagi, saya mengajak masyarakat untuk lebih berhati hati untuk menentukan pilihan, kepada siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah ini.
Pesan saya kepada simpatisan Partai Hanura di Kabupaten Mimika, jika anda diberikan uang sepuluh juta, maka uang itu tidak membuat anda menjadi kaya, dan sebaliknya, jika anda tidak memiliki uang sepuluh juta maka andapun tidak akan menjadi miskin karena hal itu.
Kita akan memutuskan bersama siapa yang akan menjadi pilihan kita di 2024 nanti. (Humas)