Timika, Banyak Warga belum memiliki data Kependudukan, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika, serta Pemerintah Distrik, Kelurahan dan Kampung untuk berkolaborasi memastikan data kependudukan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi C DPRD Mimika, Den B Hagabal di Kantor DPRD Mimika, Senin (23/5/2022)
Den B Hagabal menjelaskan, terkait data kependudukan ini, masih banyak warga seperti Orang Asli Papua (OAP) yang belum terdaftar di Kependudukan. Pasalnya, ketika Komisi C DPRD Mimika melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Dinas Sosial dan BPS, banyak warga OAP yang belum terdaftar.
“Karena sekarang ini ada masyarakat yang betul – betul asli di sini tetapi belum punya nama yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dan di Badan Pusat Statistik (BPS) juga tidak ada namanya,” Kata Den B Hagabal.
Lanjut Den, Jadi kalau macam begini kira – kira kita mau salahkan siapa, apakah kita salahkan masyarakat atau pemerintah.
“Jadi, untuk menjawabi masalah ini, Pemerintah Daerah melalui pihak – pihak terkait harus berkolaborasi untuk melayani masyarakat,” pintanya.
Selain itu, Ia juga menegaskan kepada Pemerintah Distrik, Kelurahan, Kampung dan RT, RW harus betul – betul memperhatikan warganya dan juga selalu mendata setiap saat bila memang ada yang belum memiliki E-KTP.
Ia berharap, data Kependudukan ini sangat berpengaruh juga pada bantuan – bantauan seperti BLT, PKH dan lainnya supaya mencegah tidak terjadinya keributan.
Keluhan warga menyangkut kepemilikan E-KTP sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan, terutama untuk kepentingan dalam mengurus berbagai kebutuhan termasuk data penerima bantuan langsung tunai dari pemerintah ataupun bantuan lainnua.
“Keluhan tentang data kependudukan yang masih ada warga yang belum terdata agar segera direspon, paling tidak dengan mendatangi langsung ke pemukiman warga atau ke tingkat distrik, kelurahan maupun tingkat RT. Sehingga warga yang memiliki untuk dibantu segera mendata warga tersebut,”pinta Hagabal. (Humas)