Komisi B : Pertanyakan Kelanjutan Kasus Bappeda Mimika

Muhammad Nurman S Karupukaro/ foto : humas

Timika

Kalangan anggota DPRD Mimika mempertanyakan kelanjutan kasus penyalahgunaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika yang ditangani Polres Mimika. Pasalnya tiba-tiba kasus itu  hilang entah kemana, padahal awal-awalnya Polres Mimika semangat bahkan gembar gembor soal penanganan kasus tersebut.

“Pengusutan kasus-kasus yang ada di Mimika termasuk penyalahgunaan anggaran terus dinantikan oleh rakyat Mimika. Apalagi kasus Bappeda, jangan sampai  ini tidak diangkat lagi kepermukaan lantas hilang begitu saja tanpa ada penanganan yang jelas. Mimika biasa begitu karena kasus-kasus sebelumnya banyak tapi hilang ditelan bumi karena tidak ditindaklanjuti dengan tuntas,” kata Anggota Komisi B DPRD Mimika, Muhammad  Nurman S Karupukaro saat di temui di Kantor DPRD Mimika, Jumat (21/9).

Menurut Nurman masyarakat saat ini masih menunggu kelanjutan ini. Karena sebelumnya aparat penegak hukum sudah mau mengusust masalah ini. Masyarakat Mimika mengharapkan penyidik Polres Mimikaka kembali mengusut kasus ini sampai selesai.

“Masyarakat percaya jika aparat kepolisian bisa mengusut tuntas kasus-kasus yang sudah pernah ditangani. Jangan hanya bicara ke publik lalu hilang lagi kasusnya. Dengan cara-cara seperti ini masyarakat tidak percaya dengan pengusutan kasus penyalagunaan anggaran di Kabupaten Mimika karena hanya selama ini tidak pernah tuntas,” terang Nurman.

Nurman mengungkapkan DPRD Mimika sampai saat ini mendukung kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Namun disisi lain nurman mengingatkan, sebagai lembaga pengawasan, DPRD Mimika tetap memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Termasuk dalam hal pengungkapan penyalahgunaan anggaran daerah karena itu uang negara dan uang rakyat.

“Kami sangat mendukung aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tapi tolonglah jika memang terjadi hal yang memang melanggar hukum ya diungkapkan jangan tiba-tiba kasus tersebut hilang dan masyarakat pasti betanya-tanya,”ungkapnya.

Untuk pihak Bappeda, Nurman meminta agar memiliki niat baik untuk menyampaikan apa yang sudah menjadi temuan pihak kepolisian agar kasus ini  benar-benar terungkap. Jika kasus tersebut tiba-tiba hilang, tidak jelas jangan sampai masyarakat berfikir ada apa-apa antara aparat penegak hukun dan pihak Bappeda.

“Kemudian tidak kalah penting adalah keseriusan dari pimpinan itu (Bappeda) sendiri. Kepala Bappeda harus beri ruang termasuk memberikan informasi yang akurat kepada kepolisian apabila telah ada temuan-temuan,” jelas Nurman.

Nurman berharap agar Bappeda tidak hanya melakukan monitoring di seputaran Pusat Kabupaten Mimika semata. Menurutnya, banyak temuan yang di wilayah pesisir dari hasil kunjungan kerja DPRD Mimika. Hal ini pula berlaku bagi seluruh OPD yang merencanakan program dan anggaran nntuk monitoring dan evaluasi ke kampung-kampung semisal Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

“Kalau memang ada dana monitoring untuk ke lapangan, harus benar-benar ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan yang semua OPD lakukan. Kami berharap monitoring dan evaluasi yang telah dicantumkan anggarannya dapat dijalankan dengan baik,” ujar Nurman. (humas)

Berita Umum