Komisi B DPRD Mimika Ancam Tutup PT PAL Bila Tak Bangun Pabrik CPO

Rombongan Komisi B DPRD Mimika saat menggelar pertemuan dan mendapatkan presentase dari manajemen PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) , Jalan Trans Timika-Nabire, Distrik Iwaka, Rabu (30/5) / Foto : humas

Timika

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika mengancam akan menutup operasi dari perusahaan kelapa sawit PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) yang berada di Jalan Trans Timika Nabire ,Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika bila perusahaa tersebut tidak juga membangun pabrik minyak sawit mentah atau Crude Pal Oil (CPO) pada tahun ini.

Ancaman tersebut ditegaskan oleh anggota Komisi B , Muhammad Nurman S Karupukaro mewakilai Ketua Komisi B ,Yohanis Felix Helyanan,SE dihadapan Manajemen PT PAL dalam kunjungan kerja yang dilakukan pada Rabu (30/5) siang. Rombongan Komisi B yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Yohanis Felix HelyanamSE, dan turut didampingi anggota Komisi B lainnya, Christian Viktor Kabey, Yelinus Mom, dan Kris Magai.

Nurman menilai dengan belum adanya pabrik CPO  yang dibangun sampai saat menandakan tidak ada keseriusan dari PT PAL dalam pengolahan sawit.Pasalnya jika dilihat sekarang kebun kalapa sawit sudah bisa dilakukan produksi dengan demikian harus dibangun pabrik pengolahan.

“Jadi sebelum PT PAL lanjutkan untuk pembukaan lahan lagi, dan belum ada perencanaan pengadaan pengolahan pabrik sawit sebaiknya hentikan dulu. Kalau memang mau serius, kita harapkan secepatnya dibangun pabrik,”katanya.

Rombongan Komisi B DPRD Mimika saat menggelar pertemuan dan mendapatkan presentase dari manajemen PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) , Jalan Trans Timika-Nabire, Distrik Iwaka, Rabu (30/5) / Foto : humas

Menurut Nurman ,dengan kehadiran PT PAL di Mimika sudah di wanti-wanti sejak dulu. Hal ini dikarenakan takut akan terjadi hal yang sama seperti di Pronggo.  Jangan sampai dibukanya lahan perkebunan tersebut hanya sebagai kedok saja padahal perusahaan tersebut hanya mengambil kayu atua lain.

“Kita mau ada kejelasan, dan dinas terkait harus ada ketegasan, sebaliknya kami (DPRD) akan selalu mengawasi. Sebagai putra daerah tidak mau melihat masyarakat menderita, apalagi lahannya sudah dipakai untuk penanaman kelapa sawit,” ungkapnya.

Ketua Komisi B DPRD Mimika Yohanes Felix Helyanan SE yang akrab dipanggil Jhon Thie , mengatakan bahwa apa yang sudah dibuat pihak perusahaan PT PAL sudah cukup baik terhadap empat masyarakat pemilik ulayat. Tetapi yang disayangkan adalah kurang komunikasi dengan pemerintah daerah dan DPRD.

“Saya sebagai anak kelahiran di area PT PAL ini tahu persis mana yang menjadi hak ulayat masyarakat. Jadi kami apresiasi kehadiran perusahaan ini, karena sudah membuka lapangan pekerjaan. Hal ini karena saya sering bertukar pikir dengan masyarakat disini soal keberadaan perusahaan ini. Mereka rata rata menyambut baik kehadiran. Saya kira PT PAL harus mau membuka diri dengan semua elemen di Mimika,” ungkapnya.

Rombongan  anggota DPRD Mimika foto bersama dengan manajemen PT PAL / foto : humas

Sementara Viktor Kabey berharap agar PT PAL tetap membangun komunikasi secara baik dengan masyarakat adat, tokoh agama sehingga operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik.

“Manajemen harus rangkul lembaga adat, tokoh masyarakat dan semua masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan.Ini baik demi kelangsungan perusahaan,”pintanya.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distambun) Kabupaten Mimika Farida Djamaluddin menegaskan apabila PT PAL tidak segera membangun pabrik pengolahan kelapa sawit, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika akan segera memberikan teguran.

“Pabrik pengolahan kepala sawit milik PT PAL harus segera dibangun, kalau tidak dengan terpaksa pemerintah akan memberikan teguran melalui Bupati,” kata Kabid Perkebunan Distambun dalam mendampingi rombongan Komisi B Saat kunjungannya ke PT PAL Rabu (30/5).

Rombongan Komisi B DPRD Mimika saat menggelar pertemuan dan mendapatkan presentase dari manajemen PT Pusaka Agro Lestari (PT PAL) , Jalan Trans Timika-Nabire, Distrik Iwaka, Rabu (30/5) / Foto : humas

Menurutnya, teguran akan dilayangkan mengingat, PT PAL yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sudah mulai menghasilkan namun belum memiliki pabrik pengolahan.Apabila hasil panen tidak diolah, maka akan mengalami kerugian. Hal ini menandakan, bahwa pihak perusahaan tidak serius dalam membuka perusahaan di Timika.

“Kepala Sawit sudah bisa menghasilkan seharusnya sudah ada pabrik pengolahan.Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah mau panen tidak memiliki pabrik untuk mengolah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut General Manager PT PAL , Amirudin Abu Suid mengatakan bahwa untuk melakukan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit sudah direncanakan akan dibangun tahun depan dan sudah ada investor yang akan bekerja sama dalam melakukan pembangunan pabrik.

“untuk pembangunan pabrik itu sudah ada kerjasama dengan investor lain dan rencananya akan dibangun tahun ini atau ditahun 2019,”tutur Amirudin.

Selain itu terkait dengan permintaan untuk dihentikan pembukaan lahan dirinya mengatakan pihaknya sejak bulan September 2017 sudah tidak lagi dilakukan.  Untuk pengelolaan pembukaan lahan kontraknya sudah diputus dan tidak lagi dilakukan pengerjaan pembukaan lahan

“Kita sudah lama hentikan, sehingga ada perusahaan PT Reksa Wood yang mengolah hasil kayu juga sudah hengkang dari sini,” ungkapnya.

General Manager PT PAL, Amirudin Abu Suid saat mempresentasekan operasional PT PAL kepada rombongan anggota DPRD Mimika/ foto : humas

Amirudin Abu Suid dalam presentasenya mengakui, sejak bulan April 2018 PT PAL sudah melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit seluas 7.525 Hektar.

Sedangkan untuk investasi yang dikucurkan dalam perkebunan tersebut terhitung sejak Desember 2017 tahun lalu PT PAL sudah menggelontorkan dana senilai Rp 966 Milyar.

“Kita buka tahun 2012 dan aktif mulai penanaman tahun 2013. Luas lahan sekarang ini progresnya mencapai 7.525 hektar dari rencanannya kurang lebih 24.000 hektar dari ijin kita sebenarnya 35.00 hektar . Kita sudah mengikuti aturan mana yang tidak boleh dibuka seperti hutan konservasi,”jelas Amirudin.

Untuk jumlah tenaga kerja,  Amirudin menjelaskan untuk perkebunan seluas 7.525 hektar tersebut dikelola oleh 1.254 pekerja. Dari jumlah tenaga kerja teresbut sebanyak 87 terdiri dari staf, non staf dan junior staf, sedangkan sisanya 996 karyawan adalah karyawan harian biasa dan ditambah tenaga borongan yang sifatnya pada saat dibutuhkan baru bekerja sebanyak 171 orang.

Terkait Komitmen perusahaan terhadap masyarakat  dan pemerintah daerah Amirudin mengatakan banyak program yang dilakukan oleh pihaknya. Adapun program-program yang dilakukan adalah bidang pendidikan dan kesehatan serta program CSR, pembayaran pajak kepada pemerintah daeran dan penyerapan tenaga kerja lokal diatas 45%. (humas)

Berita Umum