Website Resmi DPRD Mimika

Komisi A Minta Operator OAP Diprioritaskan Untuk Peningkatan SDM

Rombongan Komisi A DPRD Mimika saat bertatap muka dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo dan Sekretaris Lucky Tahitu dan Para Kepala Bidang, di ruang Rapat Disdukcapil, Sentra Pemerintahan SP 3, Senin (22/6) / Foto : humas

TIMIKA,

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika meminta kepada Pemerintah kabupaten Mimika khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memprioritaskan para tenaga honorer yang bertugas sebagai operator sistem data kependudukan Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan pendidikan dan latihan demi peningkakan Sumber Daya Manusia (SDM).

Permintaan tersebut disampaikan beberapa anggota Komisi A DPRD Mimika, saat bertatap muka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika di Kantor Sentra Pemerintahan SP 3, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua, Senin (22/6).

Anggota Komisi A, Miller Kogoya dihadapan Kepala Disdukcapil, Slamet Sutedjo dan Sekretaris Lucky Tahitu dan beberapa kepala bidang menanyakan berapa jumlah tenaga operator yang ASN dan Honorer yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan (Diklat).

“Saya berharap agar tenaga operator layanan data kependudukan di Disdukcapil bisa diutamakan honorer maupun ASN OAP, sehingga mereka lebih mampu dam maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai operator. Mereka harus diikutkan untuk kegiatan pelatihan demi pengingkatan SDM, mungkin ikut pelatihan di Jayapura atau di Jakarta sehingga mereka lebih mahir dan lancar dalam menguasai berbagai aplikasi yang berkaita dalam melaksanakan tugas sebagai operator,”tegas Miller Kogoya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi A, lainnya, Mariunus Tandiseno agar pegawai yang berstatus honorer atau ASN anak Asli Papua agar lebih diprioritaskan dalam hal kesejateraan dan peningkatan SDM. Hal ini penting agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam melayani masyarakat Mimika.

“Tolong Orang Asli Papua, baik sebagai tenaga Honorer maupun ASN yang ada di dinas ini untuk tolong lebih diperhatikan. Mereka anak asli tentunya akan mampu bekerja sepenuh hati dalam melayani warga yang nantinya ditugaskan di pedalaman atau di pesisir,”pinta Mariunus.

Menurutnya, untuk meningkatkan SDM bagi tenaga operator itu sangat penting dalam mengoperasikan layanan aplikasi kependudukan secara internet.

“Memangg untuk meningkatkan SDM sebagai tenaga operator butuh dana, tanpa dana maka sia sia program program yang direncanakan. Silahkan Kadisdukcapil mengusulkan anggaran khusus untuk program prioritas terutama peningkatan SDM, nanti kami Komisi A mendorong dan memperjuangkan hal itu,”ungkap Tandiseno.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi A, Daud Bunga bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat Mimika hal yang penting adalah sarana dan fasilitas pendukung ruangan dan kantor di sebuah OPD.

“Disdukcapil ini merupakan salah satu OPD  yang vital yang setiap hari berhadapan memberikan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Mimika, sehingga perlu mendapatkan porsi anggaran yang memadai. Hal ini penting, sehingga pelayanan soal data kependudukan,KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, KIA, dan Surat Nikah Sipil dan lain sebagainya bisa terlayani dengan baik,”tegas Daud Bunga.

Daud berharap, agar Disdukcapil nanti bisa mengusulkan program program prioritas yang menyangkut pelayanan pokok kepada masyarakat, lebih khusus warga masyarakat yang ada di pedalaman dan pelosok pelosok.

“Disdukcapil adalah OPD yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus bisa didukung dengan program prioritas dan anggaran yang memadai. Kalau bisa operator OAP harus diutamakan dalam hal peningkatan SDM, sehingga ketika kembali bertugas di distrik distrik pedalaman sudah bisa melayani seluruh keperluan administrasi yang berkaitan dengan data kependudukan,”pintanya.

Daud meminta kepada Kadisdukcapil untuk memasukkan kembali program program yang menjadi skala prioritas lebih khusus untuk layanan pencetakan KTP, KK, Akte kelahiran maupun administrasi kependudukan lainnya di distrik yang ada di pinggiran dan pedalaman untuk diusulkan.

“Kami Komisi A coba nanti untuk memperjuangkan sekaligus mendorong apa yang diusulkan Disdukcapil untuk diakomodir di APBD induk tahun 2021 mendatang, namun kiranya program program yang lebih urgent. Salah satunya adalah peralatan mesin pencetak KTP, KK maupun Akte yang ada di distrik distrik,”katanya.

Rombongan Komisi A DPRD Mimika foto bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutedjo dan Sekretaris Lucky Tahitu dan Para Kepala Bidang, di ruang Rapat Disdukcapil, Sentra Pemerintahan SP 3, Senin (22/6) / Foto : Humas

Menanggapi permintaan anggota DPRD dari Komisi A, Kadisdukcapil Mimika , Slamet Sutedjo mengatakan, jumlah pegawai yang ada di Disdukcapil saat ini, status ASN berjumlah 40 orang dan Honorer berjumlah 43 orang.

“Kami punya tenaga ASN 40 orang dan Honorer sebanyak 43 orang, dan khusus untuk tenaga operator berjumlah 23 orang. Sedangkan tenaga operator khusus Orang Asli Papua berjumlah 10 orang, dan mereka selama ini yang mengendalikan sistem dan menjadi ujung tombak,”kata Sutedjo.

Menurut Sutedjo, kendala yang selama ini dialami adalah soal fasilitas ruangan atau kantor yang tidak memadai, sehingga sering menjadi kendala terjadinya antrean warga karena terjadinya pandemi Covid-19.

“Kita terpaksa menerapkan standar protokol kesehatan di Disdukcapil, sehingga kami batasi pelayanan di kantor. Namun kami mencoba menajwab keluhan warga dengan melayani dengan beberapa sistem pelayanan melalui internet, baik itu melalui Whatshap atau apikasi yang bersifat online,”jelasnya.

Menurutnya untuk menghindari terjadinya penumpukan antrean warga, pihaknya membuka pelayanan di beberapa titik yang ada di kota Timika dengan menempatkan petugas.

“Target kami adalah bisa melayani warga dengan mendistribusikan operator atau tenaga di pos pos pelayanan seperti, di Rumah Sakit Umum, RSMM  dan tempat tempat pelayanan umum yang ada di kota Timika. Tantangan kami kedepan agar semua masyarakat Mimika bisa tertib administrasi atau lengkap dokumen kependudukan di seluruh pelosok dan pedalaman, sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke Timika. Cukup di distrik terdekat, karena program kedepan distrik bisa mencetak KTP, KK bila ada akses internet,”jelas Sutedjo.

Dalam kunjungan Komisi A ke Disdukcapil, hadir diantaranya, Ketua Komisi A, Daud Bunga, dan anggota Komisi A lainnya seperti, Reddy Wijaya, Miller Kogoya, Thobias Maturbongs, Mariunus Tandiseno, Yustina Timang. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *