Website Resmi DPRD Mimika

Komisi A DPRD Mimika Minta Tenaga Honorer Satpol PP Diprioritaskan Jadi ASN

Foto bersama Kepala Dinas Satpol PP Mimika, Willem Naa, Sekretaris Septinus Marandof dan anggota Satpol PP bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua Serta Anggota DPRD Komisi A DPRD Mimika Daud Bunga, Miler Kogoya, Reddy Wijaya, Yustina Timang,Nathaniel Murip, Mariunus Tandiseno dan Thobias Maturbongs, Selasa (16/6) / Foto : Humas

Timika

Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika meminta pemerintah kabupaten Mimika untuk tenaga honorer di Dinas Satpol Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PPMimika diprioritaskan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Permintaan tersebut terungkap saat pertemuan antara Komisi A DPRD Mimika saat bertatap muka dalam Kunjungan Kerja (Kunker) dengan Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika Willem Naa dan, Sekretaris Septinus Marandof dan staff serta anggota Satpol PP di ruang rapat, Kantor Satpol PP di Sentra Pemerintahan SP 3, Distrik Kuala Kencana, Mimika,  Selasa (16/6) siang tadi.

Rombongan Komisi yang dipimpin Ketuanya Daud Bunga,SH didampingi Wakil Ketua Komisi A, Nathaniel Murip dan anggota lainnya seperti, Reddy Wijaya, Miler Kogoya, Yustina Timang, Thobias Maturbongs, dan Mariunus Tandiseno.

Ketua Komisi A, Daud Bunga mengatakan kunker kerja yang dilakukan untuk mengetahui seluruh program program yang sudah berjalan serta kendala  dan besaran anggara yang dikelola oleh Dinas Satpol PP selama tahun anggaran 2020.

“Kami berkunjung kesini tidak ada hal yang emergency atau hal penting, tetapi kami hanya sekedar koordinasi dan ingin mengetahui program yang sudah berjalan dan yang belum dilaksanakan. Jadi pertemuan seperti ini biasa, karena Dinas Satpol PP dan Dewan adalah sama sama  mitra yang harus saling mendukung, terutama dalam menjalankan seluruh program demi kemajuan daerah,”tegas Daud Bunga.

Selain program kerja dan kendala yang dihadapi dilapangan, saya berharap agar kepala Satpol PP bisa mengusulkan kepada pemerintah melalui Bupati agar seluruh tenaga honorer yang selama ini sudah bertugas baik untuk diprioritaskan untu menjadi ASN.

“Kasihan mereka tenaga honorer yang sudah bekerja maksimal selama ini, harus diperjuangkan untuk menjadi ASN. Kalau bisa semua tenaga honorer yang ada di Dinas Satpol PP ini bisa diusulkan untuk diangkat menjadi ASN. Apalagi jumlah anggota Satpol PP saat ini masih kurang sehingga perlu ditambah, mohon kepala Dinas memperjuangkan hal ini,”pinta Daud.

Anggota Komisi A lainnya, Mariunus Tandiseno berharap agar anggota Satpol PP lebih diperhatikan dala hal kesejahteraan mereka, sebab mereka selama ini sudah menjadi ujung tombak dalam mengamankan Peraturan Daerah dan membantu kemajuan daerah ini.

“Mohon mereka anggota yang sudah honor cukup lama untuk bisa diangkat jadi ASN, kalau bisa mereka tenaga honorer itu mengantongi SK Bupati bukan SK dinas. Hal ini penting apabila ada penerimaan ASN, mereka yang honorer ini diprioritaskan dari pada terima honorer baru,”pinta Tandiseno.

Foto bersama Kepala Dinas Satpol PP Mimika, Willem Naa, Sekretaris Septinus Marandof dan anggota Satpol PP bersama dengan Ketua dan Wakil Ketua Serta Anggota DPRD Komisi A DPRD Mimika Daud Bunga, Miler Kogoya, Reddy Wijaya, Yustina Timang,Nathaniel Murip, Mariunus Tandiseno dan Thobias Maturbongs, Selasa (16/6) / Foto : Humas

Sementara Wakil Ketua Komisi A, Nathaniel Murip meminta agar Kepala Dinas Satpol PP lebih memprioritaskan perekrutan tenaga honorer maupun pengangkatan sebaga ASN harus memprioritaskan putra dan putri anak asli Papua dan lebih khusus Amungme dan Kamoro.

“Anak anak Putra Asli Papua agar jadi prioritas dalam perekrutan tenaga honorer atau jadi ASN, ini sejalan dengan semangat Otonomi Khusus. Jadi berikanlah kesempatan seluas luasnya bagi anak anak asli Papua untuk bisa menjadi anggota Satpol, termasuk kesejahteraan mereka harus menjadi utama,”pinta Nathaniel.

Menanggapi permintaan dari Komisi A DPRD Mimika soal pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Mimika , Willem Naa mengatakan, menyangkut tenaga honorer yang berjumlah kurang lebih 230 telah mendapatkan SK Bupati.

“Untuk jumlah pegawai di Dinas Satpol PP saat ini Asn berjumlah 47 orang, sementara tenaga honorer kurang lebih 230 orang. Jumlah ini sebenarnya masih sangat kurang, sehingga usulan dari Komisi A juga sepaham dengan kita untuk mengusulkan penambahan tenaga honorer anggota Satpol PP,”tegas Willem Naa.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Dinas Satpol PP, Septinus Marandof bahwa jumlah personel Satpol PP di kabupaten Mimika, dari 230 tenaga honorer yang bertugas saat ini perlu penambahan demi memaksimalkan tugas penegakan Perda dan tugas tehnis dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah.

“Idealnya anggota Satpol PP di kabupaten itu berjumlah kurang lebih 500 personel, di kabupaten Mimika masih 230 lebih. Sehingga kami berharap Komisi A bisa memperjuangkan hal ini kepada Bupati untuk bisa dilakukan perekrutan anggota Satpol PP, termasuk akan mengisi di distrik distrik di pedalaman seperti Atuka dan Kokonao. Karena di distrik itu ada Seksi Trantib, sehingga perlu ada anggota Satpol yang ditugaskan disana terutama dalam mengawasi kinerja ASN,”tegas Septinus Marandof. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *