Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si / Foto : humas
TIMIKA
Ketua DPRD Mimika meminta kepada pejabat pemerintah kabupaten Mimika lebih khusus kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak takut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan unsur penegak lainnya, dalam menjalankan program-program pembangunan demi kemajuan dan kesejahtetaan seluruh masyarakat Mimika.
“BPK, KPK dan penegak hukum yang lainnya untuk tidak menjadi momok menakutkan bagi kepala dan Wakil Kepala Daerah maupun pimpinan OPD dalam menjalankan misi program dan pembangunan. Papua ini masih tertinggal dan butuh pembangunan, sehingga niat kepala daerah atau pejabat pejabat untuk memajukan daerah jangan selalu di ganggu dengan berbagai kasus hukum,”tegas Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng, S, Sos, M, Si kepada wartawan saat ditemui diruang kerjanya di kantor DPRD Mimika, kabupaten Mimika, Papua Tengah, Selasa (2/5/2023).
Dikatakan Anton Bukaleng, bahwa para penegak hukum saat ini selalu mencari cari kesalahan pejabat yang ingin membangun dan mensejajterakan daerahnya yang selalu dikaitkan dengan kasus kasus korupsi.
“Salah satu contoh di Kabupaten Mimika, dimana Bupatinya dan Wakil Bupatinya bermasalah hukum yang selalu dicari cari kesalahan, sehingga menghambat birokrasi pemerintahan dan pembangunan. Kalau pejabat berjalan sesuai ketentuan maka tak perlu takut dengan masalah hukum, intinya KPK dan BPK atau penegak hukum lainnya tidak selalu mencari cari kesalahan para pejabat di Papua, “pintanya.
Untuk kepala Dinas PUPR agar tetap menjalankan dan fokus untuk membangun berbagai infrastruktur yang tertuang dalam Tahun APBD Mimika berjalan.
“Dinas Pekerjaan Umum harus terus genjot pembangunan infrastruktur demi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, jangan tunda tunda pekerjaan. Harus dijalankan agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mimika, “ungkapnya. (humas)