Ketua Komisi B : Operasi PPI Poumako Harus Prioritaskan Nelayan Lokal

 Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE saat didampingi Koordinator PPI Poumako, Haris Maturbongs/ foto : Humas

TIMIKA

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yohanis Felix Helyanan,SE menegaskan pihak pengelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako,Distrik Mimika Timur, harus bisa merangkul nelayan-nelayan lokal Papua.

“Pengoperasian PPI Poumako yang berada di daerah pesisir harus bisa melibatkan nelayan-nelayan lokal lebih khusus nelayan suku Kamoro.Saya lihat mereka seperti terpinggirkan dan fakta saat ini nelayan non Papua lebih dominan di PPI.Mereka perlu dilibatkan sebagai bagian dari memberdayakan mereka sehingga mereka bisa bersaing dengan nelayan lainnya,”ungkap Yohanis Felix Helyanan,SE yang biasa disapa Jhon Thie kepada wartawan disela-sela meninjau dermaga PPI, Rabu (7/3).

Jhon Thie mengakui, asset PPI Poumako sebelumnya adalah kewenangan penuh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mimika, namun kini setelah ada perubahan organisasi tata laksana dialihkan ke propinsi tidak serta merta semua ditentukan oleh propinsi.

Ketua Komisi B DPRD Mimika bersama anggota Komisi B lainnya saat meninaju Lokasi PPI Poumako,l Rabu (7/3). / Foto Humas

“PPI Poumako bagaimanapun tidak bisa terpisahkan dengan pemkab Mimika karena sebelumnya menjadi asset Mimika sehingga harus ada regulasi yang dibuat Pemkab untuk bisa mendatangkan manfaat bagi daerah yaitu bisa mensejahterakan nelayan lokal dengan hasil tangkapannya juga bisa diakomodir oleh PPI,”katanya.

Salah satu cara untuk bisa mendatangkan PAD  kata Jhon Thie adalah dengan membuat peraturan bupati untuk ada retribusi atau penghasilan kepada daerah.

“Mereka nelayan lokal juga harus menjadi asset di PPI, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dari hasil tangkapan.Masalah bentrok yang terjadi beberapa waktu lalu karena mereka kurang dilibatkan.Semoga hal itu tidak lagi terjadi karena kedepan mereka sudah bisa bersaing dengan nelayan lainnya,”harap Jhon Thie.

Hal senada juga lontarkan anggota komisi B lainnya, Muhammad Nurman Karupukaro bahwa nelayan lokal selama ini terkesan pasif dan tidak dilibatkan dalam operasional PPI Poumako.

“Mereka nelayan lokal adalah pemilik hak ulayat,sehingga mereka wajib diprioritaskan.Harus ada regulasi atau aturan yang bisa memproteksi nelayan lokal sehingga dari hasil laut mereka bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi mereka,”tegasnya.

Nurman mengakui, bahwa selama ini hasil laut yang melimpah yang merupakan kekayaan alam Mimika dikirim keluar Mimika.

“Kekayaan alam kita diambil dan dikirim keluar harus ada timbal baliknya dengan mendongkrak PAD.Kalau ada potensi PAD kenapa kita tidak dorong untuk dibuatkan peraturan sehingga jelas dasar hukumnya,”pungkasnya.(humas)

Berita Terbaru