Website Resmi DPRD Mimika

Ketua DPRD Mimika :  APBD-P 2020 Tetap mengacu pada KUPA  dan PPAS

Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA saat menyampaikan sambutan pada penutupan Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020, Kamis (15/10)/Foto : humas

TIMIKA

Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA dalam Rapat Penutupan Paripurna IV Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Tentang Pembahasan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kabupaten Mimika Tahun Anggarn 2020 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Kamis (15/10) malam, berharap kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2020 yang sudah ditetapkan hendaknya tetap mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)  dan Nota Kesepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah disepakati bersama.

Ketua DPRD lebih lanjut mengatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kabupaten Mimika tahun anggaan 2020 yang baru saja ditetapkan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah bersama DPRD kabupaten Mimika dengan menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi, karena tidak sinkronnya antara Sumber Pendapatan Belanja dan Pembiaayaan pada saat penyusunan anggaran.

Selain itu faktor adanya perubahan kebijakan tentang pajak dan retribusi dan adanya penyesuaian target karena keadaan tidak normal yang tidak terprediksi sebelumnya.

Robby Omaleng berharap dengan kondisi tidak normal yang tidak terprediksi sebelumnya di kabupaten Mimika yaitu terjadinya wabah pandemi Covid-19, diharapkan kepada pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya akan diusulkan dalam Rancangan APBD Peruabahan.

“Pemerintah bersama DPRD dan OOPD terkait bersama stokholder dan seluruh masyarakat telah banyak melakukan upaya upaya dan kebijakan untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap keuangan daerah,”jelasnya.

Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA saat menyampaikan sambutan pada penutupan Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Tahun 2020, Kamis (15/10)/Foto : humas

DPRD berharap kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD Perubahan hendaknya tetap mengacu kepada kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Mimika.

“Sebab dengan telah disepakatinya APBD Perubahan dan telah dilakukan refocusing atau pergeseran antar program dan kegiatan adalah untuk menjawab semua kebutuhan yang disesuaikan dengan penyelenggaraan roda pemerintahan pada tahun anggaran berjalan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk relokasi dana yang dianggap sangat diperlukan dalam penanganan Covid-19 harus dapat terealisasi dengan baik disamping program kegiatan yang lain,”katanya.

Masih kata Ketua DPRD, bahwa dalam pengelolaan Tata Keuangan pada APBD Perubahan hendaknya juga dapat menerapkan prinsip transparansi yang mencerminkan prinsip dasar akuntabilitas publik agar kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat menunjukkan tingkat pencapain tujuan dalam pelaksanaan kinerja guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Memperhatikan penerimaan dana perimbangan yang mengalami penurunan dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah daerah termasuk kabupaten Mimika, merupakan salah satu faktor terjadinya defisit anggaran dalam APBD Mimika tahun 2020. Karena itu ini sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah dalam merealisasikan program kegiatan di setiap OPD, dan memenuhi kebutuhan dasar pemerintah daerah,”kata Robby.

Hendaknya tetap mengacu pada program berskala prioritas yang memang betul betul sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam menghadapi situasi saat ini.

“Salah satu program yang dapat dilakukan dalam menghadapi situasi seperti ini perlu mempersiapkan sumber daya manusia melalui kegiatan kegiatan yang dapat mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan ketrampilan produk lokal berbasis daerah agar dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, dalam rangka pemulihan ekonomi pemerintah daerah juga perlu memprogramkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat agar dapat menstimulus daya beli masyarakat,”serunya.

Dijelasan, bahwa menjadi perhatian kita bersama waktu pelaksanaan kegiatan sisa 2,5 bulan kedepan sehingga diharapkan dalam melaksanakankan kegiatan agar secara serius segera merealisasikan tugas dan tanggungjawab. Dan harus tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan keuangan secara realistis. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *