Kasus Klaim Wilayah Mimika Oleh Kabupten Lain Tak Boleh Dibiarkan

Anggota DPRD Mimika, Saleh Alhamid/Foto : Humas

TIMIKA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dari Partai Hanura, Saleh Alhamid menegaskan bahwa kasus pencaplokan atau adanya klaim dari kabupaten lain terhadap wilayah wilayah yang sah sebagai bagian dari kabupaten Mimika tak boleh dibiarkan begitu saja.

Hal tersebut ditegaskan Saleh Alhamid kepada wartawan , Rabu (5/2) di kediamannya di Jalan Sam Ratulangi, Sempan, Kabupaten Mimika, Papua. Menurutnya, adanya klaim dari kabupaten lain yang kini lagi marak tak boleh dianggap hal yang biasa tetapi harus di seriusi oleh pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kasus adanya klaim dari kabupaten tetangga soal area kerja pertambangan PT Freeport Indonesia, soal Distrik Kapiraya yang juga dijadikan salah satu distrik di Mimika Barat Tengah harus diseriusi secara baik. Sebab kalau tidak, bisa saja wilayah yang ada di kabupaten Mimika sesuai undang undang bisa berkurang. Ini merupakan suatu kerugian besar bagi daerah ini,”tegas Saleh Alhamid.

Kata Saleh, kalau DPRD menemukan persoalan soal tapal batas seperti ini biasanya kita melakukan dengar pendapat dengan mengundang pemerintah daerah melalui OPD OPD tehnis untuk membicarakan hal tersebut.

“Dewan kalau menemukan masalah seperti ini langsung mengundang pihak pihak terkait dalam menyikapi persoalan ini. Dewan kalau ditanya bagaimana mencarikan solusi , jawabnnya ada di pemerintah karena itu domainnya eksekutif. Kalau untuk membuat perda soal tapal batas, nah itu tugas DPRD, dewan tidak bisa menjustis bahwa itu benar dan ini salah,”katanya.

Dijelaskan Saleh, bahwa kasus pencaplokan wilayah kabupaten Mimika sudah lama terjadi dan sampai saat ini belum ada solusi atau hasil positif yang didapatkan.

“Dengan terjadinya kasus kasus klaim dari kabupaten lain terhadap beberapa wilayah yang menjadi wilayah Mimika pertanda pemerintah sangat lemah. Hal seperti ini harusnya dapat diselesaikan oleh pejabat pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati. Karena persoalan kecil seperti ini jangan selalu dilemparkan kesalahn kepada bupati, saya rasa bupati pasti punya komitmen untuk tetap mempertahankan wilayahnya. Apalagi Bupati Eltinus Omaleng merupakan anak adat yang sangat bertanggungjawab dalam mempertahankan wilayah yang merupakan bagian dari Mimika,”ungkap Saleh. (humas)

Anggota DPRD