Karel Gwijangge : Rencana Pemekaran Jangan Dibenturkan Dengan Isu Lain

Karel Gwijangge,SIP/Foto : Humas

TIMIKA

Terkait semakin gencarnya isu pemekaran Propinsi di Papua yang akhirnya  adanya sejumlah pernyataan dari beberapa kepala daerah yang menyatakan diduga salah satu faktor mendesaknya segera pemekaran propinsi karena alasan klasik  Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau separatis  dengan alasan karena tidak ada pekerjaan.

Hal tersebut dibantah keras oleh salah satu tokoh masyarakat Papua yang juga anggota DPRD Mimika Periode 2019-2024 , Karel Gwijangge,SIP yang menyatakan bahwa pemekaran jangan dikaitkan dengan isu lain salah satu terkait separatis di Papua.

“Kalau bicara soal pemekaran ya pemakaran saja, Mimika sangat siap  dan  layak menjadi ibukota Propinsi Papua Tengah. Jangan kita bergaining soal pemekaran lalu kita kaitkan dengan isu OPM segala. Itu sama sekali tidak ada kaitannya, kalau memang pemekaran itu sesuai mekanisme dan perundang undangan,  ya silahkan saja asalkan sesuai mekanismenyaa,”tegas Karel Gwijangge kepada wartawan , Selasa (10/12).

Menurutnya, kepala pemerintah daerah di Papua tak boleh serta merta menyatakan bahwa pemekaran karena alasan OPM. Pemekaran itu menjadi sebuah keharusan kalau memang sesuai aturan dan mekanisme yang bertujuan memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Papua.

“Pemekaran Papua Tengah itu layak berikut dengan pemekaran Kota madya dan beberapa kabupaten. Namun jangan pemekaran karena dipaksakan dengan alasan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jangan jadikan isu pemekaran karena isu separatis, itu ngawur,”ungkap Karel.

Kata Karel, kalau pemekaran itu memang amanat undang undang dan menjadi agenda pemerintah pusat adalah sah-sah saja dan itu dijamin undang undang semua harus menerima dan mendukung.

“Saya dengar pemekaran hampir diseluruh Indonesia itu sampai saat ini masih moratorium. Moratorium itu masih diberlakukan karena seiring dengan program pemerintah pusat yang pro rakyat tentunya semua bertujuan mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Papua,”katanya.

Sebab Pemekaran kata Karel tentunya ada konsekwensinya yaitu berkaitan dengan anggaran.

“Rencana pemekaran  pastinya akan membebankan negara. Kita sekarang utang besar sekali, karena itu saya sebagai tokoh Orang Papua sebagai masyarakat asli kita tidak mau lagi dijadikan alasan untuk kepentingan sekelompok orang atau oknum saja. Sebab kalau pemekaran itu hanya untuk kepentingan kelompok tertentu maka OAP akan semakin terpinggirkan bahkan akan punah,”cetusnya.

Karena itu, ia berharap semua elemen masyarakat dan pemangku kepentingan tidak tergesa gesa untuk melakukan pemekaran namun mengikuti aturan dan mekanisme yang diamanatkan oleh negara. (humas)

Berita Umum