Website Resmi DPRD Mimika

Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Fraksi : Eksekutif Klaim Soal Program Pembangunan Sudah Sesuai

Wakil bupati Mimika, Yohanes Rettob saat menyampaikan Jawaban Bupati Mimika atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang PP APBD 2018/ Foto : Humas

TIMIKA

Terhadap beberapa catatan dan rekomendasi melalui Pemandangan Umum Fraksi Fraksi Pada Paripurna III Masa Sidang III Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP APBD) tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Wakil Bupati Mimika Yohanes Rettob mengklaim beberapa program kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah sesuai peruntukkannya dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Walaupun mengklaim beberapa program  sudah berjalan namun, namun pemerintah menerima masukan dan saran dari beberapa fraksi fraksi yang ada di DPRD Mimika demi kemajuan bersama untuk kabupaten Mimika.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Yohanis Rettob,S.Sos,MM mewakili Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH dalam Sidang Paripurna IIIMasa Sidang IV Tentang Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Kabupaten Mimika Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2018 yang berlangsung di ruang sidang utama Paripurna Kantor DPRD Mimika, Kamis (12/9) siang.

Namun sebelum Wakil Bupati menyampaikan jawaban bupati, terlebih dahulu  menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati sehingga diberikan kewenangan untuk menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan Fraksi-fraksi.

Wakil bupati Mimika, Yohanes Rettob saat menyampaikan Jawaban Bupati Mimika atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang PP APBD 2018/ Foto : Humas

“Pemerintah juga juga menyampaikan terima kasih kepada dewan karena telah menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018. Dan dalam pembahasan materi ini berlangsung dalam suasana saling mendukung antara legislatif dan eksekutif,”ungkap Wakil Bupati.

Beberapa jawaban terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Mimika yang disampaikan oleh Wakil Bupati,antara lain terhadap pandangan umum Fraksi Gerindra mengenai kualitas hotmix Jalan Cenderawasih,yang mana dijelaskan oleh pemerintah bahwa pekerjaan Jalan Cenderawasih, Tiga Raja, check point, Kuala Kencana sudah dilakukan uji laboratorium dan diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan RI perwakilan Provinsi Papua.

Dan pada pekerjaan tersebut, hasilnya telah sesuai dengan kontrak. Sedangkan untuk beberapa titik yang mengalami kerusakan itu diakibatkan karena masuknya air pada lubang core drill (aspal yang dilubangi pada waktu pemeriksaan) sehingga mengakibatkan kerusakan pada tempat-tempat tertentu, bukan pada kualitas aspalnya.

“Hal ini sekaligus menjawab tanggapan Fraksi Amanat Hati Rakyat,”ungkap Wakil Bupati.

Wakil bupati Mimika, Yohanes Rettob saat menyampaikan Jawaban Bupati Mimika atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Tentang PP APBD 2018/ Foto : Humas

Sementara mengenai lambannya pembangunan instalasi jaringan air bersih dikarenakan anggaran,sebab total estimasi  anggaran air bersih pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.375 000.000.000, sedangkan anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah baru sebesar Rp. 70.000.000.000,- sehingga perlu dukungan dewan untuk penyelesaiannya.

“Pemerintah daerah telah melakukan negosiasi dengan investor (pihak swasta) untuk menangani pekerjaan jaringan air tersebut dalam rangka penyelesaian serta pengoperasiannya,”ungkap Wabup.

Sedangkan untuk usulan tentang dukungan sarana dan prasarana dalam persiapan pemekaran Kabupaten Baru (Kabupaten Mimika Timur) telah menjadi perhatian pemerintah namun masih mengalami beberapa kendala karena daerah tersebut masih masuk dalam kawasan hutan lindung (taman nasional lorentz) sehingga masih perlu diproses penurunan status.

“Mengenai pemekaran kampung akan menjadi perhatian dan sementara dalam proses,”katanya.

Para Pimpinan Forkompimda Mimika/ foto : humas

Kemudian terkait pernyataan penyaluran dana desa tahun anggaran 2018,kata Wabup, itu telah disalurkan sesuai dengan mekanisme yang datur oleh undang-undang.

Sedangkan terkait menanggapi usulan penyelesaian tanah yang belum terselesaikan khususnya tujuh titik,kata Wabup,saat ini penyelesaiannya sedang difasilitasi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan.

Dalam kesempatan tersebut,Wabup juga menanggapi soal kebijakan penarikan tenaga guru PNS yang mengajar di sekolah-sekolah swasta, bahwa penarikan guru PNS tersebut dilaksanakan berdasarkan pada peraturan bersama Menteri Pendidikan, Menteri PAN-RB dan Menteri Agama RI nomor 5/V/Pb/2014 dan nomor 14/PBM/2014.

“Untuk usulan tentang evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Sentra Pendidikan akan menjadi perhatian pemerintah dalam rangka perbaikan mutu pendidikan kedepan. Hal ini sekaligus menanggapi pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa,”ungkapnya.

Terkait mengenai usulan tentang nama jalan dan distrik sesuai dengan adat dan budaya,kata Wabup,bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi usulan tersebut dan akan menjadi perhatian kedepan.

Sementara mengenai usulan pembuatan Perda tentang pengusaha Orang

Asli Papua (OAP), bahwa pemerintah daerah telah menetapkan instruksi Bupati nomor 4 tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Sedangkan Perda tentang pemetaan hak ulayat, sudah pernah diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD,  namun tidak disetujui oleh DPRD,”katanya.

Para Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika/Foto : Humas

Kemudian untuk penetapan presentase kuota tentang penerimaan CPNS,Wabup menyampaikan bahwa itu menjadi kewenangan pemerintah pusat dan telah dilaksanakan pada penerimaan CPNS tahun 2019. Sedangkan menanggapi mengenai usulan penyelesaian pembangunan terminal Bandara Mozes Kilangin,kata Wabup dipastikan akan beroperasi sebelum pelaksanaan PON XX tahun 2020.

“Terkait lapter perintis di Distrik Jila dan Distrik Bella sudah beroperasi, sedangkan lapter di Distrik Hoya masih dalam proses pengerjaan,”katanya.

Sementara jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Bulan Bintang terkait keuangan dan kualitas pelayanan RSUD, Wabup Jhon Rettob  menyampaikan bahwa permintaan tersebut telah diaudit baik keuangan maupun kinerja yang dilakukan setiap tahun anggaran oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Papua.

Disampaikan juga bahwa secara, pendapatan daerah pada APBD tahun 2018 Rp. 2.843.228.266.702 telah ditingkatkan dari APBD induk tahun anggaran 2018 menjadi Rp 3.036.960.569.975,- pada APBD perubahan tahun anggaran 2018.

“Ini sudah merupakan komitmen pemerintah daerah untuk senantiasa meningkatkan pendapatan daerah, walaupun hanya mencapai target sebesar 99,49% dari target APBD perubahan tahun anggaran 2018 Rp.3.036.960 569.975,”katanya.

Sementara khusus untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD perubahan tahun anggaran 2018,Wabup menyampaikan bahwa hal tersebut telah melampaui target rp. 338.016.532 373- atau dari rp. 319.489.197.071, dan realisasi sebesar 116,98 %.

“Mengenai pajak daerah berbagai upaya terus dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah (pad), melalui beberapa hal,”ungkapnya.

Kemudian untuk jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Amanat Hati Rakyat mengenai pengelolaan dana hibah, Wabup menyampaikan,bahwa dalam penyaluran dana hibah tersebut sudah sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2018 tentang pedoman pemberian hibah bansos yang bersumber dari APBD.

“Dalam pelaksanaannya telah ditetapkan dengan keputusan bupati tentang penerima hibah yang telah direncanakan, selanjutnya pelaksanaan dan pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab penerima hibah,”ungkapnya.

Para Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika/Foto : Humas

Sedangkan tentang legalitas kepemilikan aset tetap (tanah),Wabup menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dengan melakukan proses sertipikat.

“Sementara aset tetap yang masih bermasalah ke depan akan ditempuh melalui jalur hukum,”ungkapnya.

Terhadap pandangan umum Fraksi Kebangkitan Bangsa mengenai tenaga medis sukarela yang berada di pedalaman,disampaikan Wabup bahwa saat ini pemerintah daerah sedang melakukan pendataan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan penghasilan yang layak.

Sedangkan menjawab saran dan pendapat dari Fraksi terakhir,yaitu Fraksi Mimika Bersatu sehubungan dengan penyampaian dokumen APBD perubahan tahun 2019 dan APBD tahun 2020, Wabup mengatakan,bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan untuk disampaikan sesuai dengan amanat undang-undang untuk di bahas dan ditetapkan bersama.

Sekwan Paulus Dumais saat membacakan Absensi kehadiran anggota DPRD Mimika/ Foto : Humas

“Terima kasih atas dukungan Fraksi Mimika Bersatu terhadap terciptanya situasi keamanan yang kondusif menuju pelaksanaan PON dan Pesparawi tahun 2020,”ucapnya.

Sebelum mengakhiri penyampaian Jawaban Bupati Mimika terhadap Pemandangan Umum Fraksi Fraksi, Wakil Bupati Mimika Jhon Rettob juga memperkenalkan diri dan menyampaikan terima kasih atas dukungannya bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk membangun Mimika lebih baik kedepan.

“Saya mohon dukungan dari semua pihak termasuk DPRD Mimika. Mari sama sama kita bekerja sama dan saling membantu untuk mewujudkan Mimika lebih baik kedepan,” ucapnya. (humas)

Foto Bersama/Foto : Humas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *