Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si saat menyampaikan sambutan dalam Penutupan Sidang Paripurna IV Masa SIdang II, tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, pada Jumat (28/7/2023)./Foto : humas
TIMIKA – Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si menyampaikan sambutannya pada acara Penutupan Sidang Paripurna IV Masa Sidang II tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Kabupaten Mimika terhadap LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Sekaligus Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksnaaan APBD (PP-APBD)kabupaten Mimika tahun anggaran 2022, pada Jumat (28/7/2023).
Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dalam sambutannya, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-nya kita dapat merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2022, dan pada kesempatan ini DPRD telah menyampaikan catatan rekomendasi atas lkpj bupati tahun anggaran 2022.
Bahwa Agenda lain yang juga digelar saat ini yaitu penutupan rapat paripurna IV masa sidang II tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan dprd terhadap peraturan daerah Pertanggungjawaban Plaksanaan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2022.
“Tujuan LKPJ akhir tahun anggaran adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun. setelah dilakukan pembahasan secara internal oleh DPRD sebagai implementasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan danevaluasi, maka disampaikan secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 telah menyajikan data dan informasi yang telah memenuhi kriteria layak secara regulasi maupun substansi, guna melaksanakan fungsi pengawasan, “tegas Anton Bukaleng.
DPRD dalam memberikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efekttifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD kabupaten Mimika memberikan apresiasi terhadap prestasi atas keberhasilan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan program, namunpun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, dalam hal ini DPRD bisa memaklumi jika ada capaian yang belum maksimal, untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah, kiranya dapat memperhatikan catatan-catatan rekomendasi dari DPRD, untuk menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.
“Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan setelah ada persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan setelah disusunnya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran PP-APBD, setelah ditetapkan paling lama tiga hari kerja agar disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi,”ucapnya.
Pada kesempatan ini disampaikan kepada pemerintah daerah kabupaten Mimika agar segera menindaklanjuti dan menjadwalkan evaluasi ke Gubernur propinsi Papua Tengah.
“Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Mimika tahun 2022 ini BPK RI telah mendapatkan opini tertinggi dari yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) yang ke tujuh kali secara berturut-turut sejak tahun 2016, untuk mempertahankan prestasi opini WTP BPK tersebut tidaklah mudah, diperlukan kerjasama dan dukungan dari semua pihak, disamping itu kiranya pihak pemerintahdaerah dalam menyusun perencanaan dapat memperhatikan saran masukan dari DPRD melalui Badan Anggaran maupun pendapat akhir fraksi-fraksi,”tutur Anton.
Dirinya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pemerintah daerah kabupaten Mimika yang telah menyampaikan materi tentang Ranperda PP-APBD Mimika tahun anggaran 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi realisasi Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, sehingga dapat memberi gambaran terhadap target, realisasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun.
“Dengan telah disampaikannya gambaran secara umum mengenai pencapaian pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta posisi asset kewajiban dan ekuitas per 31 desember 2022, maka kita ketahui bahwa realisasi anggaran kabupaten Mimika terjadi selisih realisas pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, maupun pembiayaan daerah selama satu tahun yang mengakibatkan terjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang dapat digunakan pembiayaan pada tahun berikutnya.
Menurutnya, menanggapi penyampaian saudara penjabat bupati terkait masih ada beberapa agenda penting dalam tahun 2023, diantaranya: pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023, penyusunan APBD induk tahun anggaran 2024 dan pembentukan Peraturan Daerah Non APBD kabupaten Mimika tahun 2023. Maka diharapkan kiranya pemerintah daerah dapat menyampaikan materi tepat waktu mengganggu pembahasan dan pelaksanaan paripurna mengingat tahun ini adalah tahun politik persiapan pemilu Legislatif tahun 2024.
“Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, selaku pimpinan, atas nama anggota DPRD Mimika dan seluruh masyarakat kabupaten Mimika menyampaikan selamat atas dilantiknya Saudara Valentinus Sudarjanto Sumito, M,Si sebagai penjabat Bupati Mimika,”ucap politisi senior Partai Golkar ini. (humas)