TIMIKA– Komisi B DPRD Mimika kembali melakukan monitoring dan kali ini di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika di Jalan SP2-SP5, Rabu (27/04/2022).
Pengawasan dipimpin Ketua Komisi B, Rizal Pata’dan didampingi Wakil Ketua Herman Gafur, Anthon Pali, Mery Pongutan, Tanzil Azharie dan staf Setwan DPRD Mimika. Rombongan disambut seluruh staf dinas dipimpin Kadis Yulius Koga bersama para kepala bidang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga menjelaskan keadaan pegawai di dinas tersebut. Beberapa masalah soal Tupoksi dalam Perbup lebih fokus pada pengolahan tanaman pangan.
“Sering tumpang tindih dengan Dinas Pertanian. Sudah sering komunikasi bahwa Distan fokus penanaman. Namun masing bertahan,”ujarnya.
Pihak Dinas Ketahanan Pangan katanya ingin menyediakan stok pangan 70 ton. Namun faktanya, hanya tersedis 6-7 ton sesuai dana. Dinas juga berbicara soal data dan pembelian pangan. Peta kerawanan pangan juga pekerjaan untuk ukur kinerja. Karena saling tarik menarik dengan Bidang Ekonomi Bappeda.
“Data ada di kami, makanya usulan selalu ditolak. Di mana ada kerawanan pangan stunting atau lainnya dimana kekurangan di setiap kampung,” jelas Yulius.
Tahun ini juga katanya, akan terjadi restrukturisasi dimana di pusat jadi Badan Ketahanan Pangan. Kami keluar dari Kementrian Pertanian. Pihaknya sudah surati dan komunikasi dengan Bupati dan Sekda soal rab Perda. Di pusat sudah dibentuk namun di daerah belum.
“Urusan pangan wajib jadi gak bisa digabung-gabung dengan yang lain,”ujar Yulius.
Tahun ini anggaran Dinas Ketahanan Pangan dari APBD Rp 3 miliar. Dana Otsus Rp 5,4 miliar. Dan digunakan untuk
pembangunan Toko Tani Indonesia Rp 550 juta. Penanaman tanaman pekarangan di Pomako, Pigapu dan Nawaripi sasaran warga Rp 1,5 miliar. Penanaman tanaman lokal Rp 900 juta lebih dari Otsus. Sedangkan APBD hanya pembangunan pagar.
Ketua Komisi B Rizal Pata’dan antaralain mengapresiasi keantusiasan Dinas Ketahanan Pangan menghadiri pertemuan pengawasan.
Komisi B membidangi ekonomi dan keuangan katanya terus membangun sinergitas dalam komunikasi lintas OPD.
“Kita maksimalkan peran masing-masing sesuai peran kita,”ujar Rizal.
Komisi B ingin mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Dinas Ketahanan Pangan dengan anggaran yang sangat kecil.
“Ke depan kita akan membantu dan kita bangun komunikasi. Fungsi anggaran ada di DPRD bersama Eksekutif Pemda Mimika dan TPAD.
“KUAPPAS hanya diberi waktu seminggu untuk membahas. Harusnya minimal seminggu untuk menetapkannnya,”jelas Rizal.
Penguatan ekonomi dan infrastruktur harus terus dilakukan bagi masyarakat.
Dari 10 orang dewan di Komisi B kata Rizal, 7 orang ada di Badan Anggaran sehingga cukup kuat dalam penetapan APBD.
“Bisa tambah anggaran Rp 2-Rp 3 miliar kita perjuangkan jika itu sangat dibutuhkan. Makanya perlu ada komunikasi dan jalan sama-sama,” tegasnya.
“Kita rubah cara berpikir kita. Mungkin ada stigma bahwa legislatif ìtu marah-marah. Padahal tidak,”katanya lagi.
Dia berharap Dinas proaktif dengan DPRD dalam setiap pertemuan.
Sekretaris Komisi B, Herman Gafur mengatakan, agar dinas terus membangun sinergitas dalam memastikan stok pangan. “Jangan sampai ada yang kelaparan. Pagu anggaran Rp 8 miliar sesuai program. Ini inovasi harus ada agar anggaran naik,”ujarnya.
Ketahanan Pangan sambung Herman jangan terjebak di data. Ada kendala bisa dikomunikasikan. Kita penting membangun sinergitas dalam ketersediaan pangan. Dan jangan ada ego sektoral. “Bukan tentang siapa yang laksanakan namun mampu menyentuh demi kesejahteraan masyarakat. Inovasi apa yang sudah disiapkan dengan kondisi Covid,”ungkapnya.
Menurutnya, anggaran Rp 3 miliar hanya untuk menyentuh anggaran rutin.
Sementara itu, Anthon Pali mempertanyakan soal anggaran Rp 3 miliar di Dinas Ketahanan Pangan. Namun karena PON sudah berlalu, ke depan anggaran bisa meningkat.
“Makanya sebelum anggaran Dinas dibuat bisa berkomunikasi dengan Banggar DPRD. Sehingga bisa berkomunikasi dengan TAPD. Kalau tidak ada komunikasi ya seperti ini. Mulai sekarang rancang kegiatan dan program. Bikin saja asalkan tidak melanggar aturan,”ujar Anthon.
“Saya kecewa kalau ke depan anggaran hanya Rp 3 miliar,”tegas Anthon.
Sedangkan Tanzil Azharie berharap agar Mimika jadi lumbung pangan.
“Dinas harus rutin berkomunikasi dengan komisi karena menjadi salah satu penentu anggaran. Ide-ide brilian gak mungkin dihapus. Orang Papua juga harus bersatu dan satu saat sejahtera dan mandiri,”jelasnya.
Yulius Koga menambahkan, banyak program yang mereka susun baik kecil maupun besar. Namun karena pagu anggaran sudah ditetapkan sehingga tidak bisa berbuat banyak. Saat ini Dinas tambahnya hanya fokus pada tanaman pekarangan. Acara diakhiri dengan foto bersama. (Humas)