Hasil RDP dengan Dinas Perhubungan, DPRD Dukung Kebijakan Satu Arah Budi Utomo

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Kasat Lantas Polres Mimika, Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mimika.

TIMIKA – Dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Kasat Lantas Polres Mimika, Dinas Pekerjaaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Mimika, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika melalui Komisi C mendukung kebijakan pemberlakuan satu arah (One Way) di sepanjang Jalan Budi Utomo Timika, Namun tidak menimbulkan masalah baru bagi seluruh masyarakat Mimika.

Menurut DPRD Mimika yang dimaksud dengan tidak menimbulkan masalah baru adalah bahwa tidak menimbulkan dampak kemacetan di Jalan Yos Sudarso dan Jalan Ahmad Yani serta penumpukan kendaraan di lampu lampu merah, melambungnya harga ojek, dan kesulitan akses bagi warga di Jalan Serui Mekar, Kelurahan Otomona, Kelurahan Perintis serta dampak ekonomi yang mengakibatkan penghasilan pengusaha menurun drastis, serta membuka dan menutup sejumlah median Jalan yang terjadi di sepanjang Jalan Yos Sudarso.

Rapat Dengar Pendapat DPRD Mimika dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE dan hadir pula Wakil Ketua I, Alkes Tsenawatme,S.AB, Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE, Wakil Komisi, Marthinus Walilo, Sekretaris Komisi C, Saleh Alhamid dan seluruh anggota Komisi C DPRD Mimika dan juga tampak hadir Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Jania Basir, Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Meyaut, Kepala Bidang Perhubungan Darat, Orpa Salossa, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Mikael Orun, Kasat Lantas Polres Mimika IPTU Devrizal dan Ketua Organda Mimika, H. Muh Dahlan Penggeng, berlangsung cukup alot di Ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Senin (19/7).

Dalam RDP tersebut sejumlah anggota DPRD Mimika dari Komisi C melontarkan kritikan dan pertanyaan dan mendesak pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika untuk meninjau kembali pemberlakuan satu arah di Jalan Budi Utomo, Namun sejumlah dewan ada juga yang menyatakan mendukung kebijakan tersebut namun perlu ada evaluasi khususnya langkah-langkah untuk mengurangi kemacetan sepanjang Jalan Yos Sudarso dan menghindari kemacetan di beberapa lampung merah, sehingga dapat mempermudah akses warga.

“Pemerintah melalui OPD tehnis dan lintas instansi perlu duduk bersama dengan DPRD Mimika sebelum sebuah kebijakan diberlakukan oleh pemerintah, agar tidak terjadi penolakan dari warga bahkan bisa terjadi keribuatan. Pemerintah dalam hal ini Bupati harus libatkan dan minta pertimbangann dewan, karena penyelenggara negara itu pemerintah dalam hal ini bupati dan DPRD, mereka ini sejajar. Jangan buat rakyat semakin menderita dengan sebuah kebijakan, ini mohon menjadi perhatian,” tegas Ketua Komisi C, Elminus B Mom.

Hal senada juga dikeluhkan Sekretaris Komisi C, Marthinus Walilo yang meminta agar kebijakan satu arah di Budi Utomo tidak menimbulkan dampak atau keluhan yang dialami warga, khususnya warga yang ada di Serui Mekar dan kelurahan Otomona dan Perintis.

“Saya minta agar median jalan menuju Jalan Serui Mekar dibuka sehingga mempermudah akses warga, selain itu dampak mahalnya biaya ojek bagi pedagang Mama mama Papua yang hendak ke pasar Sentral untuk menjual hasil kebun dan pertaniannya termasuk harus buka median Jalan di Depan Hotel 66 untuk mempermudah warga. Keluhan keluhan ini harus bisa ada solusi dari pemerintah, tidak bisa memaksakan kebijakan yang justru menimbulkan kerugian bagi warga kecil,”pinta Walilo.

Begitu juga dengan Sekretaris Komisi C, Saleh Alhamid bahwa sebuah kebijakan itu harus dikonsultasikan dengan Dewan mewakili masyarakat Bupati mewwakili pemerintah daerah, apalagi kebijakan tersebut bertentangan dengan warga maka DPRD wajib untuk membela dan memperjuangkan hal tersebut.

“Ibu Kadis Perhubungan itu membuat sebuah kebijakan harusnya melihat dampak yang dialami masyarakat bukan adanya kepentingan dan keuntungan kelompok atau pribadi, kebijakan One Way ini wajib dikonsultasikan dengan DPRD sebagai wakil rakyat.Karena ini menimbulkan dampak dan kerugian dari masyarakat maka saya usul kepada pimpinan untuk mencabut kebijakan One Way di Jalan Budi Utomo, harusnya DPRD undang Bupati dan Kapolres untuk menjelaskan dan mendengarkan pertimbangan dari dewan, bukan memaksakan kehendak lalu mengorbankan masyarakat,” kata Saleh Alhamid.

Anggota DPRD Mimika dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulian Salossa menyarankan bahwa untuk mengurangi kemacetan di sepanjang Jalan Yos Sudarso perlu dibeuka beberapa median Jalan, salah satunya median jalan menuju Jalan Serui Mekar, sebab banyak warga yang sudah mengeluhkan karena akses sehingga mengganggu aktifitas warga yang tinggal di Jalan Budi Utomo.

“Saya mohon kepada Kadishub untuk membuka median Jalan menuju Serui Mekar, kami sudah sampaikan permintaan ini pada padangan fraksi saat paripurna lalu namun tidak ditanggapi. Apakah kebijakan satu arah di Jalan Budi Utomo yang menimbulkan masalah baru bagi warga di Kelurahan Otomona dan Kelurahan Perintis apakah sudah pernah dilibatkan, karena mereka punya warga yang merasakan dampaknya. Harusnya mereka diminta pendapat, bukan buat kebijakan yang sepihak dan mereka yang harus berhadapan dengan warga,”keluh Salossa.

Amandus Gwijangge anggota DPRD Mimika dari Fraksi PKB justru mempertanyakan kebijakan satu arah di Jalan Budi Utomo dari Arah Jalan Hasanudin menuju Jalan Cendrawasih SP2 pertigaan Diana Market.

“Karena volume kendaraan itu paling tinggi dari Arah SP 2, SP 3, Kuala Kencana, SP 5 dan lain lain, sehingga jalan satu arah harusnya dari Pertigaan Lampu merah Diana menuju Jalan Hasanudin. Karena volume kendaraan dari Arah SP 1 dan Mapurujaya itu sedikit dan punya alternatif jalan , yaitu Jalan Hasanudin-RSMM, dan Hasanudin Bundaran Petrosea. Dan kebanyakan kendaraan dari arah Mapuru jaya dan SP 1 itu lebih nyaman mengikuti Jalan Yos Sudarso, dan faktanya terlihat jalan Budi Utomo kini sepi, mohon dishub melihat hal ini, jangan karena alasan kemacetan sering terjadi di sekitar Diana Supermarket dan Hotel Horizon Diana sehingga memberikan kenyamanan bagi pengusaha sementara tidak memperhitungkan kepentingan banyak orang,”tanya Amandus.

Menanggapi berbagai kritikan dan saran serta masukan dari anggota DPRD Mimika dari Komisi C, Kadishub Mimika Jenia Basir menegaskan, bahwa kebijakan penerapan satu arah di Jalan Budi Utomo telah melalui kajian mendalam dengan melibatkan instansi teknis seperti, Dinas PUPR, Disperindag, Polres Mimika, dan Organda semuanya untuk mengatasi kemacetan, kenyamanan dan keamanan serta ketertiban seiring dengan laju pertumbuhan kendaraan di Mimika.

“Dishub telah melakukan kajian seperti volume kendaraan, faktor kemacetan menjadi pertimbangan dan itu sudah perintah Bupati apalagi menjelang pelaksana PON dan Pesparawi. Kalau dampak kemacetan yang terjadi di Jalan Yos Sudarso itu saya sudah amati dan hanya terjadi di beberapa hari awal saja, sekarang sudah tidak lagi terjadi kemacetan, dan salah satunya untuk menghindari kemacetan kami perpanjang waktu untuk lampu hijau,”jelas Kadishub.

Dirinya mengakui, kalau ada saran dan masukan terkait pembukaan dan penutupan beberapa median jalan untuk mengatasi kemacetan pada prinsipnya akan didiskusikan. Namun pembukaan median jalan itu juga tidak serta merta langsung bisa dapat kami lakukan, namun perlu juga ada pertimbangan lain salah satunya antisipasi soal kerawanan kecelakaan.

“Kalau pembukaan median jalan di Serui Mekar untuk langsung pengendara berbelok itu resiko dan sangat berbahaya, kalau soal usulan bundaran mungkin bisa. Hanya saja, untuk membuat bundaran membutuhkan biaya dan untuk tahun ini pagu anggaran untuk fisik tidak ada karena semua harus diusulkan bila disetujui,”jelasnya.

Selain Kadishub yang menyampaikan pemaparan tentang alasan pemberlakukan satu arah di Jalan Budi Utomo, penjelasan dan pemaparan juga disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR, Robert Meyaut , Kasat Lantas IPTU Devrizal , Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Mikael Orun, Kasat Lantas Polres Mimika IPTU Devrizal dan Ketua Organda Mimika, H. Muh Dahlan Penggeng.

Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE membacakan kesimpulan RDP menyatakan, berdasarkan saran masukan dari anggota dewan dan penjelasan dari dinas tehnis, maka beberapa catatan dari hasil pertemuan terkait penerapan jalan satu arah di Budi Utomo diantaranya, Pertama, arus lalulintas Jalan Budi Utomo satu arah tetap dijalankan seperti sudah ditetapkan pemerintah namun perlu ada langkah langkah kebijakan untuk membuka akses dan median jalan di sepanjang Jalan Yos Sudarsio.

Kedua, sepanjang jalan Yos Sudarso yang kini mengalami dampak kemacetan perlu dicarikan solusi dengan menutup dan membuka beberapa putaran (kapsul), dan mempermudah akses warga untuk beberapa ruas Jalan kecil dan dapat diperbaiki sehingga menjadi jalur alternatif.

Ketiga, terkait adanya usulan untuk menghadirkan Bupati sebagai pengambil kebijakan kita akan gunakan kesempatan dalam Rapat Parpunra untuk disampaikan saran dan masukan. Agar median jalan di Pasar Damai perlu diatur atau ditinjau kembali, termasuk di Jalan Serui Mekar sehingga tidak terjadi kemcaetan di Sepanjang Jalan Yos Sudarso.

Keempat, kepada pemerintah melalui dinas PUPR untuk bisa merampungkan atau memperbaiki Jalan penghubung dari Timika Indah menuju Pasar Baru, Belakang Petrosea tembus ke Jalan Hasanudin, dan Jalan Leo Mamiri menuju Pasar Damai diperbesar karena menjadi jalan alternatif.

Kelima, dari dampak pemberlakuan satu arah di Jalan Budi Utomo yang membuat ongkos ojek mahal, akan menjadi menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan dalam menata dan menetapkan tarif ojek.

Keenam, Dishub untuk menertibkan kendaraan barang dan truck truck besar yang sering membuat kemacetan di Jalan Jalan Utama dengan mengatur dan menetapkan titik titik bongkar dan proses penurunan penumpang bagi bus bus besar. (humas)

Berita Dewan