Website Resmi DPRD Mimika

Haji Asri : Pemkab Jangan Ganti Rugi Tanah Berulangkali

Anggota Komisi B DPRD Mimika dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, H.Muhaamd Asri,SE saat mengikuti RDP soal Ganti Rugi Tanah di ruang Serba guna Kantor DPRD Mimika, Rabu (3/7)/ Foto : Humas

 

TIMIKA

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika menyoroti maraknya kasus penyelesaian soal ganti rugi tanah kepada pemilik tanah yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Mimika.

Hal tersebut mengemuka saat adanya Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dewan dengan Bagian Pertanahan Setda Mimika dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait persoalan ganti rugi tanah yang digelar di Ruang Rapat Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Rabu (3/7).

“Saya hanya imbau kepada semua pihak lebih khusus kepada Pemerintah kabupaten Mimika agar sangat hati hati dalam hal membayar ganti rugi tanah. Pemerintah harus selektif untuk mengajukan anggaran untuk pembayaran ganti rugi, maksudnya jangan sampai ganti rugi itu dilakukan berulang kali. Ini bisa menjadi temuan dan ada konsekwensi hukumnya, “tegas Anggota DPRD Mimika dari Komisi B, H Muhammad Asri,SE dalam Dengan Pendapat dewan dengan Bagian Pertanahan Setda Mimika, Rabu (3/7) diruang Serba Guna kantor DPRD Mimika.

Ia mengakui bahwa persoalan ganti rugi yang selalu muncul adanya tuntutan ganti rugi dari pemilik yang berbeda sudah terjadi sejak awal.

“Saya kira dari awal sudah salah sehingga berbuntut sampai sekarang ini. Anggaran untuk ganti rugi tanah yang dituntut warga itu uang negara, sehingga kalau ada dugaan salah bayar maka itu ada yang bertanggungjawab secara hukum,”tegasnya.

Menurut Asri, sangat lucu dan tidak masuk akal kalau sebuah tanah sudah dibayarkan pemerintah lalu muncul lagi tuntutan pembayaran yang sama.

“Lucu kalau pembayaran sudah dilakukan pemerintah lalu ada klaim lagi oleh masyarakat ini sangat lucu. Saya curiga ada terjadi kongkalingkong atau ada yang sengaja memuncul masalah. Karena itu, harus hati hati soal ini, namun kalau memang tanah itu milik warga dan sudah dianggarkan maka kewajiban pemerintah untuk bayar. Saya mau katakan penanggungjawab soal ini harus melakukan tindakan bijaksana, kalau masih abu abu jangan dianggarkan”harap Asri.

RDP antara Dewan dan OPD persoalan tanah berjalan alot, bahkan sejumlah warga yang mengklaim ada persoalan tanah sempat hadir dalam rapat tersebut namun pimpinan dewan mengagendakan pertemuan dengan dua Lemabag adat Lemasko dan Lemasa dan warga.

Ketua Komisi A Saleh Alhamid mengatakan, soal ganti rugi tanah  sebelum bayar harus duduk bersama dengan pemerintah dan pemilik tanah  dan sepakati besaran atau nilai yang akan dibayarkan.

“Yang kita bayar ini uang negara dan diputuskan oleh DPRD.  Kalau ada perintah bayar itu, apakah sudah ada kejelasan hukum atau belum. Kalau status hukumnya belum jelas jangan dulu dibayarkan karena bisa ada dampak hukum nantinya,”tegas Saleh Alhamid.

Sementara Ketua DPRD Mimika, Elminus B Mom,SE menyarankan kepada Bagian Pertanahan apabila sudah jelas hukumnya dan sudah dianggarkan oleh DPRD maka semestinya pemerintah segera membayarkannya.

“Kalau sudah ada kekuatan hukum dan sudah dianggarkan dalam APBD harus segera dibayarkan. Untuk apa ditahan-tahan lagi,”tegas Elminus. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *