Fraksi Mimika Bangkit Sampaikan 6 Catatan di Pendapat Akhir Paripurna LPP-APBD dan LPKj 2020

Juru bicara Fraksi Mimika Bangkit , Aloisius Paerong,ST saat menyampaikan pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna II Masa Sidang IV tentang Pembahasan LPP-APBD dan LKPJ Bupati Mimika tahun 2020 , Jumat (9/7).

TIMIKA –  Fraksi Gabungan Mimika Bangkit yang terdiri dari Partai Perindo, Partai Demokrat dan Partai PSI menyampaikan enam catatan dan empat pendapat akhirnya pada dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang IV  tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2020 dan Pendapat Akhir fraksi Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang berlangsung, Jumat (9/7).

Juru bicara Fraksi Mimika Bangkit , Aloisius Paerong,ST menyebutkan bahwa setelah membaca dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika Tahun anggaran 2020  dan mendengarkan tanggapan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah ada enam catatn yang perlu menjadi atensi pemerintah daerah diantaranya, soal pembangunan infrastruktur, persiapan sarana dan prasaran kegiatan PON dan Pespawari yang terus mengalami peningkatan, dan tentang jaminana keamanan dan hidup damai antara masyarakat Mimika di Timika sudah tercipta dengan baik untuk terus dipelihara.

“Bidang kegiatan yang belum memenuhi harapan masyarakat pada tahun anggaran 2020 karena adanya pandemi Covid-19 yang meliputi, kegiatan belajar mengajar sekolah dasar dan menengah tidak berjalan maksimal yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Juga pertumbuhan UMKM yang terus turun secara drastis karena adanya lockdown dan PPKM, yang mengakibatkan daya beli masyarakat semakin lemah karena peredaran uang yang kurang,”tegas Aloisius Paerong.

Selanjutnya, kesejahteraan masyarakat menjadi masalah serius dan mencemaskan semua lapisan masyarakat.

“Keempat, bahwa belum adanya pemerataan pembangunan antara lima distrik dalam kota dan 13 distrik di kota perlu mendapatkan perhatianserius ditahun mendatang. Jumlah pembangunan kampung perncontohan atau kampung mandiri harus terus digalakkan oleh pemerintah, sebab dana desa yang yang disalahgunakan, pemerintah desa perlu evaluasi kampung kampung yang mayoritas penduduknya Orang Asli papua jangan mengangkat kepala kampung dari saudara saudara dari luar sebab mereka tidak mengerti budaya, pola hidup dan adat istiadat,”tegasnya.

Pemanfaatan dana Otus menurut Fraksi Mimika Bangkit untuk pembangunan masyarakat pesisir dan gunung di tanah Amungsa selama ini belum maksimal.

“Bahwa indikator keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati bukan perolehan WTP hasil audit BPK , tetapi pencapaian visi dan misi yang tertudan dalam dokumen LKPJ itu sendiri,”katanya.

Sedangkan empat pandangan akhir dari Fraksi Mimika Bangkit, diantaranya PAD dua tahun terakhir senderung turun grafiknya,realisasi APBD lebih banyak belanja aparatur dan peningkatan asser daerah yang kurang efektif pemanfaatannya, serta indikator keberhasilan pembangunan Mimika diukur dari pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupatiyang dirumuskan dalam setiap program OPD.

“Rakyat tidak bangga dengan pencapaian WTP, rakyat bangga bila 100 persen masyarakat Mimika baik yang dikota maupun di kampung tahu baca, tahu tulis dan tahu hitung. Dan juga masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai serta semua kebutuhan pokok terpenuhi, karena sesungguhnya raport administrasi keuangan daerah cukup bagus namun tidak sebanding dengan raport pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati,”keluh Aloisius.

Selain itu Fraksi Mimika Bangkit berharap pemda mempertimbangkan  kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga pukul 18.00 wit, dan sesungguhnya respon masyarakat bahwa hal itu tidak efektif. Karena hanya diberlakukan pada malam hari saja, padahal banyak aktifitas yang dilakukan warga pada siang hari. (humas)

Agenda Kegiatan