Fraksi Gerindra : Usulan Program OPD Harus Menyesuaikan Kemampuan Fiskal Daerah  

Ketua Fraksi Gerindra Muh Nurman S Karupukaro saat menyampaikan pendapat akhir fraksi, Jumat (9/7).

TIMIKA – Salah satu rekomendasi dan catatan dari Pendapat Akhir Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang IV  tentang Penyampaian Catatan Rekomendasi DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2020 dan Pendapat Akhir fraksi Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang berlangsung, Jumat (9/7) Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksinya Muhammad Nurman S Karupukaro menegaskan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam setiap mengusulkan program agar dapat menyesuaikan dengan Fiskal Daerah.

“Kami fraksi Gerindra memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar setiap usulan program dari OPD wajib menyesuaikan dengan keuangan (fiskal) daerah, sehingga pada pelaksanaan semua proyek dapat dijalankan dan tidak harus berhutang kepada pihak bank atau pihak ketiga,”demikians alah satu rekomendasi dan catatan yang disampaikan Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Muhammad Nurman S Karupukaro pada Rapat Paripurna II Masa Sidang IV tentang pendapat akhir fraksi, Jumat (9/7).

Selain soal usulan program OPD yang menyesuaikan kekuatan Fiskal Daerah, Fraksi Gerindra juga menekankan kepada pemerintah daerah pada belanja OPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga optimalisasi PAD terlihat progresnya.

“Fraksi Gerindra lebih menekankan pada belanja OPD pengelolaan PAD agar dapat optimal dan terlihat progresnya secara jelas dan tepat guna,”katanya.

Selain itu kata Nurman, kepada pemerintah agar dalam menjalankan program kegiatan dengan keterbatasan anggaran agar dalam Alur Cash Flow perlu diperhatikan dan di buat skala prioritas utama dan prioritas pendukung.

“Dikarenakan semua kegiatan penting tapi karena dana tidak sekali masuk, sehingga prioritas anggaran sangatlah penting dari sisi keuangan,”tegasnya.

Sedangkan catatan yang disampaikan Fraksi Gerindra juga meminta kepada Bupati untuk kembali mengaktifkan kembali tenaga honorer yang telah mengabdi lima hingga 10 tahun keatas.

“Mohon kepada Bupati Mimika untuk mengaktifkan kembali tenaga honorer yang telah mengabdi dari 5 tahun hingga 10 tahun, dan bila ada rencana perengkutan tenaga honorer yang baru untuk kiranya memprioritaskan putra putri dari Suku Kamoro dan Amungme dan pada umumnya Orang Asli Papua,”pinta Nurman.

Sedangkan untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar adanya kebijakan aktifitas warga bisa berlangsung hingga pukul 20.00 WIT. (humas)

Agenda Kegiatan