Fraksi-fraksi DPRD Mimika Apresiasi Kenaikan PAD

Herman Gafur,SE, mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan pandangan umum fraksinya, terhadap RAPBD perubahan Kabupaten Mimika. Jumat (8/10).

TIMIKA | Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika mengapresiasi peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4.496.775.015.790 ataau mengalami kenaikan sebesar 26 persen dari sebelumnya Rp. 3.559.909.976.131 yang disampaikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH dalam Nota Pengantar APBD Perubahan kabupaten Mimika tahun anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang III Kamis (7/10/2021) kemarin.

Namun demikian enam fraksi DPRD Mimika dari masing masing juru bicara menyampaikan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan bahkan mengkritisi sejumlah pengusulan anggaran yang tidak urgensi.

Fraksi Golongan Karya melalui ketua Fraksinya, Mariunus Tandiseno,S.Sos dalam pandangan umum fraksinya mengapresiasi nota keuangan Raperda tentang APBD tahun 2021 walaupun dengan egala dinamika yang terjadi namun proses semua berjalan dengan baik hingga saat ini, termasuk dinamika kondisi ekonomi. Seperti tingkat pertumbuhan, investasi, inflasi dan kondisi sosia; seperti kemiskinan dan pengangguran masih saja terjadi.

“Sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditargetkan dalam APBD tahun 2021, Pemerintah dituntut cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber sumber pendapatan yang diharapkan tidak sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran,”tegas Tandiseno.

Fraksi Nasional Demokrat dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Herman Gafur,SE menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan kepada saudara Bupati dan seluruh stockholder yang telah bekerja keras dalam berbagai usaha guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya PAD sebesar 39 persen.

“Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan setinggi tingginya kepada saudara Bupati Eltinus Omaleng yang telah bekerja keras yang pada akhirnya PAD mengalami penigkatan dalam APBD Perubahan 2021 yang mencapai Rp 229.058.520.000 dan pendapatn transfer sebesar Rp 707.815.519.659 ,”tegas Herman Gafur.
Namun Fraksi Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengendalikan OPD yang mendapatkan pagu anggaran perubahan yang sangat besar yang pemanfaatannya hanya sekedar berorientasi Asal Bapa Senan (ABS).

“Fraksi Nasdem meminta penjelasan kepada pemerintah daerah tentang alas an pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk program program prioritas pemulihan ekonomi paskah pandemic virus corona dalam APBD Perubahan. Kami juga meminta penjelasan kepada pemerintah tentang adanya pemotongan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten Mimika secara sepihak, “Tanya Herman.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksinya yang disampaikan oleh Thobias Maturbngs mengakui fraksinya mendorong agar realisasi PAD dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memenuhi kenaikan target yang ditetapkan sebear Rp 39 persen dari estimasi PAD sebelumnya.

“Terlebih pada triwulan keempat ini, dengan adanya perhelatan PON XX serta sejumlah ivent lainnya yang dilaksanakan di Mimika akan memberikan dampak bagi PAD Mimika terutama paaada sector retribusi dan pajak.Disamping itu, upaya untuk meningkatkan PAD di masa perhelatan PON ini menjadi penting dilakukan, mengingat besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan PON di kabupaten Mimika. Maka harus berbanding lurus dengan dampak serta manfaat ekonomi yang wajib diperoleh bagi kabupaten Mimika, “tegas Maturbongs.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan kepada pemkab Mimika untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan kebijakan fiscal daerah sehingga persoalan persoalan seperti beban hutang kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh tidak dipertimbangkannya kapasitas fiscal daerah tidak terulang dikemudian hari.

“Pada program kesejateraan rakyat, fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan menyangkut kegiatan fasilitas pengelolaan bina mental spiritual yang akan menelan anggaran hinga Rp 42 miliar. Apa urgensinya dan mohon penjelasannya,”Tanya Thobias.

Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Tanzel Azharie,SE menyoroti bahwa membuka ruang fiscal untuk melakukan perubahan perubahan alokasi belanja yang bisa dilakukan pada anggaran perubahan dengan tujaun untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan pada tahun berjalan.

“Harusnya bisa melakukan perubahan alokasi belanja, khususnya yang sesuai dengan isu isu strategsi yang terkait dengan kondisi pembangunan satu daerah misalnya soal kemiskinan, kesejahteraan, kebencanaan, ataupun mengurangi kesenjangan infrastruktur pembangunan daerah pedesaan sebagai upaya peningkatan aksebilitas masyarakat pedesaan untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi,”ungkap Tanzil.

Tanzil menambahkan, dari proyeksi APBD Perubahan sebesar Rp 4 trilyun sudah termasuk dengan pembayaran hak hak 26 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksinya melalui Miller Kogoya,S.Sos meminta agar pelaksanaannya berjalan baik apabila seluruh aspek telah disetujui dan disepakati bersama anggota DPRD Mimika sebagai afiliasi dan aspirasi dari rakyat, tetapi realita yang perlu ditekankan adalah sinergitas dan hubungan baik yang harus tetap terbangun antara Eksekutif dan legislastif sebagai lembaga politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan kebijakan daerah.

“Komunikasi yang harmonis perlu terus terjalin demi tanggungjawab moril dan sebagai bentuk pelayanan demi kemajuan kabupaten Mimika dan akselerasi kebijakan yang pro terhadap rakyat,”seru Miller.

Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangan umum fraksinya adalah Fraksi Mimika Bangkit (Gabungan) yang disampaikan oleh Drs Leonardus Kocu, bahwa fraksi Mimika Bangkit memberikan pandangan mengenai penggunaan anggaran Perubahan tahun 2021, yaitu menyetujui sebagian besar pengajuan usulan Raperda mengenai APBD Perubahan .

“Fraksi Mimika Bangkit memberi catatan mengenai Penggunaan Anggaran sebesar Rp 42 milir untuk pembangunan gereja mile 32. Jika tidak keberatan ditunda untuk APBD Induk tahun 2022 karena pertimbangan keterbatasan waktu yang tinggal satu bulan lagi dan masalah ini dalam penyelidikan pihak hukum,”pinta Leonardus Kocu.
Selain itu Fraksi Mimika Bangkit juga menyoroti soal serapan anggaran untuk Pesparawi dan Kongres Sinode Kingmi perlu mendapatkan perhatian dan dukungan oleh pemerintah daerah.

“Fraksi Mimika Bangkit menilai kegiatan PON XX tahun 2021 tidak banyak memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Mimika. Mohon penjelasan pemerintah,”Tanya Leonardus. (humas)

Agenda Kegiatan