Website Resmi DPRD Mimika

Fraksi Fraksi di DPRD Mimika Sampaikan Pandangan Umum APBD-P 2020

Pandangan Umum fraksi diawali dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Rizal Pata’dan,ST/Foto : humas

TIMIKA

Enam fraksi fraksi di DPRD Mimika dalam Rapat paripurna II Masa Sidang III Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera Perubahan (APBD-P) kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang digelar pada, Rabu (14/10) di ruang Sidang paripurna kantor DPRD Mimika, Kabupaten Mimika, Papua.

Rapat paripurna yang dihadiri oleh Pjs Sekda Jenny O Usmany tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP, MA, didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S.AB dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE, Para Pimpinan Forkopimda, Kepala OPD OPD di lingkup Pemkab Mimika dan undangan undangan.

Penyampaian Pandangan Umum fraksi diawali dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Rizal Pata’dan,ST. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar mengatakan bahwa kualitas APBD akan sangat berkaitan erat dengan pemenuhan nilai nilai ekonomi, efisiensi, efektifitas, equIity  atau keadilan, akuntabilitas bdan respponsivitas.

“Secara ekonomi berarti anggaran tersebut akan selalu meningkat jumlahnya, efisiensi berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan. Efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan nilai keadilan. Responsif berarti proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat,”jelas Rizal.

Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya  dengan perkembangan yang terjadi. Dimana perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada peningkatan anggaran penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan atau sebaliknya. Seperti sekarang ini akibat pandemi Covid 19, APBD kita tidak mencapai target, karena ada biaya biaya lain yang meningkat  dan tidak terencana namun bersifat urgent dan perlu penanganan segera. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus melakukan refocusing atau pergeseran anggaran.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Bab VIII pas 154, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Siapa) tahun sebelumnya untuk pembYaran dalam tahun anggaran berjalan.

Fraksi Golkar mengatakan, bahwa Terkait dengan rencana anggaran perubahan haruslah memprioritaskan hal hal yang sifatnya urgen dan menyangkut kepentingan masyarakat umum, yang meliputi;

Pertama, kebutuhan  pokok masyarakat yang merupakan akibat dampak Covid-19. Kedua, mengalokasikan dan yang memadai untuk penanggulangan Covid-19 khususnya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga medis, baik fasilitas  maupun unsur unsur pendukung guna kelancaran penanganan Covid 19.

Ketiga, pelunasan utang pemerintah terhadap pigak ke 3 yang kegiatannya telah selesai agar tidak membebani APBD Tahun berikutnya.

Pandangan Umum Fraksi Nasional Demokrat  disampaikan oleh Herman Gafur,SE/Foto : humas

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) dalam pandangan umum fraksi yang dibacakan Herman Gafur,SE mengatakan, bahwa APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktifitas penerintah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan  publik. Implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan di berbagai macam sektor maupun untuk pemberdayaan masyarakat.

Fraksi Nasdem menyoroti beberapa hal penting yaitu, bahwa dalam APBD-P Mimika tahun 2020 Pendapatan Daerah diproyeksi sebesar Rp 3.310.757.595.176, 85 yang mengalami defisit sebesar Rp 890.734.927.573.,15, atau 21,20 persen. Apabila dibandingkan dengan proyeksi PendPatan Daerah dalam APBD murni tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 4.201.492.522.750. Dengan adanya defisit tersebut, seharusnya pemerintah daerah harus mampu menjalin sumber sumber pendapatan secara luas sehingga boleh memaksimalkan pendapatan daerah dan mengurangi belanja yang tidak produktif, efektif, dan efisien.

“Tapi faktanya pemerintah masih mendorong pembelian dan pengadaan tanah yang nilainya sangat signifikan. Padahal rencN pemanfaatannta seharusnga belum menjadi prioritas dalam kondisi perekonomian yang sangat terpuruk akibat pandemi Cocid 19. Dan Terkait hal itu Fraksi Nasdem meminta penjelasan, “tegasnya.

Kedua, bahwa pemkab melalui OPD tehnis khususnya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang belum mampu melakukan proses perencanaan yang baik dan tepat, sehingga mengakibatkan kegiatan kegiatan  belum mampu diselesaikan tepat waktu dan ini membebani proyeksi APBD ditahun berikutnya karena ini harus menyelesaikan pembayaran hutang atau pinjaman di tahun sebelumnya.

Ketiga, bahwa belanja Daerah sebagai komponen keungan daerah, dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah, yang lebih memberikan efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasarkan  pertimbangan kemampuan  daerah yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang di mungkinkan untuk dibelanjakan dalam APBD Perubahan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 315.301.478.199,53 atau turun sebesar Rp 7,25 persen dari platform anggaran semula sebesR Rp 4.350.492.522.750 menjadi sebesar Rp 4.035.191.044.550,46 dari total anggaran.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Thobias Albert Maturbongs saat menyerahkan pandangan Umum Fraksi kepada Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP, MA/Foto : humas

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umum fraksinnya disampaikan oleh Thobias Albert Maturbongs menyoroti beberapa hal diantaranya, bahwa terjadinya defisit anggaran sebesar RP. 890.734.927.573.15, atau (21,20%).

“Apabila dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah dalam apbd induk tahun 2020 yang ditargetkan. Selain itu, secara keseluruhan telah terjadi penurunan plafon anggaran belanja sebesar rp. 315.301.478.199,53 atau turun sebesar (7,25%).

Untuk itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar penggunaan APBD tahun 2020 harus lebih difokuskan terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Fraksi PDI Perjuangan berharap agar dalam kebijakan umum belanja daerah pada perubahan apbd tahun 2020 ini, pemkab Mimika lebih memprioritaskan alokasi anggaran terhadap langkah-langkah yang responsif dalam rangka penanganan pandemi Vovid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,  sebagaimana instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan APBD Perubahan tahun anggaran 2020 dan peraturan menteri Keuangan nomor 101/pmk.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Dalama pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan dari pemerintah kabupaten mimika terkait alokasi dan realisasi penggunaan anggaran penanganan covid-19.

“Fraksi PDI Perjuangan tentunya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan peningkatan kapasitas kesehatan, kami mendorong agar dalam rancangan apbd perubahan ini, agar upaya tersebut terus ditingkatkan, terutama yang terkait dengan peningkatan fasilitas kesehatan dan peningkatan dukungan operasional bagi petugas penanggulangan Covid-19 dilapangan,”ucap Thobias.

Terkait dengan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap seperti tanah sebagaimana yang telah direncanakan Pemkab Mimika, yaitu pengadaan tanah di jalan Cendrawasih yang akan digunakan untuk pembangunan kantor badan keuangan dan aset daerah serta rencana pengadaan tanah di Mile 23 yang rencana diperuntukan untuk membangun sekolah unggulan dan pusat UMKM, Fraksi Pdi Perjuangan berharap kepada Pemkab Mimika dalam proses pengadaan tanah tersebut benar-benar memperhatikan menyangkut status tanah tersebut berikut dengan luas lahannya. Sehingga dikemudian hari hal ini tidak menimbulkan persoalan yang justru kontraproduktif terhadap rencana baik Pemkab Mimika tersebut.

Ketua fraksi Gerindra Muhammad Nurman S Karupukaro/Foto :humas

Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksinya Nurman S Karupukaro walaupun naik ke mimbar, namun tidak menyampaikan pandangan umum fraksinya. Diatas mimbar Muhammad Nurman Karupukaro menyampaikan permohonan maaf tidak bisa menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya karena sangat hati hati terkait APBD Perubahan 2020.

“Kami mohon maaf, bahwa Fraksi Gerindra baru akan menyampaikan tanggapan terkait APBD Perubahan tahun 2020 di paripurna terakhir atau pendapat akhir fraksi. Karena kami sangat hati hati terkait beberapa hal yang dibahas di dalam APBD Perubahan 2020 ini,”tegas Nurman.

Pandangan Umum Fraksi PKB disampaikan oleh Amandus Gwijangge,S.Sos / Foto : humas

Selanjutnya pandangan umum fraksi PKB disampaikan oleh Amandus Gwijangge,S.SOS yang meminta agar pemerintah daerah harus menyediakan pedoman pelaksanaan pembangunan  daerah bagi satuan kerja perangkat daerah. Dalam perspektif yang lebih luas, penyusunan  nota keuangan Perubahan APBD tahun 2020 ini dapat digunakan untuk memastikan apakah alokasi anggaran dimaksud sudah selaras dengan rencana pencapaian program pembangunan. Dimana pelaksanaannya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan RPJMD tahun 2019-2024, tentunya diselaraskan dengan sisteem perencanaan pembangunan nasional.

Bahwa berkaitan dengan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mimika tahun 2020 yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 348.167.356.000, Dana Perimbangan sebesar Rp 2.484.750.990.932, Lain lain Pendapatan Daerah sebesar Rp 477.832.839.248.244,85 dengan Total Pendapatan sebesar Rp 3.310.757.595.173,85.

Menurutntya, dengan jumlah ini mengalami defisit sebesar Rp 890.734.927.573,15. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terutama berkaitan dengan Perubahan Pendapatan Daerah, bisa memahami bahwa sumber utama dari perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini hanya dari sisa lebih perhitungan anggaran atau Silfa. Kami juga melihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan.

Dari sisi pendapatan daerah Fraksi PKB mengusulkan perlunya dorongan peningkatan pendapatan dengan optimalisSi sumber sumber pendapatan daerah sekaligus intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendatan tersebut.

Pada Rancangan APBD Perubahan tahun 2020 ini, masih dominan pengeluaran  untuk penyertaan modal sebeSar Rp 380.125.749.000 yang artinya 25,92 persen dari total belanja modal yang sudah disampaikan sesuai nota keuangan RAPBD 2020, itu adalah sebuah angka yang cukup besar disaat OPD OPD mengalami pemangkasan anggaran akibat Covid-19.

“Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan akan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan kebocoran APBD yang berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kita semua berharap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah yang tercermin dalam paripurn ini Kan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika, “jelasnya.

Pandangan Umum Fraksi Mimika Bangkit disampaikan oleh Louis Paerong,ST / Foto : humas

Dan fraksi paling akhir adalah Fraksi Gabungan Mimika Bangkit yang disampaikan oleh Lous Paerong, yang menyatakan bahwa Perubahan Anggaran 2029 pada prinsipnya dilakukan untuk menyesuaikan APBD dengan perkembangan dan atau oleh karena akibat perubahan keadaan daerah. Perubahan yang dimaksud apabila terjadi perkembangan  yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umh. APBD (KUA) , keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih pada  tahun sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, serta keadaan darurat atau keadaan luar biSa di luar prediksi, dan dapat pula diartikan sebagai upaya pemerintah situasi dan kondisi tersebut yang dapat berimplikasi pada meningkatnya atau menurunnya anggaran penerimN maupun pengeluaran.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dari fraksi Mimika Bangkit diantaranya,

Pertama, aspek Pendapatan Daerah tentang target pemerintah atas pendapatan asli daerah tahun ini sebesar Rp 4.201.492.522.750, namun realisasinya hanya Rp 3.310.757.595.176.,85. Hal ini terjadi penurunan pendapatan yang cukup besar yaitu 20,21 persen, yang merupakan  dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda dunia termsuk di Kabupaten Mimika.

Kedua, Tentang Aspek Belanja Pemerintah. Bahwa berdasarkan sambutan Bupati pada pengantar nota keuangan terjadi peningkatan yang signifikan pada belanja tidak langsung yaitu sebesar 7,21 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas, kami Fraksi Mimika Bangkit mohon penjelasan  dari pemerintah atas peningkatan yang signifikan terjadi pada aspek apa saja.

Ketiga tentang Aspek Pembiayaan, bahwa berdasarkan sambutan Bupati pada pengantar nota keungan  tidak ditemukan adanya penjelasan aspek pembiayaan. Fraksi Mimika Bangkit minta penjelasan pemerintaj atas aspek pembiayaan yang beli. Ada penjabaran atau penjelasan?

Keempat Tentang Penggunaan Dana Covid 19, bahwa berdasarkan pengantar nota keuangan oleh bupati belum dijelaskan secara rinci dan transparan mengenai penggunaan dana Covid 19. Fraksi Mimika Bangkit meminta penjelasan yang rinci mengenI jumlah alokasi dan pengguna dana Covid 19 yang diambil dari Refocusing APBD tahun 2020, selain itu kami meminta kepada pemerintah tentang langkah langkah selanjutnya jika wabah ini berlanjut hingga tahun 2021, baik tentang anggaran maupun program lainnya.

Selain itu, Fraksi Mimika Bangkit menyampaikan beberapa catatan antara lain;

Pertama, kepada OPD OPD agar menghindari hutang proyek yang bukan bersifat emergency yang akan membebani APBD pada tahun berikutnya.  Kedua, kepada OPD OPD agar menghindari pekerjaan yang dilakukan sebelum APBD ditetapkan, karena melalui pembahasan anggaran perubahan kami temukan bahwa beberapa proyek telah dikerjakan sebelum APBD Perubahan ditetapkan

Ketiga, kepada pemerintah daerah agar mengevaluasi tender pekerjaan online yang dilaksanakan melalui LPSE, sehingga selama ini terkesan proyek proyek besar dikerjakan oleh kontraktor kontraktor dari luar Timika. Akibatnya, setelah proyek selesai kontraktor tersebut membawa semua uang hasil keuntungannya keluar dari Timika. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan fungsi perusahaan daerah untuk menjamin perputaran uang di Timika demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Mimika. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *