Website Resmi DPRD Mimika

Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Desak Bupati Segera Bagikan DPA

Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Karel Gwijangge,SIP/Foto : Humas

 

TIMIKA

Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-DIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Karel Gwijangge,SIP  mendesak Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH untuk segera membagikan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2020.

“Pembagian DPA seharusnya lebih cepat sebab penetapan APBD tahun 2020 telah ditetapkan sejak Desember 2019.  Pembagian secepatnya DPA agar supaya pembangunan ini bisa juga dikerjakan secepat pula,”tegas Karel Gwijangge, di kantor DPRD Mimika, di Jalan Cendrawasih SP 2, Timika, Papua, Senin (6/1).

Menurut Karel, pembagian DPA juga berkaitan dengan rencana rolling atau pergantian Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika dan seluruh pejabat yang akan melaksanakan DPA tersebut.

“Agar rencana roling pejabat sebaiknya segera dilakukan. Karena selama belum dilantik dan belum bagi DPA ke Pimpinan OPD, itu akan mempengaruhi proses pembangunan,” katanya.

Karel mengakui bahwa belajar dari pengalaman pengalaman sebelumnya, DPA baru dibagikan di bulan April dan itu dampaknya bisa menghambat pekerjaan.

“Sebelumnya kan pak bupati ada rencana untuk mau roling beberapa kepala OPD. Itu kewenangan bupati, tapi kami minta dipercepat kalau memang mau roling,” pintanya.

Masih kata Karel, bahwa pelaksanaan PON XX Tahun 2020 sudah didepan mata, pembentukan panitia juga telah dilakukan. Beberapa pejabat di lingkup Pemkab Mimika juga masuk dalam kepanitiaan SUB PB PON Mimika.

“Menurut saya dalam waktu dekat ini, rekan-rekan pejabat yang masuk panitia SUB PB PON itu sebaiknya tidak diroling, karena akan mengganggu. Kalau bisa setelah PON lah baru diroling. Karena itu akan menggangu jadwal kerja mereka. Tidak mudah juga untuk memimpin dan mengarahkan banyak orang,” sarannya.

Meski demikian, Karel menuturkan, Bupati Eltinus tentu lebih mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana menempatkan pejabat-pejabat yang masuk dalam kepanitiaan PON XX. (humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *