Enam Fraksi DPRD Mimika Terima Ranperda APBD-P Mimika 2021 Sebesar Rp. 4,4 T

Bupati Mimika Eltinus, SE,MH saat menanda tangani Berita Acara Ranperda APBD Perubahan Mimika tahun 2021 yang baru ditetapkan oleg DPRD Mimika dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidan III Tentang APBD Perubahan tahun 2021, diruang Sidang Kantor DPRD Mimika, Sabtu (9/10/2021)

TIMIKA | – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) kabupaten Mimika yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika senilai Rp 4.496.775.015.790 akhirnya diterima oleh enam Fraksi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang III Tentang Pendapat Akhir Fraksi fraksi DPRD Mimika dan Penutupan Pembahasan APBD-P Tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di ruang Sidang Paripuran kantor DPRD Mimika, Sabtu (9/10/2021).

Dari enam fraksi DPRD Mimika yang menerima untuk Ranperda APBD-P Tahun 2021 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) masing masing, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Mimika Bangkit. Fraksi PDI Perjuangan juga menerima namun menolak khusus usulan program pembangunan fasilitas pengelolaan faslitas bina mental spiritual.

Fraksi Golkar misalnya dalam pendapat umum yang dibacakan Haji Iwan Anwar, SH MH mengapresiasi pemkab dalam menyelesaikan penyusunan dokumen rancangan Perubahan APBD 2021 sehingga dibahas dan ditetapkan dewan pada hari ini.

“Kami Fraksi Golkar memuji langkah pemerintah dalam menangani covid 19 dengan baik dan program vaksinasi dosis pertama yang sudah capai 67 lebih persen dan vaksinasi kedua yang mencapai 45 persen. Untuk itu Fraksi Golkar meminta OPD sesudah penetapan ini langsung action di lapangan mengingat waktu tinggal dua bulan saja. Fraksi Golkar menerima dan menyetujui APBD Perubahan dan segera dapat ditetapkan menjadi Perda,”tegas Tandiseno.

Sementara Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Yustina Timang,SE mengucapkan terima kasih kepada tim anggaran Legislatif dan eksekutif yang telah bersama sama membahas KUPA dan PPAS Perubahan APBD Perubahan.

“Memang banyak dinamika berkembang dalam proses pembahasan materi APBD Perubahan dan semata mata bukan untuk mencari perbedaan melainkan untuk mencari kesamaan pandangan tentang proses perencanaan dan penganggaran yang muaranya semata mata untuk kepentingan rakyat dan kemajuan kabupaten Mimika,”ungkap Yustina.

Fraksi Nasdem juga memberikan apresiasi atas langkah langkah pemerintah daerah dalam upaya menyelesaikan pembayaran hak hak mantan anggota DPRD Mimika periode 2014-2019.

“Sebelum menutup pandangan akhir fraksi ini kami Fraksi Nasdem mengingatkan kembali agar kiranya proses pemanfaatan program program pemerintah daerah lebih berpihak kepada rakyat dan senantiasa memenuhi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Mimika. Karena itu Fraksi Nasdem mengusulkan dan disetujui pimpinan menjadi Peraturan Daerah,”tegas Yustinas.

Pendapat akhir dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Thobias Alberth Maturbongs mengusulkan agar struktrur anggaran yang tercermin dalam APBD Induk tahun 2022 nantinya harus dapat memenuhi prinsip prinsip pemerataan dan keadilan.

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kepada pemerintah estimasi waktu pelaksanaan APBD P 2021 yang hanya tersisa tiga bulan , maka dengan mempertimbangkan proses waktu rasionalisasi dan proses waktu perencanaan dan proses waktu lelang sehingga kegiatan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menolak usulan kegiatan pembangunan fasilitasi pengelolaan bina mental spriritual,”tegas Thobias.

Tanzil Azharie,SE dalam membacakan pendapat akhir dari Fraksi Gerindra menyampaikan beberapa catatan sebagai bagian dari tanggapan fraksi, diantaranya terkait APBD Perubahan bahwa anggaran yang telah disepakati dan dianggarkan kepada OPD dapat terealisasi dalam peningkatakan kerja masing masing OPD untuk mengoptimalkan pelaksanaan.

“Fraksi Gerindra menyarankan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan roda perekonomian tahun 2021 ini tetap mendorong percepatan peningkatan perekonomian UMKM dan Koperasi secara tegas masuk dalam kategori prioritas pembangunan.Sebab disamping dapat menggerakkan ekonomi local juga bisa mengurangi angka kemiskinan,”tegas Tanzil.

Bahwa hasil tambang PT Freeport Indonesia yang semakin lama makin habis untuk 100 tahun kedepan, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan dari sekarang sebagai tugas kita bersama mengelolaadalah tanggungjawab moril ketika menunggu kematian ajal menjemput.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) melalui ketua Fraksinya Miller Kogoya,S.Sos dalam pendapat akhirnya mengingatkan kembali kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan daerah yang salah satu tugas utamanya adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

“Dalam menjalankan strategi kemajuan daerah berdasarkan kebijakan kebijakan strategis harus selalu bersama sama dengan DPRD dalam membuat ketetapan sebelum melakukan eksekusi program kegiatannya,”pinta Mille.
Fraksi PKB juga mendorong pemerintah daerah memperhatikan hasil tracing dan kerja keras pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 yang sudah menurun agar ruang pendidikan atau sekolah sekolah segera dibuka dalam proses kegiatan belajar dan mengajar secara baik dengan memperhatikan aturan protocol kesehatan Covid-19.

Fraksi paling akhir menyampaikan pendapat akhirnya adalah Fraksi Gabungan Mimika Bangkit yang disampaikan oleh Aloisius Paerong,ST juga menerima dan menyetujui Ranperda APBD Perubahan tahun 2021 untuk ditetapkan menjad perda.

“Sebagai akhir dari catatan kami, fraksi Mimika Bangkit menyetujui usulan program yang telah dituangkan dalam RAPBD Perubahan 2021 dengan syarat, Saudara Bupati melalui tim anggaran pemerintah daerah telah memastikan bahwa semua usuan tersebut telah memenuhi unsur hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,”tegas Aloisius.

Hal lain yang disorti Fraksi Mimika Bangkit adalah soal dukungan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pesparawi dan Konfrensi Gereja Kingmi, Karen keduanya merupakan kegiatan kerohanian.

Hal lain yang juga disampaikan hampir seluruh fraksi adalah percepatan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota dewan , masing masing Robby Kamaniel Omaleng (F-Golkar) dan Luther Wakerkwa (F-Demokrat) serta menetapkan Pimpinan Definitif DPRD Mimika.

Setelah keenam fraksi menyetujui Ranperda APBD Perubahan 2021, akhirnya Pimpinan yang diketuia Oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme menetapkan dengan meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir.
Rapat Paripurna IV Masa Sidang diakhiri dengan penyerahan secara simbolis materi Ranperda APBD Perubahan oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme,S.AB didampingi Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan,SE kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH. (humas)

Agenda Kegiatan