Enam Fraksi DPRD Menerima Ranperda LPP dan LKPJ APBD Mimika Tahun 2020

Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme,S.AB sedang menandatangani penetapan Hasil LKPJ dan LPP APBD Mimika tahun 2020 yang telah disetujui enam fraksi dan disaksikan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE di ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Jumat (9/7).

TIMIKA – Enam Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika diantaranya, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan Mimika Bangkit akhirnya menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Mimika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2020.

Walaupun secara bulat menerima dan menyetujui Ranperda LPP dan LKPJ Mimika tahun anggaran 2020, namun enam fraksi memberikan sejumlah rekomendasi dan catatan penting yang menjadi atensi bagi pemerintah dalam rangka pembenahan dan perbaikan di kemudian hari.

Sidang Paripurna II Masa Sidang IV dalam rangka Penetapan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan LKPj Bupati Mimika yang dipimpin oleh Wakil ketua I, Aleks Tsenawatme,S.AB serta Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE dan anggota DPRD lainnya berlangsung Jumat (9/7) di ruang Sidang Parpurna kantor DPRD Mimika.

Selain dihadiri oleh Bupati Mimika,Eltinus Omaleng,SE,MH juga hadir Sekretaris Daerah Michael Gomar, para Kepala Dinas dan OPD serta para Pimpinan Forkopimda dan undangan, diawali dengan pembacaan daftar hadir anggota dewan.

Fraksi pertama yang menyampaikan pendapat dan rekomendasinya adalah Fraksi Golkar yang dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar, Mariunus Tandiseno,S.Sos. Dalam pendapat akhirnya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LPP dan LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2020, namun ada enam catatan yang disampaikan kepada pemerintah.

“Bahwa apa yang dicapai dengan opini WTP untuk hasil audit pengelolaan keuangan tahun 2020 harapannya kedepan lebih baik dan dapat dipertahankan, kedua kami mendorong dan mendukung pemkab untuk bersama berkomitmen untuk teurs meningkatkan kinerja pelayanan publik pada masyarakat Mimika. Ketigam dalam mengawal seluruh proses pembangunan Fraksi Golkar siap bersinergi dan memberikan masukan kepada eksekutif sesuai dengan tupoksi dan tanggungjawab,”tegas Mariunus Tandiseno.

Juru Bicara Fraksi Golkar pada paripurna penetapan mendukung proses pembayaran hutang Refocusing tahun anggaran 2020 sebesar Rp 244.000.000.000 dan diusulkan pada APBD Perubahan 2021 mendatang.

“Kami mendukung pembayaran hutang akibat Refocusing dan upaya penanganan dan langkah langkah dan kebijakan pemerintah dalam memerangi serta penanggulangan pandemi Covid-19. Fraksi Golkar memutuskan untuk menerima penyampaian LPP dan LKPJ tahun anggaran 2020 dan sekaligus ditetapkan sebagai Perda,”katanya.

Fraksi Nasdem dalam Pendapat Akhir dan Rekomendasi dibacakan oleh Daud Bunga,SH selaku ketua Fraksi juga menerima dan menyetujui dengan menyampaikan 11 catatan kepada pemerintah.

Beberapa catatan dari Fraksi Nasdem diantaranya, program infrastruktur tidak hanya dipusatkan di kota tetapi meliputi seluruh distrik di pesisir dan pegunungan, dan memberikan subsidi atau bantuan sosial kepada masyarakat dan UKM yang kenap dampak dari kebijakan pemerintah menerapkan PPKM.

“Dalam rangka penanganan virus corona, pemerintah tidak memaksakan vaksin kepada masyarakat yang belum bersedia melakukan vaksin, melakukan reformasi birokrasi di lingkup pemkab Mimika. Selain itu, dalam rangka mensukseskan PON dan Pesparawi diharapkan lebih banyak melibatkan dan memberdayakan masyarakat Amungme dan Kamoro pada setiap cabpr maupun relawan, membentuk Balai Latihan Kerja serta memberikan insentif kepada tokoh tokoh agama di kabupaten Mimika,”pinta Daud.

Hal lainnya yang menjadi sorotan Fraksi Nasdem adalah soal pemberian beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa bagi putra putri Amor baik yang sedang melaksanakan study baik di dalam maupun diluar kota Timika.

“Membangun asrama mahasiswa dan pelajar kabupaetn Mimika disetiap kota study, serta memberikan bantuan biaya operasional asrama. Dalam rangka mensukseskan program keagamaan di Mimika, pemkab diharapkan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan keagamaan di kabupaten Mimika,”pintanya.

Pendapat akhir fraksi dan rekomendasi dari Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Yulian Salossa juga menyetujui dan menerima LKPJ dan LPP APBD tahun anggaran 2020 dengan sejumlah catatan diantaranya, bahwa perencanaan kebijakan umum Pemerintah harus selalu konsisten dan sejalan dengan visi pemerintah yaitu menciptakan Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera serta memperhatikan seluruh usulan dan masukan dari DPRD Mimika sebagai lembaga representatif masyarakat sekaligus sebagai simbol kedaulatan rakyat. Sehingga program program yang dilaksanakan dapat menjawab seluruh tuntutan dan persoalan di tengah tengah masyarakat.

“Dengan belum tercapainya realisasi Pendapatan pada tahun angagran 2020 yaitu sebesar 29,10 persen, maka fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk wajib meningkatkan realisasi Pendapatan daerah tahun berikutnya yang semestinya mencapai 90 persen dan pemerintah wajib menggali sumber sumber PAD lainnya dengan menghidupkan sektor sektor ekonomi yang produktif,”kata Yulian.

Muhammad Nurman S Karupukaro selaku ketua Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir menyatakan menerima dan menyetujui Rapernda yang diusulkan pemerintah, namun ada beberapa catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah atau kepada Bupati.

“Fraksi Gerindra lebih menekankan pada belanja OPD pengelolaan PAD sehingga optimalisasi PAD terlihat progresnya. Dalam menjalankan program kegiatan dengan keterbatasan anggaran dalam alur Cash Flow perlu diperhatikan dan dibuat skala prioritas utama dan perioritas pendukung, dikarenakan semua kegiatan harus didukung dengan anggaran yang memadai,”tegas Nurman.

Fraksi Gerindra juga mengakui bahwa usulan program OPD harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah sehingga pada pelaksanaanya semua proyek dapat berjalan dan tidak harus menimbulkan hutang kepada pihak ketiga atau kepaa Perbankan.

“Tidak harus berhutang kepada pihak ketiga dan perbankan, sehingga pemerintah tidak di justifikasi sebagai kabupaten yang sering pinjam atau berhutang. Karena disinaylir pada setiap kali tim anggaran melakukan evaluasi di provinsi selau mendapatkan teguran,”serunya.

Pendapat akhir fraksi PKB yang disampaikan oleh Saleh Alhamid menegaskan dengan dapat menerima dan menyetujui LPP dan LKPJ APBD Mimika tahun 2020 dengan menyampaikan delapan rekomendasi  yang meliputi, struktur pelaporan LKPJ disampaikan secara terperinci dan komprehensif, agar pemerintah merevitalisasi sektor sektor primer yang bersentuhan langsung dengan peningkatan dan kebutuhan masyarakat kabupaten Mimika seperti sektor pertanian dan perikanan.

“Fraksi PKB siap bersinergi bersama pemerintah dalam mengatur pemerataan pelayanan langsung kepada masyarakat kecil yang selama ini masih terpusat pada wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa saja, agar desain pembangunan dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan atau aspek spasial,”kata Miller.

Fraksi PKB juga berharap agar pemerintah daerah dapat mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi dan rekontruski sosial dan ekonomi pasca wabah pandemi Covid-19 dalam menghada[i ivent PON dan Pesparawi.

“Dalam konteks penanganan covid-19 dan pemberlakuakn PPKM kiranya pemerintah tidak hanya melihat dari dampak ekonomi saja yang perlu mendapatkan respon seperti isu PHK, penurunan pendapatan warga tetapi juga terhadap dampak sosial lainnya. Seperti angka kelahiran yang tinggi dan problem pembelajaran anak anak sekolah,”katanya.

Dan fraksi yang paling akhir menyampaikan pendapat akhir dan rekomendasi adalah Fraksi Gabungan Mimika Bangkit yang disampaikan oleh Alousius Paerong,ST  menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ dan LPP APBD tahun anggaran 2020 dan meminta kepada pimpinan untuk disahkan menjadi Perda.

Alousius Paerong dalam membacakan enam rekomendasi terkait LKPj tahun anggaran 2020 mengharapkan agar pembangunan infrastruktur mulai dari persiapan dan prasarana kegiatan PON XX dan Pesparawi untuk tidak mengabaikan kualitas karena kesalahan dalam perencanaan, serta jaminan keamanan dan hidup damai antara masyarakat di Mimika yang sudah tercipta dengan baik dan perlu terus dipelihara.

“Kegiatan yang belum memenuhi harapan masyarakat banyak di tahun 2020 dan dampak pandemi covid-19 meliputi, kegiatan belajar mengajar yang tidak berjalan maksimal dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pertumbuhahan ekonomi UMKM yang turun drastis karena Lockdown dan PPKM sehingga daya beli masyarakat melemah karena peredaran uang yang kurang dan kesejahteraan masyarakat menjadi masalah serius dan mencemaskan semua lapisan masyarakat,”tegasnya.

Selain itu, menurut Fraksi Mimika Bangkit terkait pemanfaatn dana otsus untuk pembangunan masyarakat pesisir dan gunung ditanah Amungsa selama ini belum maksimal.

“Sebab indikator keberhasilan bupati dan wakil bupati bukan perolehan WTP hasil audit BPK RI atas penggunaan keuangan daerah, tetapi pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam dokumen LKPj,”tegas Alousius.

Setelah enam fraksi menyatakan menerima dan menyetujui materi Ranperda LPP dan LKPj APBD Mimika tahun 2020, selanjutnya pimpinan Sidang menetapkan dan mensahkan menjadi Perda yang ditandai dengan penandantangan persetujuan oleh Wakil Ketua I Aleks Tsenawate, Wakil Ketua II Yohanis Felix Helyanan,SE dan juga oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng,SE,MH.

Sebelum Rapat Paripurna II Masa Sidang IV tentang penetapan dan rekomendasi, diakhiri dengan sambutan dari Wakil Ketua I DPRD Mimika dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. (humas)

Agenda Kegiatan