Website Resmi DPRD Mimika

Enam Fraksi di DPRD Setuju, APBD Mimika Tahun 2020 Ditetapkan Rp 4,3 Triliun

Ketua Sementara DPRD Mimika, H.Iwan Anwar,SH,MH saat menyerahkan APBD Tahun2020 yang disahkan DPRD kepada Wakil Bupati Miika, Johanis Rettob , Sabtu (30/11)/Foto : Humas

 

TIMIKA

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika sebesar Rp 4.350.492.522.750  akhirnya resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika dalam Sidang Paripurna IV Masa Sidang III Tentang Rancangan Peraturan APBD Mimika Tahun 2020 yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Sabtu (30/11) malam.

Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika dipimpin oleh Ketua Sementara, H. Iwan Anwar,SH,MH dan Wakil Ketua Sementara Aleks Tsenawatme turut pula dihadiri oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, Sekda Marthen Paiding, Para Pimpinan Forkopimda, seluruh Pimpinan OPD OPD di lingkup Pemkab Mimika dengan agenda mendengarkan Pendapat akhir dari enam fraksi dengan masing masing juru bicaranya.

Enam fraksi secara bulat menerima dan menyetujui RAPBD Kabupaten Mimika tahun anggaran 2020 yang diusulkan pemerintah daerah, masing masing Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan  Fraksi Mimika Bangkit. Walaupun semua fraksi menerima dan merekomendasikan RAPBD tahun 2020 untuk ditetapkan, namun sejumlah fraksi memberikan saran, catatan dan masukan kepada pemerintah daerah.

Adapun rincian postur anggaran dan pendapatan belanja daerah Mimika tahun 2020 yang ditetapkan adalah sebesar Rp 4.350.492.522.750 dengan rincian,  Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah , retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain PAD yang sah ditargetkan Rp 545.348.456.000 bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp 545.348.456.000 atau naik seebsar 50,83 persen.

Ketua DPRD Mimika Sementara H. Iwan Anwar,SH,MH saat menanda tangani SK Penetapan Perda APBD Mimika Tahun 2020/Foto : Humas

Dana perimbangan atau dana transfer sebesar Rp 1.158.673.536.832, Lain lain Pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 616.400.887.000. Sementara Komponen dana lain lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari, Dana bagi hasil pajak dari propinsi Papua sebesar Rp 201.147.247.000, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus sebesar Rp 315.253.640.000. Dan selanjutnya, dana bantuan keuangan dari propinsi terdiri dari dana kartu Papua Sehat dan  dana prospek sebesar Rp 100.000.000.000.

Diawali dengan Fraksi Golkar disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Mariunus Tandiseno,S.Sos, yang menerima Rancangan Nota Keuangan dan  RAPBD  Mimika tahun 2020 menjadi APBD sekaligus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah menimbang , mengamati dan melakukan kajian dengan seksama terhadap seluruh Rancangan Nota Keuangan dan RAPBD maka fraksi Golkar memutuskan menerima RAPBD sebesar Rp 4.350.492.522.750   untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,”ucap Tandiseno.

Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang disampaikan oleh Wakil Ketuanya, Novian Kulla juga menerima dan meminta kepada pimpinan untuk disahkan menjadi perda.

“Tidak afdal rasanya kalau tidak memberikan catatan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah demi kesejahteraan rakyat Mimika. Fraksi Nasdem merekomendasikan kepada pemerintahn daerh agar pembangunan tidak hanya menitik beratkan paa area perkotaan , tapi juga lebih pada daerah pinggiran kota karena itu kebanyakan dimana Orang Asli Papua berdomisili seperti di distrik Iwaka, Kwamki Narama dan Kuala Kencana,” tegas Novian Kulla dalam salah satu rekomendasi kepada pemerintah dalam pendapat akhrinya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Sekretaris Fraksinya, Julian Solossa  mengatakan menerima dan menyetujui RAPBD Kabupaten Mimika Tahun 2020 dan meminta kepada Pimpinan Sementar untuk ditetapkan menjadi perda.

Suasan Rapat Paripurna IV Masa Sidang III tentang Penetapan APBD Mimika Tahun 2020/Foto : humas

“Walaupun kami menerima dan menyetujui APBD Mimika tahun 2020 ini, namun kami Fraksi PDI Perjuangan berhara[ pemerintah daerah untuk lebih fokus membangun berbagao infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan warga yang ada di kampung kampung, pegunungan, pesisir dan seluruh pelosok sehingga cerminan dari Sila Kelima dari Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia benar benar bisa terwujud,” ungkap Julian Solossa didalam salah satu poin rekomendasi untuk pemerintah.

Fraksi Gerindra dalam pendapat akhir fraksi dibacakan oleh Ketua Fraksinya, Muhammad Nurman S Karupukaro merekomendasikan RAPBD Mimika tahun 2020 yang diajukan oleh pemerintah dengan nilai Rp 4.350.492.522.750   dapat ditetapkan sebagai perda.

“Kami menerima dan berharap segera ditetapkan oleh pimpinan DPRD namun kami berharap pemerintah daerah lebih bertanggungjawab dalam menggunakan uang rakyat. Selain itu kami berharap kepada seluruh OPD agar tidak memaksakan diri melakukan kong kalingkong dengan kontraktor agar progres dapat dilaksanakan secara baik dan pembayarannya sesuai dengan hasil pekerjaannya di lapangan. Kalau belum 100 persen jangan dibayarkan 100 persen sebab bisa bisa tahun selanjutnya anda berada di Lapas SP 5 sana,”tegas Nurman.

Fraksi kelima yang menyampaikan pendapat akhir fraksinya adalah, Fraksi PKB yang disampaikan oleh salah satu anggota Fraksinya Saleh Alhamid mengatakan pada Prinsipnya fraksi Kebangkitan Bangsa menerima usulan RAPBD Mimika tahun 2020 yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Pemerintah daerah perlu memperhatikan terhadap RPJMD , sebab selama ini pembangunan selalu dilakukan dari kota ke kota. Maka diharapkan tahun berikutnya RPJMD tersebut dibalik menjadi ,dari kampung ke kota,”pinta Saleh Alhamid.

Dan fraksi terakhir yang menyampaikan pendapat akhirnya adalah Fraksi Mimika Bangkit yang merupakan fraksi gabungan dari tiga partai, yaitu Perindo, Demokrat da PSI dengan juru bicaranya adalah Drs Leonardus Kocu.

Drs Leonardus Kocu dalam pendapat akhir fraksinya menyatakan menerima RAPBD Mimika Tahun 2020 dan dapat ditetapkan menjadi Perda.

“Fraksi Mimika Bangkit sangat mendukung alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan PON XX tahun 2020 dan Pesparawi ke XI, kami juga meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang sesuai dengan peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat Mimika mengingat kondisi kesehatan dan pendidikan saat ini sangat memprihatinkan yang disebabkan oleh fasilitas serta tenaga dan prasarana yang belum memadai baik dari sisi kualitas maupuan kuantitas,”ungkap Leonardus Kocu dalam pendapat akhirnya.

Foto Bersama Wakil Bupati, Pimpinan Sementara, Forkompimda dan anggota DPRD Mimika/Foto : Humas

Sementara Sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya atas dedikasi dan upaya yang telah dilakuakn oleh DPRD Mimika sehingga proses penetapan RAPBD Mimika tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima dan ditetapkan dalam paripurna ini.

“Pendapat akhir fraksi fraksi di DPRD secara substansial merupakan wujud nyata berfungsinya lembaga legislatif sebagai mitra pemerintah, yang dipercayakan oleh masyarakat Mimika untuk tugas yang mulia dalam mengemban amanat rakyat Mimika,” tegas Wabup Jhon Rettob.

Wakil Bupati menambahkan, bahwa APBD berperan sebagai instrumen fiskal daerah yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah agar dalam pelaksanaanya tetap memperhatikan kebutuhan nyata dan hasilnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat kabupaten Mimika.

Sementara Ketua Sementara DPRD Mimika, H. Iwan Anwar,SH, MH mengatakan dengan ditetapkannya APBD Mimika tahun 2020 diharapkan pemerintah daerah melalui OPD OPD yang ada untuk melaksanakan semua kegiatan dan program yang benar benar dan sungguh sungguh untuk kemajuan kabupaten Mimika. (humas)

Ketua Fraksi Golkar Mariunus Tandiseno saat menyerahkan Pendapat Akhir Fraksi kepada Ketua Sementara/Foto : Humas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *