Website Resmi DPRD Mimika

Dukung Pemkab Berlakukan PSBB, Tapi Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE / Foto : humas

 

TIMIKA

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE mendukung terkait adanya langkah pemerintah kabupaten Mimika untuk mengusulkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kabupaten Mimika dalam rangka menekan angka penyebaran Covid-19, namun harus melalui kajian secara baik sekaligus memastikan apakah kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.

“Selaku dewan yang merupakan representatif seluruh masyarakat Mimika sangat mendukung langkah serta kebijakan dari pemerintah kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Jhon Rettob untuk segera memberlakukan PSBB sebagai langkah baik untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di kabupaten Mimika. Ini demi menyelamatkan nyawa warga Mimika, namun sebaiknya juga sebelum diberlakukan membutuhkan kajian dan analisa dampak dan yang lebih utamakan adalah dapat memastikan ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari warga Mimika,”kata Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE Sabtu (18/4) siang tadi melalui telepon selulernya.

Waket Ketua II yang lebih suka disapa Jhon Thie ini, mengakui langkah yang sudah dilakukan pemerintah daerah sudah sangat maksimal dan patut didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Mimika tanpa terkecuali, tetapi diharapkan dengan pemberlakuan PSBB tidak ada dampak sosial yang timbul ditengah tengah masyarakat.

“Diharapkan seluruh lingkup dan pejabat Pemkab Mimika membantu Bupati-Wakil Bupati dengan menganalisa secara baik, apakah dengan pemberlakuakn PSBB tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Kami juga berharap dewan bisa menjalankan fungsi pengawasannya serta menjaring aspirasi dengan turun langsung ke masyarakat mendengarkan masukan, keluhan sekaligus memastikan kesiapan masyarakat. Jangan sampai kita memaka memberlakukan PSBSS lalu menimbulkan gejolak sosial yang lebih besar lagi,”pintanya.

Terutama pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah, Jhon Thie berharap kita semua bergerak dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.

“Kalau rencana pemerintah telah menyediakan sembako untuk diberikan  langsung ke warga juga harus dipastikan sampai ketangan warga, takutnya bila itu tidak sampai sementara stok bahan kebutuhan pokok tidak ada maka akan ada hal baru yang muncul. Saya kira, mari kita sama sama mendukung pemerintah untuk hal baik ini, namun juga harus dipikirkan secara baik dari PSBS itu. Terutama ini akan dirasakan oleh masyarakat kecil, kalau menengah keatas saya kira tidak ada masalah,”saran Jhon Thie.

Sejak, Jumat (17/4) kemarin setelah adanya surat pernyataan bersama dimana kabupaten Mimika dinaikkan statusnya dari Siaga ke status Tanggap Darurat, pemerintah melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah melakukan simulasi percobaan dengan lebih tegas pemberlakuan aktifitas warga jam 14.00 WIT keatas ditutup total semua akses termasuk jalan jalan ruas utama di kota Timika.

Langkah ini diambil pemerintah setelah melihat semakin tingginya angka positif Covid-19 dan bertambahnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang terkena virus karena adanya transmisi lokal. (humas)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *