Website Resmi DPRD Mimika

Dua Perda Non APBD Mimika Disahkan Atas Persetujuan Fraksi di DPRD

Penyerahan materi pengesahan dari Ketua DPRD Mimika, Robby Kamaniel Omaleng, S.IPA kepada Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.,MH/Foto : humas

TIMIKA

Ranperda   tentang penyertaan modal  Pemkab kepada perusahaan perseroan terbatas Papua Divestasi Mandiri dan Perda tentang penyertaan modal Pemkab kepada PT Mimika Abadi Sejahtera disahkan.

Pengesahan ini dilaksanakan usai disetujui oleh enam fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang III DPRD Mimika Dalam Rangka Mendengarkan Pendapat Akhir Fraksi dan Penutupan Pembahasan Ranperda Non APBD Mimika Tahun 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Mimika, Selasa (13/10).

Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Sekretaris fraksi, Merry Pongutan menjelaskan bahwa dalam paandangan umum, pemerintah telah sangat jelas terkait  apa yang menjadi  masksud dan tujuannya atas dua ranperda di maksud. Dengan demikian, fraksi Golkar menerima dan mendukung Ranperda menjadi Perda, akan tetapi dengan catatan yaitu agar melalui penyertaan modal tersebut pemerintah memperhatikan secara serius daerah Pegunungan dan Pesisir yang menjadi dampak langsung terhadap kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI).

“Pemkab harus sesegera mungkin mengajukan Perda tersebut untuk mengimplementasikannya. Kehadiran dua perusahaan ini dipastikan tidak memonopoli jenis usaha,tetapi justru dapat mendorong tumbuhnya UMKM yang ada di Mimika,”jelas Mery Pongutan.

Sumber dari pendapatan Perseroan dipastikan berputar di Mimika agar memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Segera membentuk komposisi Komisaris, Direksi dan yang lainnya agar perusahaan tersebut dapat berjalan. Dalam mengisi jabatan tersebut, sebisa mungkin Pemerintah bisa menghindari konflik yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

Fraksi Nasdem dibacakan oleh Daud Bunga  menjelaskan bahwa penyertaan modal merupakan kekayaan yang tidak diusahakan menjadi kekayaan yang diusahakan. Berdasarkan Undang-undang dinyatakan bahwa daerah dapat melakukan penyertaan modal terhadap perusahaan guna penambahan modal BUMD bwrupa uang daerah milik daerah. Setiap penyertaan modal harus diatur  dalam Perda tersendiri.

Penyertaan modal ini merupakan salah satu terobosan Pemkab guna menggali dan mendorong potensi sumber kekayaan daerah yang selama ini terabaikan.

Karena itu, Nasdem mengharapkan agar memperhatikan dengan baik pengelolaan aset daerah, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Pengelolaan perkebunan dan kehutanan, penataan perhubungan darat, udara dan laut, pengelolaan pasar, pengelolaan limbah atau tailing, air minum atau PDAM serta sektor lainnya yang bisa bermanfaat.

Kiranya penyertaan modal ini dapat dikelola dengan baik secara transparan, akuntabilitas serta berdasarkan prinsip ekonomi.

Fraksi PDIP yang dibacakan oleh anggotanya, Thobias Maturbongs mengatakan Perda penuertaan modal ini merupakan hal yang urgent sebagai payung hukum. Sudah saatnya  Pemkab Mimika tidak hanya tergantung pada retribusi dan pajak pada PAD.

Fraksi PDIP menilai bahwa Perda penyertaan modal ini sebagai langkah yang tepat guna mendorong peningkatan PAD Mimika yang lebih signifikan. Namun PDIP menegaskan agar  penyertaan modal ini dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Mimika khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.

Fraksi Gerindra yang disampaikan melalui Ketua Fraksi, Norman S. Karupukaro mengingatkan kepada pemerintah agar  harus mengedepankan kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak langsung seperti pencemaran lingkungan. Pembentukan Komisaris dan Direksi tetap merujuk pada Undang-undang Otsus dan memberlakukan OAP menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Rekrut Komisaris dan  Direksi harus yang bebas dari KKN agar tidak merugikan masyarakat. Perusahaan terkait harus berkomitmen untuk tidak mementingkan keuntungan sendiri  dengan merugikan perusahaan lainnya yang telah lama mengabdi untuk kemajuan Mimika.

Fraksi PKB yang dibacakan oleh anggotanya, Saleh Alhamid menyampaikan atas jawaban Pemerintah atas penyertaan modal ini maka PKB menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Namun, PKB menaruh harapan besar atas dua Perda ini untuk memberi kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang terkena dampak.

Selain itu, PKB diharapkan dalam realisasinya  Perda ini, sehingga alangkah baiknya ada keterlibatan DPRD sebagai representasi masyarakat. Dalam hal ini, DPRD punyai hak pengawasan penuh agar Perda ini tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Sedangkan fraksi Mimika Bangkit yang disampaikan oleh Bendahara fraksi, Redy Wijaya mengatakan bahwa dua Ranperda  ini merupakan upaya dari pemerintah guna memenuhi amanat UU terkait dengan memajukan kesejahteraan rakyat secara umum, terkhusus masyarakat Mimika. Dengan demikian, Perda penyertaan modal ini sangat penting sebagai payung hukum dalam pengelolaan, kepemilikan terhadap saham 7 persen serta aset-aset lainnya milik Pemkab Mimika yang akan meningkatkan PAD.

Diharapkan dengan ditetapkannya dua Perda ini, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengbangan SDM yang sesuai dengan perkembangan global. Dengan adanya Perda ini, masyarakat bisa mempunyai harapan terhadap perolehan saham atas pengoperasian PTFI. Selanjutnya, diharapkan agar Pemkab Mimika segera melanjutkan hal-hal yang bisa mendukung pengesahan Perda dimaksud. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *