DPRD Rapat Dengan Bagian Hukum Bahas Tujuh Perbup


DPRD Rapat Dengan Bagian Hukum Bahas Tujuh Perbup Tentang Hak Keuangan dan Administrasi
TIMIKA

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menggelar rapat tertutup dengan Bagian Hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika dengan agenda memabahas tujuh Peraturan Bupati (perbup) turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD.

Dari pantauan menyebutkan bahwa, rapat antara DPRD Mimika dengan Bagian Hukum digelar di ruang Serba Guna Kantor DPRD Mimika, Jumat (10/11) dipimpin oleh Wakil Ketua I , Nathaniel Murib dan Ketua Komisi A Saleh Alhamid yang dihadiri anggota DPRD Mimika.

Kepala Bagian Hukum Setda Mimika, Sihol Parningotan,SH dalam penjelasannya mengatakan  bahwa rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan ada empat Raperda dan telah kita mintakan nomor registrasinya pada 3 Oktober 2017 dan sudah bisa diundangkan sejak tanggal 5 Oktober 2017.

“Empat perda yang sudah bisa diundangkan dan bisa dilaksanakan diantaranya, Raperda hari jadi , Raperfa tentang hak keunagan dan adminsirarsti pimpinan dan anggota DPRD Mimika , Raperda tentang RPJMD, Raperda dan pembentukan susunan Organisasi Perangkat Daerah,”tegas Sihol dihadapan anggota DPRD Mimika.

Menurut Sihol, yang penting saat ini kita harus bahas dan berdiskusi adalah soal turunan dari Raperda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota DPRD Mimika yang harus ada perbup sebagai turunan dari Perda tersebut.

“Turunan dari Perda nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan anggota Dewan harus ada tujuh Perbup diantaranya, Perbup standar satuan harga pakaian dinas  dan atribut  pimpinan dan anggota , perbup  tetang besaran tunjangan perumahan,besaram tunjangan transportasi, Perbup  tentang standar kebutuhan minimal  rumah tangga, Perbup tentang perjalanan dinas, Perbup tentang besaran besaran kompensasi tim pakar alat kelengkapan dewan dan Perbup besaran kompensasi tenaga ahli fraksi- fraksi,”ungkap Sihol.

Namun kata Sihol, dari tujuh Perbup yang harus ada baru empat Perbup yang sudah kami diterima dari Sekretariat Dewan dan sementara yang lainnya belum ada, karena itu kita akan diskusikan dalam kesempatan ini.

“Dari tujuh Perbup baru empat yang sudah kami terima diantaranya, perbup soal satuan harga pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota, perbup tentang besaran tunjanagan perumahan pimpinan dan anggota,perbup tentang besaran tunjangan transportasi pimpian dan anggota,dan perbup tentang besaran perjalanan dinas pimpinan dan anggota. Sementara tiga perbup yang lainnya belum diterima,”ungkapnya.

Rapat tentang tujuh perbup sampai berita ini naik cetak pertemuan masih berlanjut. (humas)

Berita Dewan Berita Terbaru