Website Resmi DPRD Mimika

DPRD Mimika Gelar Paripurna :  APBD-P Mimika 2020 Mengalami Penurunan

Pjs Sekda Mimika, Jenny O Usmany menyerahkan materi APBD Perubahan Mimika Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Mimika, Robby K Omaleng,S.IP,MA dan didampingi Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme,SSB, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE dalam Paripurna I Masa Sidang III Tentang APBD Perubahan di Ruang Sidang kantor DPRD Mimika, Selasa (13/10)/Foto : Humas

TIMIKA

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Mimika kembali secara marathon menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang III dengan agenda penyerahan materi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020, Selasa (13/10) yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna kantor DPRD Mimika, Papua.

Dalam Rapat Paripurna I Masa Sidang III di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Mimika Robby K Omaleng,S.IP bersama hadir Wakil Ketua I Aleks Tsenawatme,SSB, Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE.

Sementara Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH diwakili oleh Pjs Sekda Jeny O Usmany yang sekaligus membacakan Pidato pengantar APBD Perubahan. Dan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020.

Dalam sambutan pembukaan Rapat Paripurna I Masa Sidang III tersebut, Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng mengatakan bahwa sebagai lembaga DPRD Mimika mempunyau tiga tugas dan fungsi.

“Bahwa kebijakan perubahan APDB tahun 2020 yang memuat asumsi pembelanjaan untuk penggunaan anggaran tahun ini. Sumber dan pembelanjaan yang akan dilaksanakan tahun ini disesuaikan karena mengingat saat ini dilanda pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian,”tegasnya Robby dalam pidatonya di depan paripurna.

Dalam APBD-P, diprogramkan untuk pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas publik, diharapkan penggunaanya dapat dilakukan seefektif mungkin. Kebijakan harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk pergeseran penyesuaian penggunaan anggaran. APBD-P ini tujuannya untuk efektivitas anggaran sampai akhir tahun 2020.  DPRD harus laksanakan kemitraan dan koordinasi dengan eksekutif, mari bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan Mimika menjadi daerah yang maju dan sejahtera.

Lanjut kata Robby, bahwa untuk kegiatan yang tidak diakomodir pada tahun 2020 dalam APBD-P maka akan didorong untuk dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021.

Sementara itu, Pj Sekda Mimika Jeni O Usmany dalam pidatonya mengungkapkan Rancangan APBD-P 2020 mengacu pada pedoman penyusunan APBD 2020. Sisa lebih penggunaan APBD tahun sebelumnya, aspek kebijakan tetap mengacu pada KUA PPAS, pada penguatan kebijakan dan kondisi pada tahun berjalan.

Jeni mengatakan, perkembangan Covid-19 saat ini telah membawa dampak pada roda pemerintahan, dalam pergeseran biaya dan realokasi biaya tidak langsung ke biaya tidak terduga untuk penanganan Covid-19.

Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, sebut Jeni, pemerintah melaksanakan pembahasan APBD-P. Penerimaan dari Dana Perimbangan berkurang Rp 890.734.927.573.

Menurut pjs Sekda, perlu berupaya meningkatkan pinjaman daerah. Baik belanja langsung maupun tidak langsung untuk setiap OPD berubah dan pergeseran belanja yang diusulkan masing-masing OPD. Untuk itulah, sebut Jeni, tidak semua kegiatan diakomodir dalam APBD-P, namun program yang prioritas akan dibiayai dengan APBD-P.

Pjs Sekda mengaku, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Rp 348.167.356, dana perimbangan Rp 2.484.750.990.932, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp 477.839.248, sehingga total Rp 3.310.757.590.176.85.

Dalam pendapatan daerah diperoleh Rp 3.310.757.595.176.85 berarti penurunan sebesar Rp 890.734.927.573.15 atau turun 21,25 persen. Apabila dibandingkan dengan proyeksi daerah sebesar Rp 4.201.492.522.750.

Penurunan pendapatan ini sebagai akibat dari PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah dan lain-lain hasil pengelolaan yang sah mengalami kenaikan, namun tidak mampu menurunkan pajak daerah sehingga turun menjadi Rp 23.488.500 atau turun 6,32 persen dari target Rp 31.7644.856.

Dana perimbangan juga yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan buka pajak, DAU, DAK Rp 632.338.547.259.15 atau turun 20,06 persen dari target anggaran Rp 3.108. 895.3. Untuk pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yakni dana penyesuaian dan dan Otsus, bantuan keuangan dari provisni Rp 243.907.880.314  turun 33,79 persen dari target Rp 721.740.128.558.85.

Disebutkan juga perbandingan APBD-P tahun 2020 dapat dicermati pada Nota Keuangan tahun anggaran 2020 dari sisi anggaran belanja secara keseluran plafon yakni Rp 315.301.478.199.53 atau turun 7,25 persen. Anggaran ini dari Rp 4.350.492.522.750 menjadi 4.305.191.044.550.

Dari total itu untuk belanja-belanja mengalami peningkatan Rp 129.312.428.623.52 atau naik 72,29 persen dari plafon Rp 1.650.409.879.455.58 naik Rp1.770.720.308.79.10.

Untuk alokasi belanja langsung penurunan Rp 435.613.906.823.atau turun 16.13 persen dari plafon semula Rp 2.782.643.294.42 menjadi Rp 2.264.468.736.471.37 dari total pendapatan belanja daerah maka terjadi selisih kurang dalam APBD 2020 Rp 575.433.449.373.62 selisih kurang tersebut merupakan defisit. (humas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *